Home Hukum & Kriminal

Perburuan KSB Poso Ditarget Tuntas Akhir 2020

25
BAHAS KSB - Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Mayjen Polisi Boy Rafli Amar (kanan) didampingi Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu memberikan keterangan kepada wartawan di Poso, Rabu 12 Agustus 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Saiful Sulayapi)

  • Kepala BNPT Minta Dukungan Masyarakat

Poso, Metrosulawesi.id – Pemerintah RI menetapkan tiga provinsi sebagai daerah rawan gerakan terorisme, yakni: Sulawesi Tengah, NTB, dan Jawa Timur.

“Untuk Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Poso,” kata Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Mayjen Polisi Boy Rafli Amar kepada wartawan di Poso usai pertemuan bersama Forkompinda di ruang Mpogombo kantor Bupati Poso.

Saat ini kata jenderal bintang tiga itu, sementara dibentuk Tim Terpadu terdiri atas TNI dan Polri, yang khusus menangani Kelompok Sipil Bersenjata (KSB)  di lereng pegunungan  Poso Pesisir dan sekitarnya.

“Mereka masih eksis bahkan sering berbuat brutal hingga tidak sedikit korban meninggal,” kata Boy Rafli.

“Tim terpadu nanti khususnya menangani kelompok radikal demi menegakkan supremasi hukum. Kepada masyarakat dimohon kiranya untuk bersama, bahkan diminta mendukung kegiatan Operasi Tinombala yang sementara berlangsung. Karena bagaimanapun juga, aktivitas warga, utamanya petani yang seringkali mendapat teror atau gangguan keamanan dari KSB agar tetap dilindungi,” ujar Boy Rafli.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, KSB yang terfokus di wilayah Poso Pesisir Utara dan Selatan ini, sudah begitu brutal melakukan pembunuhan serta intimidasi. Tindakan ini tentunya tidak dibenarkan dan merupakan ancaman besar bagi warga Poso, terutama mereka yang hidup sebagai petani di lereng  sebagai tempat para KSB beraksi.

Terkait penanganan supremasi hukum bagi para KSB, pemerintah sudah memikirkan dan segera akan dibentuk Tim Terpadu untuk menumpas gerakan mereka demi rasa aman bagi warga sekitarnya.

Pada kesempatan itu, Boy Rafli juga menyinggung soal program kesejahteraan bagi eks napi teroris (Napiter). Yaitu program di bidang perekonomian, salah satu solusi dalam pencegahan adanya gerakan terorisme baru di Poso.

“Mitra lembaga dalam hal ini kementerian akan dilibatkan dalam program bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Sementara itu Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu yang mendampingi Kepala BNPT itu menegaskan, supremasi hukum harus ditegakkan di Poso. Salah satunya adalah penumpasan KSB yang sangat meresahkan masyarakat Poso.

Darmin mengatakan, saat ini Operasi Tinombala untuk menumpas dan mengejar KSB itu sedang berjalan. Menurut informasi yang diperolehnya, pengejaran KSB itu ditarget selesai hingga akhir 2020.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas