Home Artikel / Opini

Sulteng: Kesempatan Tidak Datang Dua Kali (2-Habis)

23
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu

SELAIN itu, kemiskinan di Sulteng justru terjadi pada daerah yang secara riil merupakan daerah cadangan pangan di Sulteng. Sekali lagi kebijakan pemenuhan pangan di Sulteng lebih diprioritas dahulu pada 13 kabupaten/kota barulah pemasaran beras ke luar daerah. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Hortikultura sebaiknya tidak hanya fokus pada strategi produksi dan produktivitas peningkatan padi melalui upaya khusus PAJALA bekerjasama dengan Kodim se Sulteng, tetapi bekerjasama dengan Dinas Perindag mengkaji potensi dan jalur pemasaran. Angka pengangguran terbuka di Sulteng menurun dari 3,93 persen pada 2013 menjadi 3,43 persen pada 2019.

Namun, pada Kabupaten Buol angka kemiskinan meningkat dari 2,26 persen pada 2013 menjadi 4,57 persen. Sedangkan angka pengangguran di Kota Palu tetap tinggi walaupun menurun dari 7,24 persen pada Tahun 2013 menjadi 6,74 persen di Tahun 2017 lalu meningkat lagi menjadi 6,83 persen pada 2019. Sedangkan angka pengangguran terbuka Sulteng menurun dari 3,15 persen di Tahun 2019 menjadi 2,98 persen pada Februari 2020. Angka terakhir ini belum menunjukkan kondisi riil pandemi covid yang pada April 2020, jumlah karyawan yang telah dirumahkan mencapai 10.370 orang dan 167 orang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada dimensi pendidikan ini, Sulteng lebih tinggi ketimbang Indonesia. Angka dimensi pendidikan ini patut kita pacu karena sewaktu-waktu dapat dilampaui RLS dan HLS nasional. Capaian dimensi ini patut dipertahankan bahkan lebih dipacu lagi terutama pada kabupaten yang masih tertinggal HLS dan RLSnya di Sulteng. Namun, kita tidak perlu berpuas diri atas capaian ini, karena kemampuan mata pelajaran IPA, Matematika anak didik kita masih tertinggal ketimbang daerah lain. Kompetensi Guru Mata Pelajaran, Kompetensi Kepala Sekolah, Kompetensi Pengawas juga masih tertinggal. Pada dimensi kesehatan, UHH Sulteng tersebut lebih rendah daripada UHH nasional yang pada periode yang sama meningkat dari 68,31 tahun menjadi 71,34 tahun.

Dalam konteks kabupaten dan kota, UHH sesuai data terpilah terendah di Sulteng dicapai oleh Kabupaten Parigi Moutong yang meningkat dari 61,27 tahun pada laki-laki pada 2011 menjadi 61,98 tahun pada laki-laki dan 65,79 tahun pada perempuan di Tahun 2019.

Selanjutnya, UHH terpilah tertinggi di Sulteng dicapai oleh Kota Palu yang meningkat dari 67,93 tahun pada laki-laki dan 71,81 tahun pada perempuan di Tahun 2011 menjadi 68,66 tahun pada laki-laki dan 72,58 tahun pada perempuan di Tahun 2019. Secara keseluruhan, UHH Sulteng terpilah meningkat dari 64,48 tahun pada laki-laki dan 68,39 tahun pada perempuan di Tahun 2011 menjadi 66,32 tahun pada laki-laki dan 70,26 tahun pada perempuan di Tahun 2019 (BPS Sulteng; 2020).
Data ini bermakna bahwa pertama, Harapan Hidup perempuan di Sulteng lebih lama ketimbang laki-laki. Kedua, baik lakilaki maupun perempuan, UHH lebih rendah dari UHH Sulteng berada pada tujuh daerah yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Donggala, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, serta Tojo Una-Una.

Ketiga, strategi spasial peningkatan derajat kesehatan di Sulawesi Tengah diprioritas pada ketujuh kabupaten yang menekankan pada sinergitas antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dan Dinas Kesehatan ketujuh kabupaten tersebut serta Perangkat Daerah pendukung lainnya. Tentu, secara spesifik akan berbeda strategi di wilayah daratan dan dua kabupaten kepulauan tersebut, dua kabupaten induk serta kabupaten pemekaran.

Ada delapan strategi yang penulis tawarkan dalam 25 tahun ke depan yakni periode 2025- 2045. Pertama, strategi pembangunan berbasis spasial untuk mengatasi kemiskinan pada wilayah semi kepulauan dan kepulauan meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo UnaUna, Morowali. Program yang diluncurkan yakni Penguatan Kelembagaan Ekonomi baik Koperasi, IKM, BMT, Bumdes, UPKD, dll; Bantuan Langsung Tunai UMKM, Digital Farming dan Digital Marketing, Subsidi Bunga Kredit, Asuransi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Perikanan, serta memberikan BPJS TK kepala Kepala Keluarga merupakan cosharing antara Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten.

Desil 4 merupakan solusi kemiskinan infrastruktur Peningkatan Status Jaringan Jalan antar kecamatan di Pulau Peling, Pulau Togian, Pulau Paku & Pulau Menui menjadi jalan provinsi; Peningkatan Kualitas jalan & jembatan antar kec. di Pulau Peleng, Pulau Togian, Pulau Paku & menui; Pembangunan Embung, Rehabilitasi dan Revitalisasi Irigasi, Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu; Peningkatan kualitas pelabuhan laut dan pelabuhan rakyat antar Bangkep dan Banglut, Togian dan Pagimana-Marisa Gorontalo, Bungku-Menui ke Kendari dan Konawe; Pembangunan/Perluasan Jaringan Air Bersih;Padat Karya Pemeliharaan infrastruktur kewenangan provinsi di 4 kabupaten kepulauan; Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (RTP).

Strategi kedua yaitu, yaitu strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah kewenangan jalan provinsi yang melalui kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Lore Utara, Lore Barat, Lore Peore, Lore Timur, Poso Pesisir Selatan. Strategi ketiga, penanggulangan kemiskinan berbasis spasial kecamatan di wilayah kewenangan provinsi Kecamatan Balaesang-Kasimbar. Strategi keempat, penanggulangan kemiskinan berbasis spasial kewenangan provinsi Kecamatan Mepanga-Basidondo. Strategi kelima, penanggulangan kemiskinan berbasis spasial kewenangan Kecamatan Tojo-Mori Utara-Soyo Jaya.

Strategi keenam, penanggulangan kemiskinan berbasis spasial kewenangan provinsi Kecamatan Ampana Tete-Ulubongka-Toili. Strategi ketujuh penanggulangan kemiskinan berbasis spasial wilayah Kecamatan Mamosalato-Kecamatan Toili Barat. Ragam program yang diluncurkan sesuai program yang telah diuraikan pada strategi pertama.

Strategi kedelapan merupakan strategi dalam jangka pendek bagi penyintas alumni 28S2018 di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan kabupaten Sigi, hendaknya diluncurkan program cash for work berbasis penyintas yang berada pada Huntara dan Huntap merujuk pada Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1, 2, 3, 4 berbasis pada rumah tangga miskin (RTM), bukan individu miskin. Tentu saja komitmen kerjasama dalam membangun Sulteng ini harus dijalankan melalui kebijakan di luar pakem atau out of the box dengan tetap merujuk pada regulasi yang berlaku. Sikap mental transformatif dan anti kritik patut dijauhkan.

Pepatah Prancis menyatakan “Le regime du pouvoir ne chutera jamais a cause de critiques, par contre, ce regime chutera a cause de la faim du pouvoir (rezim berkuasa tidak pernah jatuh karena kritik, tetapi rezim akan jatuh karena haus kekuasaan).


(Moh. Ahlis Djirimu, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas