Home Hukum & Kriminal

PTUN Palu Batalkan 10 SHM

39
M Wijaya S, SH MH. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu membatalkan 10 sertifikat hak milik (SHM) tanah di Kelurahan Besusu Tengah atas nama Mas’ud Madohura. Putusan itu dibacakan dalam sidang secara ecourt oleh manjelis hakim PTUN Palu.

“Kami baru saja mengunduh salinan putusan tersebut, benar perkara telah putus, gugatan kabul,” kata kuasa hukum penggugat M Wijaya S, SH MH dari Kantor Hukum J.S & Partners kepada Metrosulawesi, Jumat 28 Agustus 2020.

Sebelumnya, pembatalan ke-10 sertifikat itu diajukan oleh advokat M Wijaya mewakili kliennya HM Zen Alydrus. Gugatan melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR itu teregister dalam perkara nomor:12/G/2020/PTUN.PL.

Wijaya mengatakan, Majelis Hakim PTUN Palu sependapat dengan pihaknya bahwa penerbitan 10 sertifikat objek sengketa cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi, karena nama-nama yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah dalam sertifikat obyek sengketa.

“Klien kami telah mempunyai sertifikat terlebih dahulu, yakni sejak tahun 1981 dan menguasai secara terus menerus tanpa terputus,” kata advokat muda itu.

Dengan adanya putusan ini, kata Wijaya, maka tergugat (Kantor Pertanahan) mempunyai kewajiban mencabut dan mencoret 10 sertifikat objek sengketa dari sistem administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu.

Dia menilai, putusan PTUN Palu sudah tepat menurut hukum.

“Tentu ini menjadi pembelajaran bagi pejabat publik di bidang pertanahan agar kedepan bisa bersikap teliti dan hati-hati dalam menerbitkan sertifikat tanah,” jelasnya.

Sengketa ini bermula ketika Kantor Pertanahan Kota Palu menerbitkan 10 Sertifikat atas nama Mas’ud Madohura dkk terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu.

Ketika hal tersebut diketahui oleh H. M. Zen Alydrus selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat yang terbit sejak tahun 1981, penggugat HM. Zen Alydrus keberatan. Tindakan pihak BPN yang menerbitkan ke-10 sertifikat itu menyebabkan tumpang tindih kepemilikan. Karena sertifikat itu terbit di atas sebidang tanah milik penggugat.

Merasa tidak terima, H. M. Zen Alydrus kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui kuasa hukumnya M. Wijaya S., SH.,MH dan dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu sebagai tergugat.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas