Home Politik

Herwin Yatim TMS Jika Mendaftar ke KPU

38
Bupati Banggai, Herwin Yatim. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah menemukan pelanggaran pemilihan umum di dua kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, yakni Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Ruslan Husen mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah alias bupati kedua kabupaten itu. Di mana mereka telah melakukan pergantian pejabat di masa yang dilarang, yakni 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Kata Ruslan, sapaannya, terhadap pelanggaran proses penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat undang-undang pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Morowali Utara telah menindaklanjuti informasi awal. Mereka telah melakukan penelusuran, pleno dan pengisian temuan. Terkahir melakukan klarifikasi sebagai bagian proses penindakan pelanggaran.

Dari hasil tindak lanjut pelanggaran itu, dihasilkan 3 jenis pelanggaran. Pertama, pelanggaran administrasi pemilihan, yang menghasilkan rekomendasi kepada KPU Banggai dan Morowali Utara.

“Untuk kepala daerah yang bersangkutan, jika nanti sebagai petahana maju dalam pencalonan kepala daerah, dalam hal penetapan calon kepala daerah, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, karena melakukan pelanggaran penggantian pejabat di waktu yang dilarang. Sebagaimana pasal 71 ayat 2 uu pemilihan, dan memperhatikan pasal 89 pkpu pencalonan,” jelas Ruslan, saat dihubungi, Kamis 13 Agustus 2020.

Pelanggaran kedua, pidana pemilihan yang dibahas dan diselesaikan bernama tim sentra gakumdu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Namun tidak menemukan hasil. Karena untuk Kabupaten Banggai terhenti di pembahasan kedua dan Morowali Utara terhenti dipembahasan ketiga.

“Sehingga karena tidak tercapainya kesepahaman diantara tim sentra gakumdu, maka kasus tersebut tidak bisa ditindak lanjuti ke proses berikutnya, itu ketentuannya,” tambah Ruslan.

Pelanggaran ketiga, pelanggaran hukum lainnya, yakni pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pilkada.

“Terhadap pelanggaran hukum lainnya ini, saya menyebutkan terkhusus di Kabupaten Morowali Utara itu telah ditindak lanjuti oleh gubernur Sulteng dengan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk segera mencabut SK penggantian pejabat yang bersangkutan,” tandasnya.

Reporter: Hakir
Editor: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas