Home Banggai Kepulauan

Wow..Perusda Bangkep Rugi Rp. 1 M Lebih

35
Kepala BPKAD Bangkep, Achmad Tamrin. (Foto: Metrosulawesi/ Rifan Touk)

Bangkep, Metrosulawesi.id Kerugian besar yang dialami Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah,  terus menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Dari penyertaan modal sebesar Rp. 2,5 miliar, kini tersisa Rp. 1 miliar.  

Sebelumnya, dalam rapat paripurna laporan pansus atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangkep 2019, Wakil Ketua I DPRD, Mohammad Risal Arwi, mempertanyakan progres Perusda yang didirikan tahun 2018 dengan penyertaan modal sebesar Rp. 2.5 Miliar.

“Semestinya, kegiatan perusda masuk DPRD laporannya. Bagaimana jalannya progres penyertaan modal itu? Sampai dimana? Karena ini lembaga pengawas yang berikan hak oleh undang-undang. Apa masalahnya yang kemudian menjadi temuan BPK segala macam,’’ tanya Risal Arwi.

Dikatakan Isal—sapaan akrab Mohammad Risal Arwi, kalau sebenarnya Perusda itu dinisbatkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),  dari tahun 2018 sampai 2020 tidak mampu menopang PAD, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu langkahnya  adalah dengan membubarkan Direksi Perusda.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bangkep,  Achmad Tamrin,  mengakui adanya kerugian Perusda PT Trikora Salakan. Sampai saat ini, Perusda belum pernah sekali pun menyumbang hasil usahanya untuk menopang PAD Bangkep. Olehnya itu, sebagai pemilik saham terbesar, telah melakukan evaluasi.

“Pemda telah mengevaluasi Perusda melalui rapat direksi untuk memastikan kondisi internal Perusda termasuk kas keuangan Perusda yang saat ini tersisa 1 miliar lebih” sebut Tamrin  Sabtu (5/9/2020).

Meski begitu, Tamrin meminta agar masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam menyikapi antara BUMD dan instansi struktural di internal pemerintah.

Tamrin menjelaskan, seharusnya yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap Perusda adalah akuntan publik bukan BPK. Sebab hasil kerja Perusda bukan diukur dengan penggunaan anggaran dengan realisasi fisik, melainkan adalah hitung-hitungan untung rugi.

“Kalau di tingkat Organisasi Pemerintahan Organisasi (OPD) biasanya kalau ada volume pekerjaan yang kurang langsung ada indikasi temuan. Tapi kalau pada Perusda beda, yang dilihat adalah untung rugi,” terangnya.

Ditambakan Tamrin, pemda akan terus  mengawasi dan mempertimbangkan berbagai masukan. Jika memungkinkan untuk mereshuffle struktur direksi maka hal itu akan dilakukan.(*)

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas