Home Morowali

Pemkab Morowali Tanggung Hutang Warisan Rp168 Miliar

Bupati Morowali, Taslim. (Foto: Murad Mangge/ Metrosulawesi)

Morowali, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Morowali menanggung hutang sebesar Rp168 miliar. Hutang sebesar itu adalah hutang peninggalan pemerintahan sebelumnya.

“Ini hutang yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Meski saya memiliki niat untuk menyelesaikannya, tapi belum bisa memberi jaminan, sampai kapan bisa menyelesaikan. Semuanya tergantung uang,” kata Bupati Morowali, Taslim, ke Metrosulawesi di ruang kerjanya, Senin 21 Januari 2019.

Penyebab hutang itu, kata Taslim karena banyaknya program kegiatan untuk pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan sebelumnya didanai dari hutang. Tentu dengan harapan pembayarannya akan dibiayai oleh uang hasil pendapatan daerah yang masuk dalam penetapan PAD.

“Kalau proyek sudah selesai dikerjakan berarti harus dibayar. Mau bayar pakai apa? tentu bayar pakai uang. Di sisi lain, uang tidak cukup, apa sebabnya karena target PAD mereka tidak memenuhi pencapaian. Itu yang terjadi,” ujarnya.

Pemkab Morowali yang kini dinahkodai pasangan Taslim-H Najamudin kini baru akan memulai berbagai program pembangunan untuk daerah dan masyarakat. Sayangnya, beban hutang yang ditinggalkan pemerintahan Anwar Hafid itu harus diselesaikan. Untuk menyiasati itu, pihaknya harus memaksimalkan PAD untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dan pembangunan yang sifatnya prioritas dan tepat sasaran.

Memasuki tahun anggaran pertama bertugas dalam pemerintahan, Taslim sudah memerintahkan seluruh instansi Pemkab Morowali, untuk mengotimalkan urusan kepemerintahan dalam hal-hal pelayanan sudah termasuk target pemasukan untuk daerah.

Di sisi lain, Taslim juga menyingung soal sindiran dari mantan bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, yang tersiar pada satu pemberitaan. Di berita itu disebutkan bahwa Taslim dinilai sudah bertindak jauh dari keinginan masyarakat, karena telah menghilangkan sejumlah program-program pro rakyat atau gratis.

“Dia sebagai mantan bupati harusnya berpikir realistis dan lebih bijak melihat permasalahan. Karena lebih mengetahui regulasi. Bicara program, program yang mana saya hilangkan. Berikutnya, Ketua DPRD, tidak ada kolerasi antara sikap dan pernyataan. Kenapa bisa terjadi, karena DPRD juga mendukung dan menyetujui program saya yang notabenenya pro rakyat,” tambah Taslim.

Terkait masalah hutang tersebut, mantan Bupati Morowali, Anwar Hafid perpisahan di Desa Bahonsuai Selasa 8 Mei 2018 lalu, pernah mengatakan, pihaknya terpaksa berhutang untuk membangun Morowali. Sebab tanpa hutang Morowali tidak akan bisa membangun. APBD Morowali katanya, hanya cukup untuk membayar gaji pegawai.

Menurut Anwar meskipun di Morowali terdapat perkebunan sawit besar dan perusahaan tambang internasional, Pemda Kabupaten Morowali tidak kaya dan tidak memiliki uang yang cukup untuk membangun. “Siapa yang bilang kabupaten Morowali kaya? Kalau petani sawit kaya, ya petaninya yang kaya, bukan pemdanya yang kaya. Kalau perusahaan IMIP kaya, ya perusahaannya yang kaya, bukan Pemdanya yang kaya,” katanya seperti dikutip dari laman nusantarakini.com.

Pemasukan PAD dari sektor pajak PT IMIP katanya hanya RP50 miliar per tahun dan tidak cukup untuk membiayai semua pembangunan.
Pada kesempatan itu, Anwar secara tidak langsung mengakui adanya kesalahan dalam manajemen pembangunan selama 10 tahun di bawah kepemimpinannya. Namun, demikian ia tidak mau disalahkan sendirian. Kebijakan berhutang tersebut sudah atas persetujuan DPRD Morowali.

Reporter: Murad Mangge
Editor: Udin Salim

1 COMMENT

Ayo tulis komentar cerdas