BERI KETERANGAN - Tampak sejumlah Tokoh Desa Towu saat menyampaikan adanya dugaan intervensi dalam proses Pilkades desanya, Sabtu 2 Februari 2019. (Foto: Ryan Darmawan/ Metrosulawesi)

Poso, Metrosulawesi.id – Sejumlah kalangan serta tokoh masyarakat yang berada di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, menyesalkan sikap pihak pemerintah kecamatan Poso Pesisir yakni oknum Camat yang dianggap curang dinilai terlalu intervensi terhadap proses pemilihan kepala desa (Kades) pengganti antara waktu (PAW) baru-baru ini yang dilaksanakan.

Hal itu seperti yang dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Towu, Suhai Rudin Ngala kepada wartawan belum lama ini, dirinya mengatakan bahwa proses pemilihan Kades di Desa Towu diindikasikan ada intervensi pihak pemerintah kecamatan.

“Kami menduga pihak kecamatan mengintervensi saat pemilihan kades baru-baru ini,” ungkap Suhai Rudin Ngala yang didampingi tokoh masyarakat Towu lainya yakni Gafra Ugi serta Nurdin, Sabtu 02 Februari 2019.

Mereka menganggap, hal itu sudah tampak sejak awal dibentuknya panitia pemilihan Kades, oleh pihak BPD. Bahkan akibat berbagai konflik kepentingan saat suksesi Kades di desa Towu sempat terjadi dua kali pergantian kepanitiaan.

“Yang jelas dua kali terjadi penggantian kepanitiaan dalam proses pemilihan kepala desa,” ungkap tokoh masyarakat Gafar Ugi yang diamini para tokoh lainnya.

Dikatakan anggota BPD Desa Towu Suhai Rudin Ngala, saat panitia pertama telah berhasil menjaring dua calon, yakni: Aswar dan Muhatihir. Namun saat itu terjadi kisruh sehingga ketua panitia pemilihan Kades mengundurkan diri, padahal kegiatan pelaksanaan pemilihan sudah siap untuk digelar.

Akibat mundur ketua panitia, dibentuknya lagi panitia baru, sama dengan panitia pertama dalam proses penjaringan calon kades hanya ada dua kandidat sebelumnya Aswar dan Muhathir.

Anehnya kata para tokoh tersebut, saat akan digelarnya proses pemilihan, justru pihak pejabat Kades saat itu mengatakan tidak ada dana yang disediakan. Padahal saat akan digelar pemilihan oleh panitia pertama, sang pejabat kades menyatakan dana telah siap.

Dari masalah ini, maka turunlah pihak dari kecamatan Poso Pesisir yang kemudian menggelar rapat yang dipimpin langsung oleh Camat Poso Pesisir, Muhlis S Dullah.

Bukan menyelesaikan masalah, justru dari pertemuan itu muncul kandidat baru yang tanpa proses mengikuti tahapan pencalonan, namun sudah ditetapkan sebagai salah seorang calon yang berhak mengikuti proses pemilihan kepala desa. Calon yang dimaksud adalah Zaenal Abidin selaku kaur pemerintah Desa Towu.

Munculnya calon tanpa mengikuti tahapan seleksi inilah yang masyarakat duga sebagai intervensi pihak kecamatan Poso Pesisir.

Bahkan dalam proses pemilihan oleh pihak kecamatan masukan dari warga yang meminta agar pemilik hak suara berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), ditolak oleh pihak panitia dan pihak kecamatan serta kepala BPD Desa Towu.

Malahan saat itu pihak kecamatan bersama panitia menetapkan hak suara berdasarkan perwakilan para tokoh yang ada di tiga dusun. Para tokoh dimaksud antara lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidikan serta tokoh yang dianggap kompeten.

Terbukti saat dilaksanakan pemungutan suara beberapa waktu lalu, tokoh yang tiba-tiba muncul serta tanpa proses seleksi pencalonan dinyatakan sebagai pemenang dengan meraih suara terbanyak.

Saking penasaran sejumlah kalangan seperti para saksi, usai pemilihan tidak mau menandatangani hasil pemilihan yang ada di desa Towu tersebut. Terkait hal itu beberapa hari kemudian saat sejumlah tokoh ingin melihat berkas kelengkapan Zaenal Abidin selaku pemenang dalam pemilihan kepala desa Towu, baik ketua BPD maupun ketua Panitia terkesan menyembunyikan data atau berkas dari Zaenal Abidin.

Sementara bagi masyarakat mereka menolak kades terpilih Zaenal Abidin karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang tidak baik.

“Kades terpilih itu punya rekam jejak buruk karena yang bersangkutan pernah menjual 60 karung beras raskin milik masyarakat Towu kepada desa tetangga, serta pernah menyalah gunakan upah buruh sebesar Rp 12 juta rupiah terhadap pembangunan gedung serba guna Desa Towu,” ucap mereka.

Dikonfirmasi Camat Poso Pesisir melalui Sekcamnya Alexander Menono menyatakan, bahwa proses pemilihan Kades Towu sudah sesuai mekanisme yang ada.

“Panitia yang bentuk adalah pihak BPD, justru kami datang karena terjadi kisruh kepanitian,” ungkap Alexander Menono.

Terkait mekanisme yang ada kata dia, harusnya hal ini bisa diprotes saat digelarnya pertemuan bersama camat. Namun saat itu dalam rapat yang digelar kata Alexander semua menyatakan setuju.

“Kenapa setelah selasai pemilihan baru adanya protes, saat itu tidak ada yang berikan masukan,” jelasnya.

Sementara terkait berkas yang dimilki calon terpilih, Alexander mengatakan, kalau terkait ijazah tidak ada masalah.

Reporter: Ryan Darmawan
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas