Home Parigi Moutong

Bawaslu Parimo Investigasi Tiga ASN Hadiri Deklarasi Paslon Gubernur Sulteng

34
Komisioner Bawaslu Parimo memberikan keterangan kepada sejumlah media, terkait kehadiran tiga ASN pada Deklarasi paslon Gubernur Sulteng di Parigi. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), membentuk tim investigasi, terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Parimo,  menghadiri deklarasi salah satu pasangan (Paslon) Gubernur dan Wakil Guberur Sulteng, di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, 14 September 2020 lalu.

Akan dibentuknya tim investigasi itu, disampaikan Ketua Bawaslu Parimo, Muchlis, saat gelar jumpa pers di ruang kerjanya, Senin (14/9/2020).

Dikatakan Muchlis, saat ini  pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah  bukti untuk mendukung kerja tim investigasi di lapangan. Sebab, pihaknya tengah mengantongi tiga Nama ASN yang di duga mengikuti deklarasi salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng,  di Parigi.

‘’Intinya, tim investigasi Bawaslu Parimo tinggal mengkonfirmasi tiga oknum ASN tersebut. Pihaknya tidak ada hambatan mengidentifikasi oknum ASN yang sedang diselidiki itu,’’ ujarnya.

Diakui Muchlis, dalam menginvestasi keikutsertaan ASN dalam deklarasi, tim ivestigasi melakukan dengan hati-hati.  Sebab, hal itu akan menguatkan laporan Bawaslu Kabupaten Parimo sebelum masuk ke tahapan persidangan.

Sementara itu, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Parimo, Moh Iskandar Mardani, mengatakan,  pihaknya menerima laporan dari warga soal adanya oknum ASN terlibat deklarasi yang digelar salah satu Paslon Pilgub baru baru ini.

Dari laporan itu, kata dia, selain dari laporan warga pihaknya juga menerima laporan dugaan kasus tersebut juga menjadi temuan langsung pihak Pengawas Kecamatan (Panwascam) Parigi.

“Menindaklanjuti laporan dan temuan dari Panwascam Parigi, kami dari Bawaslu akan segera melakukan investigasi dan menelusuri kebenarannya. Apakah ASN yang bersangkutan aktif atau tidaknya dalam aktifitas deklarasi itu.” Urai Iskandar.

Menurut Iskandar, pada proses investigasi selanjutnya, pihaknya akan mengundang ASN itu untuk dimintai keterangan atau dilakukan pemanggilan.

“Permintaan keterangan atau pemanggilan itu dalam bentuk klarifikasi, dimana tentunya bila kemudian terpenuhi unsur-unsur pelanggaran. Maka, selanjutnya akan diproses sesuai dengan aturan yang ada.”jelas Iskandar. (*)

Reporter: Zulfikar

Ayo tulis komentar cerdas