Home Hukum & Kriminal

Reskrimum Polres Palu Dipraperadilankan

52
SIDANG PERDANA - Proses persidangan praperadilan antara tersangka kasus pemalsuan selaku pemohon melawan pihak Reskrimum Polres Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

  • Terkait Penetapan Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Surat

Palu, Metrosulawesi.id – Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, I Ketut Darpawan SH, telah memulakan sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Mohammad Fadil B selaku pemohon, melawan Reskrimum Polres Palu, selaku termohon praperadilan, Selasa 4 Agustus 2020.

Tersangka Mohammad Fadil mengajukan permohonan praperadilan, mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan atau menjadi tindakan dari termohon Reskrimum Polres Palu. Permohonan praperadilan tersangka Mohammad Fadil teregister dengan nomor perkara : 2/Pid.Pra/2020/PN PAL.

Di persidangan, pemohon praperadilan Mohammad Fadil diwakili tiga tim penasehat hukumnya Susilo SH, Yohanes Budiman SH MH, Nostry SH MH. Sedangkan penasehat hukum termohon praperadilan Reskrimum Polres Palu, antara lain Hamka SH, dan Muchtar SH.

Sebagaimana isi permohonan praperadilan yang diuraikan Susilo SH,  bahwa pemohon mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, subsider Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resort Palu sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.pgl/235/VII/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020.

“Adapun alasan permohonan praperadilan, antaralain bahwa pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon, kemudian termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ungkap Susilo SH di dalam persidangan.

Dikatakan Susilo, termohon Reskrimum Polres Palu, dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan,   kepada diri pemohon hanya berdasar pada keterangan-keterangan saksi, yang saat ini telah dilapor pula oleh pemohon di Polda Sulawesi Tengah pada bagian Reserse Kriminal Umum dan saat ini dalam tahapan penyidikan bukti yang dimiliki pemohon pun telah diserahkan di Polda Sulawesi Tengah.

“Selain itu sebagian dari saksi yang diperiksa oleh termohon mengakui perbutanya, namun pada pemeriksaan oleh termohon, sejumlah saksi tidak mengakui akan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan maupun pemalsuan dokumen yang dilakukan pemohon,” terangnya.

Karena itu, lanjut Susilo, pemohon sangat keberatan atas penetapan tersangka oleh termohon, karena kedudukan termohon sebagai pejabat satu tingkat lebih rendah dibawah Polda Sulteng mestinya berkoordinasi lebih awal, bukan menerima begitu saja. Hal itu tentu bagi Pemohon menjadi semakin yakin jika proses yang dilakukan termohon tidak berdasar bukti yang cukup.

“Selain itu, tindakan penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia,” tandasnya.

Berdasar fakta-fakta yuridis di atas, pemohon mohon kepada majelis hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan antaralain menerima permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya.

Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan sebgaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana subside Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.  Hakim tunggal yang menyidangkan perkara praperadilan ini, selanjutnya memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban pada sidang selanjutnya yang akan digelar kembali, Rabu 5 Juli 2020 hari ini.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas