Home Politik

KPU Sulteng Ingatkan Parpol dan Calon DPD Soal LPPDK

339
DISKUSI - KPU Sulteng melaksanakan diskusi bertajuk NgopiDaKam ( Ngobrol Pemilu Tentang Dana Kampanye) di salah satu warkop di Jalan Juanda, Palu, Minggu, 27 Januari 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Naharuddin mengingatkan kepada partai politik dan calon anggota DPD agar memperhatikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Hal itu dikemukakan Naharuddin saat menjadi pembicara pada diskusi di salah satu warkop di Jalan Juanda, Palu, Minggu 27 Januari 2019. Diskusi bertajuk NgopiDaKam (Ngobrol Pemilu Tentang Dana Kampanye). Kegiatan ini diikuti perwakilan partai politik, calon anggota DPD, dan media massa.

Narasumber pada diskusi ini dua komisoner KPU Sulteng Sahran Raden dan Naharuddin, serta Ruslan Husen dan Sutarmin Ahmad masing masing selaku ketua dan anggota Bawaslu Sulteng.

Naharuddin menegaskan, caleg dari parpol dan calon anggota DPD, meskipun terpilih pada Pemilu 2019, jika tidak menyetor LPPDK, maka sesuai aturan tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Sesuai Peraturan KPU No 32/2018 tentang tahapan program dan jadwal pemilu, jadwal untuk pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 April 2019. Selanjutnya, penyerahan laporan dimulai 26 April sampai dengan 2 Mei 2019.

“Ini perlu dicatat oleh peserta pemilu agar benar-benar memperhatikan, sanksinya berat tidak ditetapkan sebagai calon terpilih,” tegas Naharuddin.

Kepada KPU kabupaten kota diimbau agar melakukan sosialisasi terkait LPPDK kepada peserta Pemilu 2019. Sosialisasi penting agar menjadi perhatian serius dari peserta Pemilu.

Dalam diskusi itu, juga disampaikan bahwa peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU sampai dengan batas waktu yang ditetapkan maka dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkannya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota sebagai calon terpilih.

Selain itu, sanksi lain yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye dikenai sanksi pidana sebagaimana UU 7/2017. Peserta pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang dilarang dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan UU 7/2017.

Status PKP Indonesia di Morowali Tunggu Keputusan KPU

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sampai saat ini masih menggantung status PKP Indonesia di Morowali pada Pemilu 2019. Meskipun jadwal pencoblosan sudah semakin dekat, tetapi belum ada keputusan apakah calon legislatif dari partai tersebut akan diikutkan sebagai peserta Pemilu 2019 atau tidak.

Diketahui, partai tersebut terlambat menyetor laporan awal dana kampanye (LADK) pada 23 September 2018 lalu. Meski aturan memberikan ruang kepada parpol untuk mengajukan sengketa tiga hari setelah penetapan, tetapi PKP Indonesia tidak melakukannya. Sanksinya, caleg untuk PKP Indonesia untuk DPRD Morowali tidak bisa mengikuti Pemilu 2019.

Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden yang menjadi pembicara pada diskusi itu mengatakan, pihaknya telah mengirim berita acara ke KPU RI terkait keterlambatan PKP Indonesia menyetor LADK. Meskipun sanksinya sudah jelas, tetapi KPU di daerah harus menunggu surat keputusan dari KPU RI.

“KPU provinsi, kabupaten kota bertugas mengklarifikasi kenapa terlambat serahkan LADK. Saat ini kita tunggu surat keputusan dari KPU RI,” kata Sahran Raden.

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ruslan Husen yang juga hadir mengatakan, keterlambatan menyetor LADK oleh PKP Indonesia Morowali sampai saat ini belum ada keputusan.

“Statusnya menggantung karena sampai saat ini belum ada keputusan KPU RI apakah diskualifikasi atau tidak,” kata Ruslan.

Karena itu, kata dia hak-hak PKP Indonesia di Morowali tidak boleh dibedakan dengan parpol peserta Pemilu lainnya. Ruslan mendorong KPU kabupaten dan provinsi segera berkoordinasi dengan KPU RI untuk memperjelas status hukum partai tersebut.

Berbeda dengan masalah PKP Indonesia Palu. Khusus di Palu, pelanggarannya adalah terlambat menyetor perbaikan dokumen syarat pencalonan kepada KPU Palu. PKP Indonesia Palu tidak punya kesempatan memperbaiki syarat karena menyetor dokumen pencalonan di akhir waktu, dua menit sebelum pendaftaran ditutup yakni pada 17 Juli 2018. Masalah ini sempat dimediasi sampai proses ajudikasi, tetapi oleh Bawaslu menyatakan tindakan KPU Palu sudah benar.

Divisi Hukum KPU Palu Nurbia mengatakan, karena proses mediasi dan ajudikasi tidak memuaskan PKP Indonesia, maka berlanjut ke proses koreksi di Bawaslu RI. “Oleh Bawaslu RI juga menyatakan bahwa tindakan KPU Palu sudah benar. Selanjutnya parpol tersebut mengajukan gugatan ke PTUN. Tapi, kami sudah menerima surat dari PTUN bahwa gugatan tidak diperbaiki sehingga gugatan tidak dapat diterima,” kata Nurbia.

Oleh karena itu, menurut Nurbia, caleg DPRD Kota Palu dari PKP Indonesia tidak dapat diikutkan sebagai peserta Pemilu 2019. Nurbia juga mengingatkan agar ke depan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) diperhatikan oleh peserta Pemilu 2019.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas