Ishak Cae. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae mengomentari terkait adanya pemutusan hak kerja (PHK) terhadap 400 tenaga honorer di Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu. PHK terhadap 400 tenaga kerja di RS Anutapura Palu tersebut menurutnya perlu ditinjau kembali. Ia meminta agar pihak rumah sakit memberikan kesempatan, terutama kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai honorer golongan K2 untuk tetap mengabdi.

Ishak Cae menyebut pemutusan hak kerja yang dilakukan oleh pihak rumah sakit harus memperhatikan para pekerja yang statusnya telah terdaftar sebagai tenaga honor K2 agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdi agar bisa segara terangkat status kepegawaiannya.

“Pemkot melalui Rumah Sakit Anutapura harus melakukan verifikasi dulu, perhatikan mereka yang sudah lama bekerja. Jangan dipukul rata (PHK), siapa tahu sudah ada yang terdaftar K2. Saya minta agar PHK ini ditarik kembali,” ujar Ishak Cae, Kamis 31 Januari 2019.

Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak rumah sakit, kata dia, beri kesempatan kepada para tenaga honorer yang masih ingin mengabdi agar setatus kepegawaian bisa segera terangkat.

Untuk persoalan honor atau gaji, ia meminta agar pihak rumah sakit membicarakan dengan para tenaga honorer masing-masing. Bahkan jika perlu, lakukan negosiasi. Bahkan kemungkinan ada tenaga honorer yang ingin mengabdi tanpa harus dibayarkan upahnya sementara waktu hingga pendapatan rumah sakit kembali stabil.

Terkait nasib 400-an tenaga honorer yang di-PHK di Rumah Sakit Anutapura Palu tersebut Anggota DPRD Palu M Rum juga memberikan tanggapan. Ia menyayangkan adanya pemutusan hak kerja terhadap ratusan pekerja tersebut. Ia menilai, seharusnya pihak rumah sakit tidak secepat itu mengambil tindakan PHK kepada para tenaga honorer tersebut. Yang perlu dilakukan oleh pihak rumah sakit seharusnya berupaya agar dapat meningkatkan kembali sesegara mungkin penghasilan atau pendapatan mereka.

“Seharusnya jangan langsung lakukan pemecatan sepihak, harusnya dievaluasi dulu. Minta usulan DPRD,” ujar M Rum.

Dia bahkan mengaku akan mendorong dilakukan dengar pendapat terkait nasib 400 tenaga honorer yang telah di-PHK oleh pihak Rumah Sakit Anutapura Palu.

“Kita juga kan belum tahu pasti persoalannya, makanya kita dorong ada RDP,” katanya.

Dia menyebut DPRD akan memastikan apakah benar ada kerugian atau penurunan pendapatan yang sangat signifikan di rumah sakit itu sehingga tidak mampu lagi membayar upah ratusan tenaga honorer tersebut.

“Mereka seharusnya survive, janga menambah lagi pengangguran di Kota Palu,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak rumah sakit menyebut pendapatan mereka menurun dari yang sebelum bencana mencapai Rp10 sampai dengan belasan miliar per bulan menjadi hanya ratusan juta saja pascabencana.

“Pendapatan rumah sakit pasca gempa hingga saat ini mengalami kekurangan signifikan. Sebelum gempa penghasilan kami mencapai Rp10 miliar per bulan. Namun pasca gempa yang membuat sebagian alat medis rusak serta gedung roboh, penghasilan tinggal Rp100 juta per bulan, karena pada saat itu masa tanggap darurat dan banyak pasien tidak membayar,” ungkap Kasub Tata Usaha Hukum RSU Anutapura Palu, Riswal Pagiling.

Riswal membantah ke-400 lebih tenaga honorer RSU Anutapura diberhentikan. Mereka tidak lagi bekerja di Anutapura karena telah selesai masa kontraknya selama satu tahun.

“Jadi tidak ada istilah diberhentikan. Karena berdasarkan aturan SK tenaga kontrak itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Beberapa waktu lalu kami belum putuskan untuk dirumahkan dulu, sebab menunggu masa kontraknya,” kata Riswal.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas