Home Politik

Pengurus Parpol Pengusung Wajib Hadir

49
BERI MATERI - Komisioner KPU Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur menyampaikan materi syarat pencalonan dan syarat calon pada bimbingan teknis yang dilaksanakan di aula kantor KPU Sulteng, Sabtu 22 Agustus 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020. Salah satu ketentuan pada saat pendaftaran adalah pengurus parpol atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon harus hadir.

Anggota KPU Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur mengingatkan agar pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran. Sebab, jika tidak hadir, tidak dapat melakukan pendaftaran. Hal itu diatur dalam Pasal 39 ayat 5 dan ayat 7 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020.

“Kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang,” jelas Samsul pada bimbingan teknis tata cara pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak 2020, Sabtu 22 Agustus 2020. Bimtek yang dilaksanakan di aula kantor KPU Sulteng diikuti pengurus partai politik dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Samsul mengatakan, ada sejumlah dokumen pendaftaran dan formulir sebagai syarat pencalonan yang harus dibawa pada saat mendaftar di KPU. Pertama, kata dia surat pencalonan dan kesepakatan bakal pasangan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik (formulir model B-KWK parpol).

Kedua, dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat (formulir model B.1-KWK parpol). Ketiga, keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota.

“Dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh pengurus partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik yang bersangkutan,” jelas Samsul.

Selanjutnya, pasangan calon menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran pasangan calon, bagi pasangan calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat pusat.

“Syarat pencalonan langsung kita periksa pada saat mendaftar,” kata Samsul.

Selain syarat pencalonan tersebut, ada pula syarat calon yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1/2020. KPU akan memeriksa sejumlah formulir yang dibawa oleh pasangan calon sebagai syarat calon. Khusus syarat calon berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani akan difasilitasi oleh KPU dan akan dilaksanakan pada 4-11 September 2020 di rumah sakit yang bekerja sama dengan KPU.

Samsul berharap, syarat pencalonan dan syarat calon diurus lebih awal sehingga pada saat mendaftar sudah terpenuhi karena merupakan satu kesatuan.

“Setelah pasangan calon mendaftar di KPU setempat, selanjutnya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU provinsi atau KPU kabuapaten kota,” ujar Samsul.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas