Home Palu

Tawaran Pemilik SHM Masih Dikaji

12
PIMPIN RAPAT - Wali Kota Palu, Hidayat, M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Hunian Tetap (Huntap) di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin, 14 September 2020. (Foto: Istimewa)

  • Soal Pembangunan Huntap di Petobo

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu, Hidayat, M.Si, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Hunian Tetap (Huntap)  di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin, 14 September 2020. Pada kesempatan ini, Wali Kota Hidayat mengungkapkan, ada beberapa kawasan yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai lokasi  Huntap penyintas.

“Jadi pilihan penyintas bencana adalah mengambil lokasi huntap yang telah ditetapkan pemerintah atau mengambil huntap mandiri. Karena apa, sekarang itu, hanya ada huntap kawasan, dimana pemerintah yang menyiapkan lahannya, ada tiga tempat di Kota Palu ini. Huntap 1 di belakang Untad, Huntap 2 di seputaran Polda Sulteng, dan Huntap 3 di seputaran STQ, saya tidak sebut lokasi lagi, karena saya di komplain masyarakat Talise, dan Huntap 4 di Kelurahan Duyu.. Alhamdulillah Pemerintah Kota Palu punya lahan, 4 hektar lebih, maka kita bangunlah Huntap Satelit. Inilah lahan yang bisa disiapkan pemerintah. Tetapi kalau kita diminta untuk membebaskan lahan, saya kira itu hal yang tidak mungkin,” kata Hidayat dalam arahannya.

“Seperti pemilik SHM yang ada wilayah Petobo, yang meminta Rp450 ribu per meter, kami tidak mampu untuk membayar itu. Dan kalau itu kita bayar, pasti 13 kelurahan yang terdampak di Teluk Palu juga akan meminta, tidak mungkin tidak,” jelasnya. 

Hidayat mengungkapkan, beberapa waktu lalu para pemilik SHM di Petobo datang ke kediamannya.

“Mereka mengatakan siap untuk dipotong tanahnya, LC, sebanyak 20 persen dari tanah mereka. Maka saya terima tawaran mereka, tapi saya ingin rapat dulu dengan Forkompimda terkait tawaran ini,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Hidayat mengatakan, ada tiga masalah yang kemungkinan jadi kendala.

“Pertama, BPN Kota Palu apakah bisa mengambil langkah cepat terkait LC 20 persen itu. Kedua, apakah 20 persen itu cukup untuk membangun huntap disana itu,” katanya.

“Ketiga, apakah Kementerian PUPR menunggu hasil LC ini kemudian membangun rumah. Ketiga hal ini yang berangkali perlu kita diskusikan kali ini,” ungkapnya.

Saat pertemuannya dengan Pansus Bencana Padagimo, dirinya meminta untuk mengarahkan warga Petobo menentukan sikap, apakah mengambil lokasi huntap yang telah ditetapkan pemerintah atau huntap mandiri.

“Dan hal ini harus segera diputuskan oleh warga Petobo, karena anggaran yang ada tidak menunggu sikap kita. Jangan sampai terjadi kasus seperti di Balaroa, karena ada kelompok orang yang menggerakkan masyarakat untuk menolak pembangunan Huntap disitu, samai demo di depan Kantor Wali Kota Palu, bukan hanya masyarakat Palu yang demo itu, masyarakat Sigi dan Donggala mereka ajak demo juga,” katanya.

“Akhirnya masa waktu pembangunan Huntara selesai, maka tidak ada pembangunan Huntara. Kasihan warga Balaroa yang tidak tahu apa apa, akhirnya tidak dibangunkan Huntara, tetap tinggal di tenda. Yang awal saya tahu itu yang tinggal di tenda sebanyak 300 kepala keluarga, makanya sampai saat ini masih ada warga yang tinggal dalam tenda disana,” katanya.

Maka Pansus pun, kata Hidayat, menunjuk Yahdi Basma untuk mengimbau warga Petobo untuk mengambil huntap kawasan atau huntap mandiri sesegera mungkin.

“Karena Yahdi Basma adalah warga Petobo, maka dia yang mewakili Pansus bicara dengan masyarakat Petobo. Jika kami mampu membeli tanah warga Petobo dan Ngatabaru itu, maka warga Petobo bisa pindah kembali ke lokasi itu,” ungkapnya.

“Cuma saya dengar lagi isu di Petobo, bahwa Wali Kota Palu setuju membangun Huntap disitu. Jadi diputar lagi bahasa saya di Petobo,” katanya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas