Home Ekonomi

Pemprov Dorong Pasar Rakyat Ber-SNI

18
Pemerintah Provinsi Sulteng mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat, sebagai upaya mendorong pasar tersebut memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam gambar terlihat aktifitas di pasar Biromaru, Kabupaten Sigi, beberapa waktu lalu. (Foto: Metrosulawesi/ Pataruddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulteng mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat, sebagai upaya mendorong pasar tersebut memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI). Secara nasional pasar rakyat yang memenuhi syarat SNI baru 44 unit.

Menurut catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulteng, di daerah ini pasar rakyat yang dibangun sejak tahun 2015-2019 sebanyak 195 unit. Dari jumlah ini belum ada yang berstandar SNI.

Evaluasi dilakukan melalui forum sosialisasi pembinaan pendampingan penerapan SNI pasar rakyat yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulteng, kemarin (11/8).

Kepala Dinas Perindag Sulteng, Richard Arnaldo mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi keberadaan pasar rakyat yang dibangun Kementerian Perdagangan RI.

Menurut Richard, yang perlu dibenahi dalam pengelolaan pasar rakyat adalah pada aspek manajemen.

‘’Perlu diubah cara pandang pengelolaan pasar rakyat menuju pengelolaan yang profesional,’’ kata Richard Arnaldo di hadapan pengelola pasar rakyat yang menjadi peserta sosialisasi.

Selain itu, lanjutnya, aspek kompetensi pengelola pasar rakyat harus terus ditingkatkan. Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing dengan pusat perbelanjaan atau toko modern yang kini semakin banyak.

‘’Para pengelola pasar rakyat harus berinovasi agar pasar rakyat tetap diminati oleh masyarakat. Misalnya dengan memilihara kebersihan pasar rakyat, transparan dalam transaksi jual beli, penyediaan harga yang terpercaya melalui papan informasi harga manual atau digital,’’ katanya.

Kadis mengatakan, pemerintah provinsi mendorong agar pasar rakyat di Sulteng ada yang memenuhi SNI. SNI Nomor 8152 tentang Pasar Rakyat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat.

Saat ini, lanjut Richard, SNI pasar rakyat masih bersifat sukarela, standar operasional prosedur (SOP) antara lain kebersihan, kemananan, parkir, petugas kamar kecil, pemungut retribusi, penanganan kebakaran, dan pemantau harga. SOP pengelolaan pasar rakyat ini nantinya dapat diterapkan oleh pengelola pasar.

Pemerintah melalui Kemendag akan menerapkan sertifikasi pengelola pasar rakyat sehingga tata kelola dan manajemen pasar rakyat menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akunltabel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas