Home Donggala

Bupati: Pelabuhan Donggala Harga Mati

291
ORASI - Bupati Donggala Kasman Lassa didampingi Wakil Bupati Moh Yasin berorasi di hadapan massa aksi yang meminta status Pelabuhan Donggala dikembalikan. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala Kasman Lassa menyatakan, Pemkab Donggala tidak main-main menyikapi polemik Pelabuhan Donggala yang kini beralih status dikarenakan keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementrian Perhubungan Nomor 76 pada 9 Agustus 2018.

Di hadapan massa aksi yang memadati halaman kantor bupati Jumat 1 Februari 2019, Kasman Lassa menegaskan melakukan perlawanan walaupun jabatan harus menjadi taruhan.

Kasman menganalogikan Pelabuhan Donggala ibarat seorang wanita yang sudah bersuami, tetapi ada orang yang tidak merestui sehingga di tengah jalan mencoba merusak hubungan ini sehingga di tengah jalan keluar “surat cerai”. Surat yang dimaksudkan adalah SK Kementerian Perhubungan Nomor 76 pada 9 Agustus 2018 yang dilakukan secara sepihak sepihak.

“Ini sama halnya merusak rumah tangga orang, pemerintah daerah sudah bahagia tiga tahun sebelumnya (2016) pelabuhan sudah kembali, tiba-tiba muncul surat keputusan menteri perhubungan baru tidak ada tembusan masuk ke kami, ini kan cara tidak baik. Kami akan perjuangakn pelabuhan Donggala sessuai aturan bahkan jabatan siap kami pertaruhkan,” seru bupati di hadapan massa aksi.

“Dalam aturan administrasi pemerintahan SK itu belum sah dan kita masih punya waktu enam bulan ke depan lakukan perlawanan sebelum jatuh tempo 9 Agustus mendatang atau terhitung satu tahun, pokoknya sebelum masa ‘iddah’ pada Agustus mendatang Pelabuhan Donggala harga mati untuk diperjuanagkan,” teriak bupati.

Tambah Kasman yang berorasi dengan penuh semangat di hadapan massa aksi ia sudah menyampaiakn persoalan pelabuhan ke Wapres Jusuf Kalla secara lisan di kantor gubernur pada Kamis 31 Januari 2019. Saat ini, tinggal mengatur waktu untuk melakukan pelaporan secara tertulis ke Wapres dan Kementerian Perhubungan.

“Secara administarsi Pelabuhan Donggala sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh kementerian perhubungan, perlu komiu tau (massa aksi) bulan September 2014 Kadis Perhubungan Propinsi sudah menelaah kelayakan operasional Pelabuhan Donggala, 27 Agustus Kadis Perhubungan Sulteng rapat menelaah kelayakaan, 4 September staf PT Pelni menanyakan tindak lanjut rapat per 27 Agustus, kemudian kabid tarnsportasi laut pada tanggal 4 September menghubungi Kadis Perhubungan terkait data dukungan Pelabuhan Dongggala, selanjutnya 20 September Tim Dishub Propinsi, Dishub Donggala, KSOP Pantoloan, Perum Pantoloan dan Staf Pelni mengunjungi Pelabuhan Donggala. Setelah itu tanggal 22 September Gubernur Longki menandatangani dokumen tersebut dan terakhir pengiriman dokumen 24 Sepetember ke Kementerian Perhubungan, begitu prosesnya sehingga keluarlah surat keputusan Kementrian Perhubungan 130 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelabuhan Donggala. Perjuangan kami panjang,” jelasnya.

“Siapkan strategi termasuk membawa dokumen pendukung ke Wapres dan Kemenhub, insya Allah pertengahan Februari, Pemkab dan DPRD akan bertolak ke Jakarta,” tegasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas