KLARIFIKASI - Mantan Wali Kota Palu, Rusdi Mastura. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Mantan Wali Kota Palu Rusdi Mastura angkat bicara soal penganggaran pembayaran tagihan utang jembatan IV Palu. Dia menyayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu serta DPRD Kota Palu saat ini yang menganggarkan pembayaran utang jembatan tersebut tanpa ada upaya negosiasi dan konfirmasi kepada beberapa pihak, termasuk dirinya.

Utang Jembatan IV Palu tersebut terjadi di era pemerintahan Wali Kota Rusdi Mastura. Namun tidak dibayarkan hingga masa pemerintahannya berganti. Ternyata sosok yang lebih dikenal dengan sapaan Cudi itu punya alasan kuat. Bahkan dia rela masuk bui untuk itu. Alasannya, dia tidak ingin merugikan masyarakat.

Kata Cudi, kontrak pekerjaan Jembatan IV Palu tersebut disetujui sebesar Rp57 miliar oleh Pemkot bersama pihak perusahaan. Hingga seluruh pekerjaan selesai, Pemkot akhirnya melunasi pembayaran sesuai kontrak yang telah disetujui tersebut, yakni sebesar Rp57 miliar.

Namun, pihak perusahaan kemudian meminta biaya tambahan dengan alasan harga material dalam proses pengerjaannya mengalami kenaikan. Selain itu, pihak perusahaan juga meminta biaya pembayaran alat bantu kerja. Namun Cudi menolak, sebagai Wali Kota yang menjabat saat itu Cudi hanya berpegang pada kontrak kerja sama yang telah disepakati.

“Ini Rp57 miliar tadinya kita anggarkan tiga tahun pembayarannya sesudah itu kontrak. Kita bayar Rp57 miliar sesuai kontrak. Dia (perusahaan) mau minta tambahan karena dia bilang mahal naik (harga) besi, naik baja. Ya, tidak ada keputusan Menteri Keuangan, kami tidak ada dasar untuk bayar. kalau ada keputusan Menteri Keuangan, saya bayar,” ungkap Cudi kepada Metrosulawesi, Senin 4 Februari 2019.

Dalam prosesnya, pihak perusahaan kemudian menggugat Pemkot lewat jalur hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Menurut Cudi, tanpa dihadiri oleh dirinya sebagai Wali Kota saat itu, putusan BANI kemudian memenangkan pihak perusahaan dan Pemkot diwajibkan membayar sisa tambahan pekerjaan yang dimaksud.

“BANI kenapa bikin putusan sepihak? dan Wali Kota tidak pernah tahu itu ada undangan. Saya tahu keputusan BANI, tapi saya tahu juga curang ini BANI,” kesal Cudi.

“Saya tahu hukum, tapi saya tahu ini curang. Hati nurani saya mengatakan tidak, kendati saya harus dipenjara atau apa saja. Sudah bertahun-tahun ini tidak ada juga dipenjara saya,” katanya.

Dia menyebut, ada upaya suap yang terjadi dalam proses penyelesaian pembayaran tambahan Jembatan IV Palu. Bahkan Cudi mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp4 miliar. Selain dirinya, beberapa pihak juga diketahuinya dijanjikan senilai uang pelicin, semisal Ketua DPRD saat itu. Bahkan Cudi menyebut hakim yang memutuskan perkara tersebut telah menerima uang sebesar Rp1 miliar.

“Hakim itu yang eksekusi karena dibayar Rp1 miliar. Dia mau eksekusi, saya tahu itu, karena dibayar dia. Hakim yang lain tidak mau, dan tidak boleh pemerintah punya barang dieksekusi,” tegas laki-laki yang selalu tampil apa adanya itu.

“Saya minta, kalau memang seperti itu keputusan BANI, mana hitungannya? bikin, bagaimana hitungan pekerjaan tambahan sehingga saya (Pemkot) bayar Rp16 miliar itu.”

Olehnya, Cudi mengomentari upaya Pemkot dan DPRD saat ini yang telah menganggarkan pembayaran tagihan yang dimaksud. Ia menyesalkan tidak adanya uapaya Pemkot untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait hal itu.

“Untuk itu harusnya yang membayar ini tanya Barto (Kadis PU di masa Pemerintahan Cudi) dong. Pemerintah sekarang harusnya tanya Barto, ada konsultannya, tanya dorang (mereka), kemudian tanya saya,” sesal Cudi.

Dia menyebut, Pemkot Palu dan DPRD saat ini boleh saja menganggarkan dan membayar tagihan utang dari pihak PT Global Daya Manunggal yang mengerjakan Jembatan IV Palu. Namun, ia menyayangkan eksekutif dan legislatif yang tidak melakukan konfirmasi tersebut. Ia menyebut, jika memang harus dibayar, nilainya pun kemungkinan bisa jauh lebih kecil jika dilakukan negosiasi.

“Keputusan BANI? ya, BANI-nya diperiksa dulu, betul gak ini? karena tidak betul, BANI dia bayar makanya saya tidak bayar. Saya (bisa) dapat doi (uang) Rp4 miliar, Alhamdulillah kalau mau waktu itu. Bayangkan saya bisa beli apa-apa Rp4 miliar, waktu itu kan belum keras KPK, kalau saya mau duit, saya terima saja. Ini keputusan BANI kok,” tandasnya.

“Saya bilang, bayar, tapi negosiasi dong, apa pekerjaannya. Karena ini uang rakyat. Kenapa dia tagih Rp16 miliar sama kamu cuma bayar 14 miliar? apa? kalau memang mau bayar kenapa tidak Rp3 miliar atau Rp4 miliar, kalau memang yang dibayar itu alat bantu pekerjaan. Hitung, alat bantu itu bagian dari pekerjaan, sama dengan direksi di kita,” katanya.

“Saya tidak mau rugikan negeri saya. Kalau saya mau, saya bayar saja, ada BANI. Kalau logika, bisa saya oke dan saya terima Rp4 miliar. PAD saya waktu itu masih Rp18 miliar, tapi kalau Rp298 miliar saya punya pendapatan saya bayar, tapi saya tanya dulu. Apa-apa yang mau dibayar? bikin hitungannya, saya tidak lihat itu hitungannya,” tegasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu PT Global Daya Manunggal melayangkan surat permohonan pembayaran tahap satu pembangunan Jembatan Ponulele atau Jembatan IV Palu kepada Pemerintah Kota Palu. Dalam surat tagihan tersebut tertera angka tagihan utang sebesar Rp16 miliar lebih selambat-lambatnya hingga 31 Januari 2019. Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae juga telah mengakui adanya penganggaran pembayaran utang Jembatan IV Palu sebesar Rp14 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, belum didapat konfirmasi apakah tagihan tersebut telah direalisasikan pembayarannya.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas