Home Morowali

Amburadul, Program Sawit Rakyat di Morowali

50
BERI MATERI - Muhammad Sjafari Jebbo, SH, saat memberikan materi Hukum Kontrak kepada beberapa gapoktan di Kabupaten Morowali Utara. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Program Sawit Rakyat (PSR) yang dicanangkan oleh negara melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) dan Kementerian Pertanian RI diharapkan mampu mendongkrak perekonomian rakyat, khususnya para petani sawit di Indonesia. Namun hal ini tidak terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal itu dikemukakan Pengacara dan Konsultan Hukum Tetap CV Bank Tani Maju, Muhammad Sjafari Jebbo, SH ditemui di Palu, Minggu 26 Juli 2020.

Program PSR pada 2018 di kabupaten ini terkesan amburadul, diduga baik Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) maupun pihak penangkar kegiatan peremajaan kelapa sawit ini dirugikan oleh “birokrasi” Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Morowali.

Diketahui, pada PSR (Program Sawit Rakyat) 2018, terjadi kontrak kerjasama antara CV Bank Tani Maju dengan 8 Gapoktan di Kabupaten Morowali. Namun di tengah kontrak berjalan, terjadi pemutusan kontrak dari enam gapoktan yang diduga karena intervensi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Morowali.

“Secara hukum perdata, perjanjian kerjasama atau kontrak adalah kesepakatan dua belah pihak. Namun pada kontrak kerjasama dengan delapan gapoktan ini diputuskan oleh enam Gapoktan secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat seperti pada poin yang terlampir dalam Surat Perjanjian Kontrak pasal 6,  bilamana terjadi masalah perselisihan antara kedua belah pihak harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melalui ranah pengadilan,” kata Muhammad Sjafari Jebbo, SH, di Palu, Minggu, 26 Juli 2020.

“Jadi pembatalan suatu perjanjian kontrak hanya melalui putusan pengadilan, ini bukan saya bilang, tapi aturan hukum yang mengatakan demikian. Dan di dalam masing-masing kontrak delapan gapoktan itu, hal ini termuat pada pasal 6 kontrak tersebut,” tambahnya lagi.

Sjafari mengungkapkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Morowali memanggil Direktur CV Bank Tani Maju untuk mediasi, karena dianggap CV Bank Tani Maju berselesih dengan Gapoktan.

“Pada pertemuan itu Direktur CV Bank Tani Maju, Agustinus Palunsu, diminta untuk legowo melepas kontrak enam gapoktan itu. Ini ada apa. Tidak ada hak dinas melakukan itu. Karena jika ada masalah, harus ada musyawarah dulu antara CV Bank Tani Maju sebagai penangkar dengan Gapoktan, hasilnya dituangkan dalam addendum. Jika tidak terjadi mufakat harus dibawa ke Pengadilan. Begitu prosedurnya,” katanya.

“Ini sebenarnya ada apa dengan pihak dinas. Dan saya tidak paham, dasar apa dinas memanggil gapoktan dengan pihak CV Bank Tani Maju untuk mediasi. Perselesihan yang mana. Dasar apa dinas melakukan mediasi. Sudah ada prosedur yang jelas dalam kontrak tersebut,” katanya.

Sjafari mengungkapkan, segala akibat pemutusan kontrak yang dilakukan secara sepihak oleh enam Gapoktan terhadap CV Bank Tani Maju, sangat merugikan CV Bank Tani Maju baik secara materil maupun immaterial.

“Yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian ini adalah perjanjian yang telah disepakati bersama, ditandatangani bersama, dan jelas mengikat secara hukum, namun enam gapoktan tersebut telah melanggar isi perjanjian,” katanya.

Cuma ini menjadi menarik, kata Sjafari, kenapa hanya enam gapoktan (Gapoktan Koromponda, Gapoktan Jaya Abadi, Gapoktan Perhabala Jaya, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Rukun Bersama, Gapoktan Muara Pandan) yang melakukan pemutusan kontrak . sementara dua Gapoktan memilih tetap bermitra atau mematuhi perjanjian kontrak dengan CV Bank Tani Maju.

“Dua Gapoktan kontraknya tetap berjalan, namun enam gapoktan putus kontrak, tapi jangan salah semua gapoktan ini, atau delapan gapoktan satu kontraknya dengan CV Bank Tani Maju, dan sama-sama diajukan ke pusat,” katanya.

Sjafari juga mengungkapkan alasan pemutusan kontrak dari enam gapoktan ini.

“Dalam kontrak pasal 4 tertulis, pihak kedua (gapoktan) melaksanakan pembayaran atas pembelian bibit kelapa sawit kepada pihak pertama (CV Bank Tani Maju) dengan mekanisme, satu, uang panjar sebesar 30 persen dari sejumlah nilai pesanan bibit kelapa sawit dari pihak kedua, akan dibayarkan kepada pihak pertama pada saat melakukan pemesanan,” katanya.

Kedua, pembayaran berikutnya sebesar  50 persen oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah pengambilan bibit senilai jumlah panjar pertama yang dibayarkan.

“Ketiga, pelunasan 20 persen pembayaran bibit kelapa sawit akan dibayarkan pihak kedua setelah seluruh pesanan bibit sudah diterima oleh pihak kedua. Keempat, setiap pembayaran dilakukan via transfer bank atau secara tunai,” katanya.

“Yang jadi masalah adalah uang panjar sebesar 30 persen gapoktan tidak mau kasih, alasannya ada barang baru dikasih, padahal dalam kontrak tidak begitu.Berarti gapoktan memaksakan untuk merubah pasal 4 dalam kontrak tersebut,” katanya.

Dan untuk itu, kata Sjafari, pihak CV Bank Tani Maju menyurat secara resmi kepada enam gapoktan untuk kembali kepada perjanjian awal kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani berdasarkan kesepakatan bersama.

Reporter: Murad Mangge
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas