Home Hukum & Kriminal

Kasus Yahdi Basma di SP3, Gubernur Sulteng Praperadilankan Polda dan Kejati Sulteng

196
MERASA DILECEHKAN - Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola (kiri) didampingi Kapolda Brigjen Pol Lukman Wahyu saat mendatangi Mapolda Sulteng, Jumat 5 Juli 2019. Gubernur datang melaporkan kembali kasus dugaan penyebaran hoaks oleh anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma. (Foto: Pataruddin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, ternyata telah menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana yang pernah dilaporkan Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola MSi, dengan tersangka salah satu anggota DPRD Propinsi Sulteng dari partai NasGem yakni Yahdi Basma.

Hal itu, dibuktikan dengan adanya register gugatan praperadilan yang dimohonkan Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola MSi, di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, dengan klasifikasi sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Permohonan praperadilan yang dimohonkan orang nomor satu di Sulawesi Tengah itu, teregister dengan nomor : 5/Pid.Pra/2020/PN. Pal, tertanggal 25 Agustus 2020.

Kasus yang dipraperdilankan Gubernur Sulteng adalah sekaitan dengan dugaan perkara pidana yang menjerat tersangka Yahdi Basma. Yaitu perkara pidana berkaitan dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan data yang dihimpun Metrosulawesi.id di PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, gugatan praperadilan yang dimohonkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, telah berproses sidang dengan beberapa agenda, yakni pembacaan permohonan pada 4 September 2020, sementara Senin 7 September 2020, agendanya adalah jawaban dari pihak termohon.

“Perkara praperadilan ini, disidangkan hakim  tunggal Panji Prahistoriawan Prasetyo SH. Selanjutnya agenda sidang praperadilan ini adalah replik dari pemohon,” ungkap Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH, kepada Metrosulawesi, Senin 7 September 2020.

Termohon dalam perkara praperadilan ini ada dua. Termohon I Direktur Reskrimsus Polda Sulteng dan termohon II Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng. Pemohon Longki Djanggola, memohonkan praperadilan sekaitan dengan tindakan Ditreskrimsus Polda Sulteng, yang menghentikan dugaan perkara dengan tersangka Yahdi Basma berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/29.b/VIII/2020/Reskrimsus Tanggal 14 Agustus 2020.

Dalam petitum permohonannya, pemohon praperadilan Gubernur Sulteng, memohonkan agar hakim tunggal mengabulkan Permohonan Praperadilan itu untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Yahdi Basma, SH sebagai Tersangka adalah sah.

Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/29.b/VIII/2020/Reskrimsus Tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Termohon I adalah tidak Sah.

“Kemudian Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan Nomor : SPPP/29.a/VIII/2020/Reskrimsus Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Termohon II adalah tidak Sah.

Memerintahkan atau mewajibkan kepada Termohon I untuk membuka dan melanjutkan kembali Penyidikan Tindak Pidana ITE atas nama Tersangka Yahdi Basma, SH,” sebut Zaufi Amri.

Selain itu, dalam petitum permohonan praperadilannya, Gubernur Sulteng juga memohonkan agar majelis hakim memerintahkan Termohon I untuk menyerahkan berkas perkara tersangka Yahdi Basma, SH kepada Termohon II. Memerintahkan Termohon II untuk menetapkan P-21 atas nama Tersangka Yahdi Basma, SH dan selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu untuk disidangkan.

“Serta menghukum Termohon I dan Termohon II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara a quo. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Zaufi Amri menguraikan isi petitum permohonan praperadilan Gubernur Sulteng, Dra Longki Djanggola MSi.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Sulteng Longki Djanggola melaporkan Yahdi Basma ke Ditreskrimsus Polda Sulteng dengan delik pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik. Dengan bukti laporan pengaduan nomor TBLP/31/V/2019/Ditreskrimsus tertanggal 20 Mei 2019. Lama berproses, ternyata penyidikan perkara kasus dugaan pidana ITE, dengan tersangka Yahdi Basma tersebut telah dihentikan sejak 14 Agustus 2020.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas