Home Politik

KPU Sulteng Ingatkan Sanksi Pembatalan Paslon

39
DISKUSI VIRTUAL - Anggota KPU Sulteng Sahran Raden menjadi pembicara pada diskusi vitual, Ahad 9 Agustus 2020. (Foto: Screenshot/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Jaringan Pemilu dan Demokrasi (JariPede) Sulawesi Tengah menggelar diskusi virtual bertajuk peluang dan tantangan pencalonan pada pemilihan serentak 2020, Ahad 9 Agustus 2020.

Diskusi diikuti puluhan peserta itu menghadirkan empat pembicara yakni Ahsanul Minan (Dosen Ilmu Hukum Unusia Jakarta), Dahlia Umar (Ketua Netfid Indonesia), Sahran Raden (Anggota KPU Sulawesi Tengah) dan M Nur Alamsyah (Akademisi Universitas Tadulako Palu).

Sahran Raden dalam materinya mengingatkan tentang sanksi pembatalan pasangan calon sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 90 ayat 1 huruf a sampai g.

Dia menguraikan, pasangan calon agar tidak menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sebab, jika terbukti melakukan politik uang, maka disanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

Selain politik uang, pembatalan juga dilakukan bila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, pembatalan pasangan calon jika terbukti menerima dan atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan.

“Bagi calon atau pasangan calon yang berstatus petahana disanksi pembatalan jika melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dan menggunakan program serta kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye bagi calon yang berstatus sebagai petahana. Jika itu yang terjadi, maka sanksinya adalah pembatalan sebagai calon,” jelas Sahran Raden.

Selanjutnya, kata Sahran Raden pembatalan juga dilakukan jika pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik di luar jadwal. Jika terbukti berdasarkan putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, maka akan dibatalkan sebagai pasangan calon.

Pembicara lainnya dalam diskusi, Dahlia Umar menyoroti pentingnya relasi antara pemimpin yang dipilih dengan konstituen yang telah memilihnya. Bukan hanya pada saat pemilihan saja, tetapi setelah pemilihan sehingga masyarakat mendapat manfaat dengan keikutsertaannya pada pemilihan.

“Tapi, pilkada selesai tidak ada relasi, putus komunikasi. Sepertinya masyatakat tidak mendapat kemanfaatan dari ikut kampanye dan sebagainya,” kritik Dahlia Umar.

Sementara itu, pembicara lainnya Nur Alamsyah menekankan pentingnya peranan civil society pada pemilihan serentak 2020. Sehingga, pilkada bisa memberikan orientasi baru terhadap daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai politik dinasti, Nur Alamsyah sejalan dengan pemikiran Ahsanul Minan yang menganggap hal yang biasa saja.

“Politik dinasti tidak ada yang salah, sepanjang para pelakunya tunduk pada ketentuan hukum, berintegritas, dan berkompetensi. Tapi, itu belum terjadi di Indonesia,” kata Ahsanul Minan.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas