Home Donggala

Perkara Pelanggaran Pemilu di Donggala Dihentikan

Gakumdu memberikan keterangan pers Jumat pagi kemarin (24/1)di kantor Bawaslu Donggala. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawsi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Laporan dugaan pelanggaran Pemilu di dusun Kabuti Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa pada Desember lalu, tidak memenuhi unsur materil.

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu, Minhar di hadapan awak media, Jumat 25 Januari. Minhar menjelaskan, proses dugaaan pelanggaran pemilu di dusun Kabuti dimulai sejak 4 Januari 2018, dimulai dengan meregister kasus ini sejak pelaporan dilakukan oleh anggota Panwas Harman Ab Acap, kemudian ditindaklanjuti berdasarkan pasal 547 junto 282.

“Kasus ini cukup menyita energi sejak proses register sampai kepada tahap klarifikasi saksi-saksi. Dan dalam proses ini terjadi dinamika atau perbedaan pendapat (disention openion) antara Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan (Gakumdu) dalam menilai atau memutuskan perkara pelanggaran pemilu. Dan pada Rabu 23 Januari, Gakumdu memutuskan perkara itu tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Donggala, Moh Rum, menilai kasus pelanggaran pemilu di Dusun Kabuti itu, tidak layak dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Sebab berdasarkan pasal 184 KUHAP serta pemeriksaan selama 14 hari kerja Gakumdu (kepolisian dan kejaksaan) berkesimpulan kasus pelanggaran pemilu itu tidak layak dilanjutkan dikerenakan kekurangan alat bukti.

“Secara formil kasus ini memang layak, tetapi secara materil tidak dapat dilanjutkan karena selama proses pemeriksaan pelapor harusnya bisa menyampaikan alat bukti minimal dua, tapi kenyataannya pelapor hanya mampu memberikan alat bukti satu saja berupa keterangan saksi sebanyak empat orang, dan dari keempat saksi yang kami periksa tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk untuk meningkatkan kasus ini. Olehnya kami berkesimpulan perkara harus dihentikan tidak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kami menghargai kinerja Bawaslu yang memiliki pandangan berbeda dengan kami,” sebutnya.

Disinggung bukti rekaman yang dimiliki oleh Arman Ab Acap, Kasi Intel Kejari Donggala itu menjawab persoalan alat bukti rekaman harus didukung dengan keterangan saksi ahli.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan dalam berperkara pelapor tidak bisa menghadirkan saksi ahli terkait rekaman itu. Sekali lagi secara formil memenuhi unsur tetapi secara materil kasus pelanggaran pemilu ini tidak layak dinaikan dan dihentikan,” tegasnya.

Terpisah Bupati, Kasman Lassa yang ditemui usai salat Jumat terkait putusan Bawaslu tersebut, mengapresisi hasil putusan tersebut, karena menurutnya sebuah kebenaran pasti akan muncul dengan sendirinya.

“Alhamdulliah putusan yang berkeadilan, dan kami mengapresiasi putusan tersebut,” tutup Kasman.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas