Home Hukum & Kriminal

Polda Amankan Ratusan Karung Pupuk Ilegal

21
PUPUK ILEGAL - Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Syafril Nursal (kanan) melihat ratusan karung pupuk pertanian ilegal atau palsu yang berhasil diamankan polisi saat rilis kasus di Mapolda Sulawesi Tengah di Palu, Selasa 28 Juli 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)

  • Dua Tersangkanya Terancam 6 Tahun Penjara

Palu, Metrosulawesi.id – Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng, berhasil mengungkap ratusan karung pupuk ilegal. Dua tersangkanya terancam hukuman enam tahun penjara.

Kapolda Sulteng Irjen Pol. Syafril Nursal dalam Konferensi Pers, Selasa 28 Juli 2020, di Mapolda Sulteng, menjelaskan bahwa kedua pelaku yang berinisial RD (45) warga Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan ZN (46) alamat Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

“Kedua pelaku diamankan pada bulan April dan Mei, dan keduanya sudah kami tetapkan sebagi tersangka, di bidang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan/atau perlindungan konsumen, dengan cara mengedarkan dan/atau memperdagangkan pupuk,” ucapnya.

“Dari kedua pelaku telah diamankan pupuk ilegal sebanyak 551 karung dan 54 lembar karung kosong bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 15-15-15 Niposca,” tambahnya.

Kapolda Sulteng juga mengatakan, modus kedua pelaku dimana pupuk tanpa merk yang didatangkan pelaku dari wilayah Jawa Timur, oleh pelaku kemudian dikemas atau dimasukkan ke dalam karung yang bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 15-15-15 Niposca, dan kemasan atau karung bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 16 Bintang sawit.

Isi kandungan kedua jenis pupuk tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), dimana hasil pengujian terhadap barang bukti dari Laboratorium Pupuk yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan nilai prosentase jauh di bawah standar yang ditentukan.

Pelaku RD memperdagangkan kedua pupuk tersebut memperoleh keuntungan Rp 15.000/karung sementara pelaku ZN memperoleh keuntungan Rp 20.000/karung.

“Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 122 Jo Pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 3 Milyar, serta Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a),Huruf (e) dan Huruf (g), ayat (4) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 Milyar,” tegasnya.

Reporter: Djunaedi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas