Home Sulteng

Kinerja Gubernur dalam Pemulihan Dampak Bencana Dinilai Cukup Baik

396
Slamet Riyadi Cante. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengamat Kebijakan Publik Dr Slamet Riyadi Cante menilai kinerja Gubernur H Longki Djanggola dalam memimpin pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah cukup baik.

“Pak gubernur sudah banyak melakukan koordinasi-koordinasi, salah satunya dengan pengungsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah sangat menunjukkan kepeduliannya,” ujar Slamet kepada Metrosulawesi, Senin, 28 Januari 2019.

Terkait belum tuntasnya penanganan Hunian sementara (Huntara) dan Hunian tetap (Huntap), Akademisi Universitas Tadulako (Untad) itu mengatakan masyarakat harus memahami kewenangan gubernur. Itu karena sebagian besar kewenangan dalam pemulihan dampak bencana berada di Pemerintah pusat.

Slamet mencontohkan dalam memutuskan kelayakan lokasi Huntara/Huntap sepenuhnya berada di Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait. Selain itu, lambatnya penanganan Huntara dan Huntap dinilai sebagian karena adanya penolakan masyarakat yang tidak mau direlokasi.

“Ada beberapa masyarakat tidak mau meninggalkan tempatnya, utamanya yang masuk zona merah, itu jadi problem. Harusnya masyarakat memahami zona-zona yang ditetapkan sudah melalui kajian yang wajib ditaati,” ucap Slamet.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untad itu menuturkan kewenangan lain yang perlu dipahami masyarakat terkait anggaran. Dikatakan, dengan keterbatasan APBD Sulteng, penangangan Huntara/Huntap harus mengharapkan APBN yang sepenuhnya dibawah kendali Pemerintah pusat.

“Karena mungkin dana APBD sudah tidak cukup tentu menunggu anggaran dari pusat untuk pembangunan Huntara dan Huntap. Selain itu banyak keputusan-keputusan yang finalisasinya diambil alih oleh Pemerintah pusat, sementara Pemerintah provinsi hanya sifatnya koordinasi,” kata Slamet.

Dia menambahkan pada intinya antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak bencana harus saling memahami. Saling memahami diperlukan karena sejumlah keterbatasan yang dimiliki Pemerintah daerah.

“Saya juga berharap jangan ada elit-elit yang memanfaatkan situasi saat ini untuk kepentingan tertentu, apalagi sampai memprovokasi masyarakat agar membangkang atas kebijakan gubernur. Harapan saya juga Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi korban bencana,” tandas Slamet.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas