MENUNTUT PELABUHAN - Bupati Donggala Kasman Lassa bersama Wakilnya M Yasin berfoto bersama massa aksi di halaman kantor bupati Donggala, Jumat 1 Februari 2019. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrtosulawesi)
  • Marwan: Pendapatan Kita Diambil Provinsi

Donggala, Metrosulawesi.id – Ratusan warga Donggala mendatangi kantor DPRD setempat, Jumat 1 Februari. Kedatangan warga yang mayoritas nelayan serta kelompok TPB (Tenaga pengangkut barang pelabuhan Donggala) itu meminta DPRD mempertanyakan kepada Gubernur Sulteng terkait keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018, yang isi memerintahkan aktivitas Pelabuhan Donggala dikembalikan ke Pantoloan Kota Palu.

“Donggala harus punya jati diri pak. Pendapatan kita sektor pelabuhan diambil alih lagi oleh provinsi,” kata Marwan Hi Arsyad, Pimpinan Aksi, di depan Wakil Ketua II DPRD Donggala, Jumat 1 Februari.

“Saya saksi hidup. Enam tahun lalu pak Longki pernah menyarankan terkait pelabuhan. Kalau Donggala sudah bisa mengelola pelabuhan TPI (tempat pelelangan ikan) yang ada di kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa, kenapa tidak pelabuhan TPI dikembangkan serta pelabuhan Donggala bisa dikelola daerah,” tambah Marwan.

Kata Marwan lagi selain persoalan SK Menteri Nomor 76 Tahun 2018 itu, banyak bentuk kecurangan yang dilakukan oknum Pelindo dan Pantoloan. Utamanya proses pengurusan kelengkapan administrasi perkapalan untuk masyarakat Nelayan yang ada di Donggala.

“Kami punya bukti-bukti kwitansi pak, terkait persoalan pengurusan administrasi perkapalan nelayan yang dipungut tidak sesuai. Kami sudah dijajah sekian lama. Kini muncul lagi persoalan baru pelabuhan Donggala turun status kita akan “dibunuh” pelan-pelan. Atas nama masyarakat Donggala mendesak DPRD mengusut tuntas aktor intelektual keluarnya SK Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018,” serunya.

Wakil Ketua II DPRD Donggala, Abd Rasyid, yang menerima massa aksi mengatakan dalam waktu seminggu akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Donggala terkait Pelabuhan Donggala tersebut.

“Saya ingat betul tiga tahun lalu ketika pak Bupati Kasman Lassa menuntaskan janjinya mengembalikan pelabuhan pada tahun 2016. Kenyataan selama tiga tahun kita menikmati kebebasan menegelola pelabuhan sendiri tiba-tiba muncul SK Nomor 76 tahun 2018 Pelabuhan Donggala beralih status dan dikembalikan ke Pantoloan. DPRD akan memperjuangkan pelabuhan Donggala kembali ke pangkuan kecamatan Banawa,” tekannya.

Rasyid menambahkan sejak tahun 1978 Pelabuhan Donggala tidak dikenal di pusat, yang ada atau yang dikenal hanya Pelabuhan Pantoloan.

“Silakan hitung sendiri dari tahun 78- ke tahun 2016 berapa tahun kita tidak diakui. Di kemimpinan Kasman Lassa tahun 2016 kami berkunjung 3 kementerian. Pertama menteri perhubungan, hukum dan ke Menpan (organisasi kepelabuhanan), sehingga di tahun 2016 keluarlah SK Menteri Perhubungan Nomor 130 tahun 2015, Pelabuhan Donggala diakui oleh pemerintah pusat dan seluruh pelayanan dan aktivitas pelabuhan Pantoloan kembali ke Donggala,” sebutnya.

Setelah puas menyampaikan aspirasninya di depan DPRD, massa aksi kembali melanjutkan aksi protesnya dengan berkunjung ka kentor Bupati Donggala dengan mendapat pengawalan super ketat dari kepolisian.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas