Home Donggala

Dokter Kabelota Menangis di Forum RDP

37
RAPAT DI DPRD - Para dokter dari RS Kabelota saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I di DPRD Donggala, Selasa 15 September 2020. Mereka kembali mengadukan soal insentif yang belum dibayarkan. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

  • Dicurhati Insentif, Dewan Pertanyakan Dana Covid Rp30 Miliar

Donggala, Metrosulawesi.id – Sejumlah dokter dari RS Kabelota menangis di forum rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Donggala, Selasa 15 September 2020. Di hadapan rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Abu Bakar Aljufri para dokter kembali curhat soal insentif yang belum dibayarkan.

RDP tersebut memang digelar oleh DPRD Donggala untuk membahas insentif tenaga medis di RS Kabelota yang belum dibayarkan. DPRD pun mengundang sejumlah pihak terkait. Sayangnya, RDP itu tidak dihadiri Manajemen RS Kabelota dan Dinas Kesehatan Donggala. Yang tampak hanya Kepala Badan Keuangan, Moh Hatta.

Seperti biasa, di forum yang terhormat itu, para dokter kembali mengeluhkan insentif mereka yang tak kunjung terbayar serta biaya penanganan covid-19 yang juga belum terbayarkan.
Yosefa salah satu dokter kontrak/Umum berurai air mata ketika harus menjelaskan kondisinya bersama rekan perawat yang sudah berjuang bekerja ikhlas untuk RS Kabelota di tengah virus mematikan, tetapi justru pemerintah daerah mengabaikan mereka.

“Saya yakin dari DPRD, pasti saya dimarahi, atau jeleknya dipecat. Biarlah saya viral hari ini seperti berita di Metrosulawesi tidak bisa beli susu. Memang kenyataannya begitu. Bukan cuman susu pak dewan, cincin kawin sudah saya gadai (sambil mengangkat jarinya) untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” curhat Yosefa.

“Bahkan saya minta uang dengan orang tua sendiri membantu kehidupan. Aneh hanya di Donggala, dokternya tidak bisa beli susu, ba’ gadai emas, dan masih minta uang dengan orang tua. Padahal kami telah bekerja. Tolonglah bantu kami di RS Kabelota, kemana lagi kami mengadu kalau bukan di lembaga ini. Belum lagi dana penaganan Covid-19, padahal pemerintah melalui presiden sudah menginstruksikan memperhatikan tenaga medis,” menambahkan.

Menyahuti pernyataan dokter itu, pimpinan rapat Abu Bakar Aljufri kemudian meminta tanggapan anggota DPRD guna mencari solusi keuangan RS Kabelota.

“Kita di Banggar (badan anggaran) telah bersepakat dengan Tim TAPD untuk memprioritaskan RS Kabelota pada saat pembahasan APBD 2020. Rekaman masih ada. Nah di sini juga ada pak kadis keuangan, pasti tahu juga hasil pembahasan APBD kemarin. Urusan wajib RS Kabelota harus disegerakan yang sunnah disampingkan,” kata Abu.

Abu mengaku sudah membuka dokumen APBD 2020. Dana RS Kabelota memang tidak cukup. Yang tertulis di APBD hanyalah DAK (dana alokasi khusus dari pusat) sebesar Rp29 miliar. Kemudian DAU (dana alokasi umum) sebesar Rp1 miliar.

“Inilah yang dikelola RS Kabelota. Seandainya manajemen RS Kabelota atau direktur hadir, pasti mereka juga tahu,” kata Abu.

Terkait dana Covid-19, Abu mengaku tidak tahu menahu soal dana Rp30 miliar.

“Kami di DPRD gelap terhadap dana Rp30 miliar. Habis digunakan untuk apa? Sudah sudah empat kali kami meminta tak pernah diberikan. Syukurlah tenaga medis juga curhat terkait dana covid-19, karena tidak mungkin mereka (tenaga medis) berbohong. Tolong pak Kadis Keuangan carikan dana tenaga medis yang melekat di dinas lain yang tidak penting berikan ke mereka,” pinta anggota DPRD lainnya, Rasyid.

Anggota dewan lainnya Nasrudin lebih tajam lagi menyoroti persoalan RS Kabelota. Ia meminta DPRD tidak menandatangani dokumen APBD-P 2020, jika persoalan RS Kabelota tidak diselesaikan secepatnya.

“Jangan tanda tangan APBD-P 2020 jika RS Kabelota tidak selesai. Insentif covid-19 juga belum dibayarkan ada apa ini? Kemana dana dana Rp30 miliar,” bentaknya.

Sementara Kepala Badan Keuangan, Moh Hatta hanya terlihat diam dan menjadi pendengar saja, ia hanya berkomentar ketika diminta oleh anggota.

“Percuma kita RDP. Harusnya manajemen RS Kabelota dan Dinkes hadir di tempat supaya jelas,” komentar Hatta singkat.

Menanggapi pernyataan Kaban Keuangan itu, anggota Komisi III Syafrudin meminta untuk penjadwalan kembali RDP terkait RS Kabelota.

“Izin pimpinan RDP ini harus dijadwalkan kembali, Dinkes dan manajemen RS Kabelota harus hadir. Bila perlu panggil paksa,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

1 COMMENT

Ayo tulis komentar cerdas