Home Politik

Hasan: Fraksi NasDem Perjuangkan KUA-PPAS Selamatkan Ekonomi

35
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Hasan Patongai. (Foto: Dok. Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah,  Hasan Patongai,  menegaskan,  agar arah  Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang dibahas di DPRD mendesak untuk segera disesuaikan dengan perubahan situasi terkini. Tidak bisa lagi   KUA-PPAS saat ini dirancang dan dibahas seperti pada  masa-masa sebelumnya.

Menurut Hasan Patongai, KUA-PPAS 2021 sudah semestinya fokus pada  penyelesaian masalah di era new normal. Sebab, kita tau dampak akibat pandemi Covid-19 ini, membuat seluruh sektor terguncang. Utamanya, sektor kesehatan dan ekonomi. Termasuk peran swasta yang selama ini menggerakkan ekonomi juga terpukul.

“Kita sedang mengalami situasi yang butuh kepastian kebijakan dan tindakan serius. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif  atas dampak pandemi Covid 19”.urai Hasan.

Sehingga kondisi seperti itu, lanjut Hasan,  tidak bisa dianggap baik-baik saja. Peran Pemprov sangat menentukan untuk ambil peran dan tanggungjawab dalam penyesuaian kebijakan membentengi daerah dari potensi dampak krisis. 

Olehnya itu, Hasan Patongai menekankan,  dua hal pokok yang mesti dititik fokuskan, reorientasi dan redesain arah dan alokasi anggaran pembangunan. Pertama, anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak sudah harus dipending,  seperti pembangunan kantor dan bangunan fisik lainnya.

Sebaliknya, infrastuktur urgen seperti irigasi, air bersih, jalan kantong produksi,   dijadikan prioritas utama dan disegerakan untuk dibangun.

‘’Kita tidak ingin ke depan tida ada lagi petani yang mengadu karena saluran irigasi terganggu. Kita pun juga tidak ingin mendengar warga menjerit karena sulit mendaptkan air bersih,’’ tegas Hasan.

Kedua, membangkitkan tumbuhkembangnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebijakan ini sebagai perwujudan dari pengembangan  ekonomi kerakyatan. Unit-unit usaha ekonomi rakyat yang tumbuh mesti dikuatkan, disupport dan disuntik penguatan modal usahanya, beserta pembukaan akses dan jaringan pasar tentunya.

“Di sinilah kehadiran dan peran Pemprov dinantikan,’’ tukas Hasan.  

Tanpa penguatan kebijakan di dua sektor tersebut, termasuk sektor wajib kesehatan dan pendidikan di era kenormalan baru ini, jika tidak diorentasikan secara simultan maka kami menilai KUA-PPAS sekadar dibuat hanya sebatas prasyarat formal menuju penetapan APBD 2021.

‘’Kami memandang tahapan KUA-PPAS menjadi sesuatu yang mendesak dan  sedapat mungkin didudukkan dalam konteks kesamaan cara pandang kita bersama. Sebab, hal ini berkait erat dengan nasib rakyat Sulteng. Jadi aneh jika arah kebijakan anggaran kita ini ke depan, tidak dimuarakan ke sana. Dan Fraksi NasDem tegas di soal penyelamatan nasib rakyat ini,’’ tutup Hasan. (*/is)

Ayo tulis komentar cerdas