Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola kembali mengingatkan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPRD dan ASN terkait izin perjalanan dinas ke luar negeri (LN).

Longki menegaskan pengajuan izin perjalanan ke luar negeri diajukan minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Izin disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sulteng.

“Saya ingatkan sebelum berangkat permohonan izinnya harus 14 hari sebelum keberangkatan. Apabila kurang dari itu, maka percaya saja izin anda tidak akan disetuji, itu sudah dibuktikan,” ujar gubernur saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Periode 2019-2024, Kasman Lassa-Moh Yasin di Palu, Rabu, 16 Januari 2019.

“Apalagi sekarang izin seperti ini sudah melalui online, sudah ada sosialiasinya. Jadi surat izin tidak perlu lagi dibawa ke Jakarta, karena semua melalui online dari provinsi kami kirimkan ke Kemendagri, tinggal menunggu disetujui atau tidak. Ini peringatan keras untuk kita semua sebagai pejabat negara agar taat aturan,” tambahnya.

Gubernur mengatakan bagi pihak-pihak yang melanggar akan mendapat sanksi tegas dari Mendagri. Hal itu sudah dibuktikan atas pelanggaran yang dilakukan salah seorang bupati di Sulawesi Utara yang tidak memiliki izin ke luar negeri.

“Saya kira semua sudah tahu dan baca ada bupati diberhentikan sementara selama tiga bulan dari jabatannya. Jangan sampai kejadian itu menimpa kita semua di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Longki.

Menurut dia peringatan itu penting disampaikan kepada para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPRD dan ASN agar tidak terkena teguran. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dikatakan wajib mengingatkan pihak-pihak terkait.

Dia kembali menegaskan tidak menginginkan ada kepala daerah di Sulawesi Tengah terkena teguran apalagi sampai dinonjobkan dari jabatan. Olehnya izin perjalanan ke luar negeri harus menjadi perhatian bersama oleh bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPRD dan ASN.

“Jangan sampai ada bupati atau wakilnya yang mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri karena tidak mematuhi aturan dan pedoman pengajuan perjalanan ke luar negeri,” tandas Longki.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas