Home Ekonomi

Puluhan Miliar PAD Sulteng Tak Terserap

244
“Sekitar puluhan miliar rupiah tidak bisa ditarik dari jasa angkutan rental mobil plat hitam karena tidak ada dasar hukumnya” - SUMARNO, Kabid Angkutan Jalan Dishub Sulteng -
  • Pemprov Akan Keluarkan Regulasi Penataan Angkutan Umum

Palu, Metrosulawesi.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Sulteng dari sektor angkutan umum antarkota dalam provinsi (AKDP) belum terserap maksimal, salah satunya angkutan rental berplat hitam. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Sulteng Sumarno.

“Sekitar puluhan miliar rupiah tidak bisa ditarik dari jasa angkutan rental mobil plat hitam karena tidak ada dasar hukumnya,” ungkap Sumarno di Palu, Jumat, 8 Februari 2019.

Dengan tidak adanya dasar hukum, Sumarno mengatakan kurang lebih lima tahun terakhir keberadaan angkutan rental plat hitam beroperasi tanpa membayar retribusi, jasa terminal dan pajak pendapatan. Untuk wilayah Sulteng, diperkirakan angkutan plat hitam mencapai ribuan di 13 kabupaten/kota. Khusus rute Palu-Morowali saja dikatakannya, jumlah rental plat hitam sebanyak 500 unit.

Kata Sumarno, jika diestimasikan PAD yang bisa ditarik per satu unit angkutan rental plat hitam Rp1 juta per tahun dari item retribusi, jasa terminal dan pajak pendapatan, maka totalnya mencapai puluhan miliar dari ribuan angkutan rental plat hitam yang beroperasi di daerahnya.

“Angkutan rental-kan tidak melalui terminal, otomatis tidak bisa ditarik jasa terminal. Makanya kalau dihitung-hitung kita sudah rugi mencapai miliaran rupiah, apalagi sudah beroperasi lima tahun terakhir. Selain itu keberadaan angkutan plat hitam mengurangi pendapatan angkutan resmi berplat kuning,” ucapnya.

Atas hal itu, Pemprov Sulteng melalui Dishub dikatakan Sumarno akan mengeluarkan regulasi penataan angkutan umum AKDP yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Sasaran utama regulasi untuk menertibkan keberadaan angkutan rental plat hitam dan menarik retribusi, jasa terminal dan pajak pendapatan.

“Salah satu hal teknis yang akan diatur yaitu penerapan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Kami estimasikan tarif batas bawah dan atas dikisaran Rp800 sampai Rp1.000 per kilometer,” jelas Sumarno.

Sumarno menuturkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta aturan turunannya, pemerintah provinsi berwenang menata keberadaan AKDP. Apabila tidak ada kendala, regulasi penataan angkutan umum AKDP ditarget bisa selesai dalam dua bulan kedepan.

“Saat ini sudah dalam tahap penyusunan kajian akademik, tinggal nanti apakah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, yang pasti kami target dua bulan bisa selesai,” tandas Sumarno.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas