Home Sulteng

Kesbangpol Respon Kerawanan Pilkada Sulteng

18
Fahruddin Yambas. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng bergerak cepat merespon laporan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng, Fahruddin Yambas, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah bergabung dalam satuan tugas Desk Pilkada Pemprov Sulteng.

“Kita ada namanya Desk Pilkada, sekretariatnya di Kantor Gubernur Sulteng, di bawah koordinasi pak Asisten I (Faisal Mang),” ungkap Fahruddin di kantornya, Selasa, 15 September 2020.

Diketahui, Bawaslu RI merilis Sulteng nomor kedua dari tingkatan kerawanan setelah Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Olehnya keberadaan Desk Pilkada untuk memantau perkembangan dan gejolak dalam setiap tahapan Pilkada.

“Intensitas pertemuan kita akan semakin sering untuk memantau tahapan-tahapan guna mengingatkan KPU sekaligus melaporkan perkembangan kepada Menteri Dalam Negeri. Nanti semakin mendekati hari H laporan akan makin intensif disampaikan sehingga pusat dapat memonitor perkembangan pesta demokrasi di daerah (Sulteng),” ujar Fahruddin.

Namun demikian, berdasarkan pemantauan tim Kesbangpol sampai saat ini tahapan Pilkada di Sulteng masih berjalan lancar dan damai. Fahruddin mengatakan ditetapkannya Sulteng urutan kedua tingkat kerawanan Pilkada serentak berdasarkan kajian/survei oleh pihak terkait. Kerawanan yang dimaksud salah satunya dari aspek kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

“Kalau dari KPU melihat dari konsolidasi di daerah mulai logistik, distribusinya, tingkat keamanan logistik, dan kesiapan sampai tingkat desa dengan TPS,” ucapnya.

Langkah-langkah mengantisipasi kerawanan tersebut diakui sangat penting peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi yang menjadi kebutuhan KPU selaku penyelenggara Pemilu. Pemerintah dan Pemda dikatakan harus bersikap netral, tidak proaktif, dan hanya bersifat pasif.

“Tetapi jika ada permintaan dari penyelenggara Pilkada untuk penggunaan fasilitas-fasilitas yang perlu dibantu, maka sesuai kemampuan dan ketersediaan yang ada, pemerintah siap membantu. Misalnya, gedung atau tempat untuk logistik karena biasanya Desember musim hujan, tentu harus terjamin keamanan surat suara,” ujar Faruddin.

Dia menambahkan dalam pemantauan Pilkada serentak di Sulteng, Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

1 COMMENT

Ayo tulis komentar cerdas