Home Politik

Anggota DPRD Sigi Usulkan Pansus Penanganan Pascabencana dan Covid-19

48
Anggota DPRD Sigi, Hikmah Ladjidji saat mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penanganan pascabenca gempa bumi, likuifaksi dan pansus bencana Covid-19, pada rapat paripuna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2021, Jumat, 7 Agustus 2020. (Foto: Ist)

Sigi, Metrosulawesi.id Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,  mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus (Pansus) penanganan pascabenca gempa bumi.  likuifaksi dan pansus bencana virus Corona (Covid-19).

Usulan dibentuknya dua pansus tersebut,  disampaikan Anggota DPRD Sigi, Hikmah Ladjidji kepada Pimpinan DPRD  di sela-sela rapat paripuna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2021, Jumat (7/8/2020).

Menurut anggota Fraksi Bintang Kesejahteraan Sigi (BKS) itu, sudah hampir dua tahun pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Sigi, masih banyak permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan secara maksimal. Kendala dan permasalahan yang ada  seperti bantuan jaminan hidup (jadup), santunan duka, dana stimulan serta tentang lahan pertanian.

“Masyarakat selalu menanyakan kepada kami terkait jadup, santunan duka, dana stimulan serta tentang lahan pertanian,” ujarnya.

Alasan dibentuknya kedua pansus tersebut, kata Hikmah,  tidak lain untuk mengetahui realisasi anggaran 30 miliar lebih yang telah dialokasikan.

“Di Badan Anggaran (Banggar) sendiri tidak melihat pergeseran anggaran Covid-19  sebesar 30 miliar. Kemana saja. Kita pun pertanyakan begitu. Jangan sampai hal-hal ini diselesaikan kepolisian, sementara pengawasan kita di DPRD itu seperti apa,” ujar Hikmah yang juga anggota Bamus.

Ia berharap kepada para anggota DPRD untuk mendorong usulan tersebut dibawa di rapat paripurna.

Mendengar penyampaian permasalahan tersebut, beberapa anggota DPRD menyetujui usulan pembentukan pansus tersebut. Namun ada juga yang memberikan pendapat berbeda.

Sebut saja,  Ajub Willem Darawia.  Menurutnya permasalahan yang disampaikan di atas tadi, kenapa tidak diselesaikan di komisi-komisi yang ada di DPRD. Tiga komisi DPRD masing-masing punya mitra di OPD.

“Kalau dibentuk pansus, berarti tiga komisi ini tidak berjalan maksimal. Kalau Komisi I butuh data dari komisi lain, bisa diusulkan kepada pimpinan untuk rapat komisi gabungan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sigi itu.

Setelah mendengar usulan dan masukan dari anggota, sebelum menutup rapat,  Ketua DPRD Sigi, Moh Rizal Intjenae,  mengundang seluruh ketua fraksi dan ketua komisi untuk rapat tertutup.

“Kita rapatkan untuk kita putuskan, sekaligus keputusan itu menjadi rekomendasi kita kepada Bamus, apakah dipansuskan atau ke komisi,” tutupnya. (*)

Reporter: Ariston Aporema Sorisi

Ayo tulis komentar cerdas