Home Sulteng

Denda Rp300 Ribu bagi Pelanggar Prokes

15
Hasyim. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

  • Gubernur Longki Keluarkan Pergub Penerapan Disiplin

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng, Hasim, mengungkapkan Gubernur H Longki Djangola, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Baru kami terima hari ini (kemarin,red) salinan Pergub-nya yang diteken pak gubernur tertanggal 3 September,” ungkap Hasim di kantornya, Kamis, 10 September 2020.

Hasim menerangkan Pergub penerapan disiplin dan penegakan hukum Prokes mengatur kewajiban perorangan (masyarakat), tempat atau fasilitas umum, dan instansi pemerintahan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pergub mulai berlaku sejak ditandatangi oleh Gubernur Sulteng pada 3 September 2020.

Perorangan sebagaimana dimaksud wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan bagi pegawai, guru, siswa, dan/atau pengunjung.

Adapun tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud meliputi pelabuhan udara di ibu kota provinsi, pelabuhan laut di ibu kota provinsi, terminal antar kabupaten/kota, tempat sarana olahraga kewenangan provinsi, tempat ibadah yang dikelola Pemerintah Daerah, dan tempat ibadah lingkup instansi vertikal.

Dikatakan, dalam Pasal 5 Pergub tersebut terkait penerapan Prokes telah mengatur ketentuan setiap perorangan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu saat ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar, atau menyediakan cairan pembersih tangan. Upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja/lembaga masing-masing.

Selanjutnya penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, serta melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Untuk pelanggar Pergub sudah ada diatur sanksi mulai dari teguran denda,” terang Hasim.

Sanksi dimaksud untuk perorangan berjenjang mulai teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, larangan memasuki suatu area, hingga denda administratif Rp50.000. Demikian pula untuk setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar Pergub tersebut. Yang membedakan hanya sanksi administratif sebesar Rp300.000. Nantinya denda administrasi itu akan disetor ke kas daerah.

“Kami Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng membantu menyosialisasikan Pergub penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Sulawesi Tengah,” pungkas Hasim. (mic/cr2)

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas