Home Politik

Pilkada 2020, Media Center Belum Optimal

21
DISKUSI SOAL MEDIA - KPU Sulteng menggelar FGD membahas pengelolaan media center pada pemilihan serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, di aula kantor KPU Sulteng, Selasa 28 Juli 2020. (Foto: Dok. KPU Sulteng)
  • Catatan dari Focus Group Discussion KPU Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Peranan media center di kantor KPU Sulawesi Tengah dan 13 KPU kabupaten/kota se Sulteng belum optimal. Bahkan, lima bulan jelang hari pencoblosan masih ada daerah yang, tidak memiliki ruangan media center untuk mengelola informasi kepemiluan.

Padahal, media center sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak 2020, apalagi di tengah pandemi Covid-19. KPU Sulteng menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubenur yakni 77,5 persen.

Masalah itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) membahas pengeloaan media center pada pemilihan serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, di aula kantor KPU Sulteng, Selasa 28 Juli 2020. FGD yang dilaksanakan KPU Sulawesi Tengah dihadiri komisioner KPU kabupaten/kota se Sulteng, Biro Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfo Sulteng, dan perwakilan media massa di Kota Palu.

Komisioner dari beberapa daerah mengemukakan, sudah memiliki ruangan media center, tetapi tidak dilengkapi fasilitas. Selain itu minim sumber daya manusia yang mengelola. Masalah lainnya diungkap beberapa daerah di Sulteng adalah jaringan internet kurang baik.

Ketua KPU SulawesiTengah Tanwir Lamaming saat membuka acara mengatakan, perlunya mengoptimalisasi peran media center pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Palu. Apalagi, kata dia di masa pandemi Covid-19, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih.

“Dituntut lebih kreatif, memanfaatkan media center di tengah situasi pandemi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak 2020,” kata Tanwir Lamaming.

Anggota KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden yang memandu FGD meminta kepada semua KPU kabupaten kota agar mengoptimalisasi peranan media center. Dia mengingatkan urgensi media center pada pemilihan serentak 2020. Dikatakan, media center dibentuk di masing-masing KPU kabupaten/kota dan provinsi berperan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau.

Media center menjadi tempat pelayanan publik di bidang informasi. Publik terbiasa mengalami percepatan informasi baik dari media massa atau lembaga lain, sehingga akan membutuhkan kecepatan informasi yang akurat dan profesional dari lembaga publik.

Sahran Raden menjelaskan, kehadiran media center sebagai salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat melek informasi. Bagi lembaga pemerintahan ke depan, peranan media center sangat besar terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi.

“Ketika kondisi itu berjalan, maka cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan segera terwujud dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang baik dan lalu lintas pertukaran informasi yang tepat, cepat, dan akuntabel,” urai Sahran Raden.

Melalui optimalisasi media center, lanjut Sahran Raden, maka tercipta transparasi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2020.

Menurutnya, transparansi dalam pemilu menjadi penting untuk membuka ruang ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kegiatan transaksional sehingga menciderai integritas pemilu.

Transparansi sebagai sebuah evolusi, merupakan bagian dari teknologi informasi telah diterapkan oleh KPU pada pemilu lalu. Misalnya, diciptakan sistem aplikasi teknologi di antaranya Silon, Sidalih, Sitap, Sidakam, Siparmas, Silog, Situng, dan lain-lain.

“Transparansi juga memantik volutarisme dan mendulang kepercayaan publik,” jelas Sahran Raden.

Sementara itu, sejumlah saran dari peserta FGD di antaranya ke depan lebih meningkatkan pemanfaatan website internal KPU kabupaten kota dan provinsi sebagai media informasi kepada publik. Selain itu, update informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Begitu juga peningkatan sumber daya manusia yang mengelola media center, serta memperkuat komunikasi dengan jurnalis media mainstream.

“Permasalahan terkait sumber daya manusia, bukan hanya dialami kabupaten/kota, provinsi juga begitu. Mohon nanti ada laporan dari 13 kabupaten/kota terkait tindak lanjut dari FGD ini,” tegas Sahran Raden.

Diketahui, selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng pada 9 Desember 2020, juga dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten yakni Sigi, Tolitoli, Morowali Utara, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Laut, dan Poso, serta pemilihan wali kota dan wakil walikota Palu.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas