DIALOG PUBLIK - Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola pada dialog publik dialog publik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng, di Palu, Selasa, 23 Januari 2019. (Foto: Humas)

*Pemulihan Butuh Rp40 T, Rp2,539 T untuk Rumah Rusak

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah kabupaten/kota terdampak gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Sulteng melaporkan butuh sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan dampak bencana. Hal ini terungkap saat dialog publik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah yang difasilitasi oleh Bappeda Sulteng di Palu, Selasa, 23 Januari 2019.

Kisaran anggaran pemulihan tersebut meningkat dari perkiraan Bappeda Sulteng yang hanya sekitar Rp35,9 triliun. Olehnya Gubernur H Longki Djanggola saat dialog tersebut meminta perhatian walikota dan para bupati agar proaktif melaporkan tiap perubahan data. Itu karena data menjadi dasar pemerintah pusat menggelontorkan dana pemulihan.

Longki mengatakan ia sudah mengajukan permohonan dana stimulan yang terdiri dari dana perbaikan rumah-rumah warga yang rusak ringan, sedang dan berat serta dana santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp2,6 triliun. Permohonan itu ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana lewat surat resmi Nomor: 466.1/018/BPBD tanggal 11 Januari 2019.

“Kalau kita mau cepat tolong tangani secara serius,” tegasnya.

Terkait dengan itu, Bupati Sigi Moh Irwan Lapata menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah proposal baik kepada kementerian/lembaga, pemda dan NGO yang berafiliasi dengan organisasi kemanusiaan dunia.

“Dalam artian kami menyampaikan saja diterima atau tidak itu urusan kedua,” ungkap bupati.

Lewat inisiatif ini, bupati bersyukur bahwasanya ada pihak luar yang ikhlas merespons pemulihan Sigi seperti Pemprov Sulawesi Selatan yang akan merealisasi pembangunan 100 unit rumah bagi warga yang direlokasi.

Sementara Pemkot Palu yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Palu Moh Arfan menyampaikan salah satu skema pemulihan yang ditempuh terkait sektor ekonomi adalah dengan merelokasi para pedagang di sekitar Pantai Talise ke Lapangan Vatulemo.

Untuk rencana jangka panjang sendiri tambahnya mereka akan direlokasi ke areal hutan kota. Lain lagi dengan Bupati Donggala Kasman Lassa yang berencana menjadikan kapal Sabuk Nusantara sebagai monumen tsunami sama seperti di Aceh.

“Saya sampaikan ke pak presiden tapi beliau hanya senyum,” ucap Kasman.

Ia menuturkan bila disetujui, pihaknya berencana mempercantik lokasi di sekitar kapal untuk dijadikan destinasi wisata sejarah. Turut hadir pada dialog publik, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Ngai, kepala satgas pemulihan infrastruktur, perwakilan Bappenas, Karo Humas dan Protokol beserta para pejabat OPD teknis, LSM/NGO, akademisi, perwakilan masyarakat yang terdampak dan lain-lain.

Pemprov sendiri terus berupaya membantu beban masyarakat terdampak bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Hal itu terbukti melalui surat Gubernur H Longki Djanggola dengan Nomor: 466.1/018/BPBD mengharapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa segera mencairkan bantuan dana stimulan dan santunan korban bencana.

Gubernur melalui surat tersebut memohonkan realisasi bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak dengan kategori ringan, sedang dan berat mencapai Rp2,539 triliun lebih. Rinciannya untuk rusak ringan 40.085 unit masing-masing Rp10 juta dengan total Rp400,850 miliar. Untuk rusak sedang 26.122 unit masing-masing Rp25 juta dengan total Rp653,050 miliar. Sementara untuk rusak berat 29.771 unit masing-masing Rp50 juta dengan total Rp1,485 triliun.

Longki juga mengharapkan realisasi santunan untuk ahli waris 4.340 korban meninggal dunia dengan total Rp65,100 miliar. Masing-masing ahli waris akan menerima Rp15 juta yang akan dicairkan melalui transfer bank.

Sesalkan Gubernur

Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yahdi Basma menyesalkan sikap Gubernur Sulteng H Longki Djanggola dalam merespons keluhan warga korban bencana dari Balaroa saat dialog publik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu, Selasa, 22 Januari 2019.

“Yang namanya konsultasi publik, maka isinya tentu harus mendialogkan Rencana Aksi Daerah (RAD). Minta pendapat publik. Ada organisasi korban, ajak mereka dialog,” ujar Yahdi yang juga selaku Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo.

Atas respons gubernur tersebut, Yahdi menilai dialog yang berlangsung cenderung bersifat formalitas saja. Bahkan Anggota Komisi I DPRD Sulteng itu menilai dialog yang difasilitasi Bappeda itu tidak bermakna.

“Saya melihat dialog publik ini seperti hanya sebuah paparan laporan bupati pada gubernur. Cenderung formalitas di hadapan lembaga multi-lateral JICA, UNDP, dan lain-lain. Tidak jelas makna konsultasi kepada publik,” sesalnya.

Adapun situasi dialog agak memanas setelah salah satu korban dari Balaroa meneriakkan keluhan. “Kami sudah empat bulan mengungsi, nasib tidak jelas,” ungkapnya.

Suasana semakin gaduh, menyusul interupsi yang dilakukan korban bencana lainnya yang juga warga Balaroa dari arah belakang ruangan.

“Kami sudah 4 bulan di tenda tanpa kepastian. Tolak Huntara,” teriaknya.

Longki kemudian refleks marah dan berdiri sembari berteriak-teriak.

“Kalau bicara pakai aturan, saya yang bertanggungjawab di sini. Saya bertanggungjawab,” ucap Longki sambil berdiri menepuk-nepuk dadanya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas