Home Politik

Paslon Tes Swab di Labkesda

15
RAPAT TEKNIS - KPU Sulawesi Tengah menggelar rapat kerja teknis persiapan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang dihadiri perwakilan partai politik dan Bawaslu Sulawesi Tengah, di aula kantor KPU Sulawesi Tengah, Sabtu 29 September 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

  • Pemilihan Gubernur Sulteng 2020

Palu, Metrosulawesi.id – Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, maupun calon bupati dan wakil bupati diwajibkan tes swab untuk memastikan bebas dari Covid-19, sebelum pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Hal itu sesuai dengan surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat.

Komisioner KPU Sulawesi Tengah, Samsul Y Gafur menjelaskan, penyelenggara memfasilitasi pasangan calon dalam tes swab yang dijadwalkan selama tiga hari yakni 31 Agustus sampai 3 September 2020. Tes swab dengan biaya ditanggung masing-masing calon dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Sulawesi Tengah di Palu.

“Kalau ada calon yang tes swab di tempat lain, itu saja yang kita gunakan,” kata Samsul pada rapat kerja teknis persiapan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang dihadiri perwakilan partai politik dan Bawaslu Sulawesi Tengah, di aula kantor KPU Sulawesi Tengah, Sabtu 29 September 2020.

“Kami KPU hanya memfasilitasi, mempermudah dan memperlancar,” ujar Samsul menjawab pertanyaan perwakilan partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Jika ada calon yang hasil tes swab-nya dinyatakan positif Covid-19, maka diminta agar tidak hadir pada pendaftaran pasangan calon di kantor KPU dengan menunjukkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan positif Covid-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan calon yang positif Covid-19 akan ditunda sampai tes swab berikutnya dinyatakan negatif.

“Pertimbangannya untuk memastikan bahwa yang diperiksa dalam kondisi tidak positif Covid-19 agar tidak membahayakan tim pemeriksa. Karena pemeriksaan yang akan dilakukan bukan hanya fisik, tapi juga psikologisnya sehingga ada interaksi bakal calon dengan tim pemeriksa. Maka harus dipastikan dulu melalui tes swab,” jelasnya.

Sedangkan calon yang negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan 4 sampai 11 September 2020. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah pasangan calon mendaftar di KPU yang dijadwalkan 4-6 September 2020.

Pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati Sigi, Morowali Utara, Poso, dan Tolitoli akan dilaksanakan di Rumah Sakit Undata Palu. Sedangkan calon walikota dan wakil walikota Palu bakal dilaksanakan di Rumah Sakit Anutapura, Palu. Adapun calon bupati dan wakil bupati Banggai, Banggai Laut, dan Tojo Unauna akan periksa kesehatan di RDUD Banggai di Luwuk.

Komisioner KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden mengatakan, pendaftaran calon mengacu pada protokol kesehatan di antaranya menjaga jarak, cuci tangan dan mengunakan hand sanitizer. Setiap yang datang akan diukur suhu tubuhnya dan harus menggunakan masker.

Dia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam PKPU 6/2020 bahwa yang hadir dalam pendaftaran yakni pasangan calon, ketua dan sekretaris parpol atau gabungan parpol, ketua dan sekretaris tim kampanye, serta Bawaslu.

“Masing-masing pasangan calon membawa pulpen untuk tanda tangan,” kata Sahran Raden.

Rencananya, proses pendaftaran akan disiarkan melalui media sosial agar masyarakat bisa menyaksikan melalui internet.

“Kami siapkan live streaming,” jelas Sahran Raden.

KPU Sulteng juga akan sediakan media center untuk konferensi pers setelah mendaftar bagi pasangan calon. Sebelum itu, dia meminta kepada parpol atau gabungan parpol memberikan informasi awal jadwal pendaftarannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husen yang hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan, lima kerawanan pada tahap pencalonan yang perlu diantisipasi. Pertama, kata dia bakal pasangan calon mendaftar sebagai peserta Pilkada datang saat menit-menit terakhir. Jika ini terjadi, maka menyulitkan penyelenggara teknis.

Kedua, terjadinya konflik internal kepengurusan partai politik, sehingga menjadi penyebab munculnya rekomendasi partai kepada lebih dari satu bakal pasangan calon.

“Semoga ini tidak terjadi di pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah,” katanya.

Kerawanan ketiga yakni perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan atau biasa disebut mahar politik. Selain diancam pidana, juga diancam dengan sanksi administrasi berupa partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

“Walapun dalam praktik, mahar politik ini sulit untuk dibuktikan,” ujarnya.

Keempat, adanya dokumen atau keterangan palsu sebagai syarat pencalonan dan syarat calon.

“Bawaslu sudah pernah menangani kasus serupa pada Pemilu tahun 2019,” ujarnya. Terakhir, kata dia potensi kerawanan adalah pelanggaran atas penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas