SOSIALISASI - Para ASN di lingkup Pemkab Sigi mengikuti sosialisasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri di Sigi. (Foto: Humas)

Sigi, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara nasional Indonesia (TNI), dan kepolisian republik Indonesia (Polri) bertugas di Sigi, bertempat di pemancingan Nagaya, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kamis, 7 Februari 2019.

Sosialisasi netralitas ASN kali ini dibuka secara resmi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Basir Lainga. Turut hadir Ketua KPU Sigi Hairil SH, perwakilan Polres Sigi, Danramil Kecamatan Dolo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sigi Drs Udin Djamadin, para Camat dan Kepala Desa di lingkup Pemkab Sigi.

Sekkab Sigi Basir Lainga, mengatakan bahwa berkenan dengan hal sosialisasi netralitas ASN, TNI/POLRI tersebut, mengharapkan komitmen para penyelenggara Pemilu di Sigi termasuk Instansi, dan lembaga terkait penyelenggara pemilu Presiden, Legislatif tahun 2019.

Kata dia, pemilu dijadikan sarana pelaksana kedaulatan rakyat sehingga di era keterbukaan seperti saat ini, maka masyarakat serta pemangku kepentingan telah semakin kritis, dan semakin memahami keberadaan Pemilu sebagai wahana merubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik, melalui pergantian pimpinan nasional maupun daerah.

“Dengan demikian, kita mempunyai tanggungjawab bersama untuk mengawal terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib dan bertanggungjawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan berpedoman pada adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu secara terbuka, akuntabilitas, dan efisien. Hal ini menjadi tugas semua dalam menyempurnakan kesuksesan Pemilu yang demokrasi, dan transparan.

“Terkait dengan netralisasi ASN ada hal wajib yang harus dilakukan, dikarenakan ASN mempunyai kewenangan dan kekuasaan administrasi, anggaran, dan lainnya yang mana bisa disalah gunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dan mobilisasi kekuatan tertentu,” terangnya.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 7 tentang PEMILU tahun 2017 bahwa Bawaslu bertugas mengawasi netralisasi ASN,POLRI/TNI. Bawaslu juga berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai nasib pengawasan terhadap ASN, TNI dan POLRI. Apabila terbukti tidak netral maka ASN yang bersangkutan akan terancam sangsi pidana.

Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur soal sangsi, untuk itu diharapkan bagi ASN, TNI/POLRI untuk berperan aktif dalam mensukseskan pemilihan Umum tahun 2019 dengan tidak meninggalkan prinsip netralitas.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, mampu meningkatkan netralitas dilingkungan ASN,TNI/POLRI serta para Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggara harus bekerja profesional, adil dan netral. Disamping itu peserta Pemilu harus mentaati peraturan untuk tidak melakukan kampanye hitam, politik uang, isu SARA dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Reporter: Firmansyah Badjoki
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas