Home Ekonomi

Menolak Uang Koin Bisa Kena Pidana

Miyono. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa masyarakat yang menolak untuk menggunakan uang koin rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli bisa dikenakan sanksi pidana. 

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah,  Miyono menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Kami juga paham dibandingkan dengan uang kertas kayaknya agak-agak malas membawa-bawa uang logam, tapi masyarakat harusnya tidak menolak karena itu ada sanksinya,” ujar Miyono.

Saat ini, di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, uang koin rupiah pecahan nominal Rp25 Rp50, Rp100 dan Rp200 seringkali ditolak sebagai alat pembayaran. Penolakan terutama dilakukan oleh pedagang eceran, meski uang rupiah yang diberikan dalam jumlah besar.

“Pada prinsipnya sepanjang Bank Indonesia belum menarik atau menyatakan bahwa uang yang telah dicetak, baik itu uang logam maupun kertas siapa pun masyarakat di negara ini harus wajib menerima transaksi menggunakan uang logam atau kertas,” ungkap Miyono.

Menurut Miyono, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan lex spesialis atas Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin.

“Pasal 33 menyatakan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah atau transaksi keuangan lain,” jelasnya.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak uang koin rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Jika mereka menolak akan dipidanakan dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda sebesar Rp200 juta.

“Kalau kita kembali pada UU Nomor 7 Tahun 2011, di situ mengatakan bahwa siapapun yang bertransaksi di NKRI wajib menggunakan rupiah, baik pecahan uang kertas maupun logam,” ucapnya.

Terkait fenomena masyarakat yang menolak uang koin rupiah bernominal kecil sebagai alat transaksi keuangan, kata Miyono, pihaknya masih akan terus melakukan imbauan.

“Untuk di swalayan-swalayan, sudah tersedia uang logam pecahan terkecil sebagai uang kembalian. Jadi tidak ada alasan tidak ada uang kembalian dan menggantinya dengan permen,” ucap Miyono.

Dikatakannya lagi, menabung uang koin rupiah kemudian menukarnya dengan nilai yang lebih besar di BI, merupakan salah satu cara efektif yang bisa dilakukan oleh masayarakat.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas