Home Donggala

Mutasi Guru Sasar Labuan dan Tanantovea

17
RAPAT - Kadis Dikjar Donggala Kasmudin dan Kepala BKPSDM Najamudin Laganing menghadiri rapat dengar pendapat terkait mutasi guru di ruang sidang utama DPRD Donggala, Senin (27/7/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Pemkab Bantah Terkait Politik

Donggala, Metrosulawesi.id – Rapat dengar pendapat (RDP) Dikjar, BKPSDM dan guru korban mutasi diwarnai aksi saling tunjuk dan makian. Tak ayal RDP yang dipimpin tiga pimpinan sulit mengontrol amarah guru ketika kadis Dikjar Kasmudin mengatakan mutasi guru tidak ada kepentingan politik atau dendam politik. Bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan lagi mutasi guru di wilayah Tanantovea dan Labuan.

“Hal yang kami lakukan bukan dendam politik, tapi memang kebutuhan guru. Sebaiknya penempatan mutasi diterima saja dengan sebaik-baiknya, bukan hanya Sindue, Tanantovea dan Labuan juga akan dilakukan proses mutasi,” kata Kadis Dikjar Donggala Kasmudin yang sontak membuat gaduh ruang sidang utama Senin (27/7/2020).

Ketika situasi mulai memanas, pimpinan DPRD meminta para guru tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada Dikjar dan BKPSDM berbicara.

“Tolong beri mereka kesempatan juga (Dikjar/ BKPSDM) berbicara para guru tenang dulu, silahkan sekarang giliran Kadis BKPSDM Najamudin Laganing,” perintah Takwin.

Sementara Kepala BKPSDM Najamudin Laganing memiliki pernyataan yang sama seperti yang disampaikan Kadis Dikjar Kasmudin. Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan dan kebutuhan tenaga guru di setiap dearah. Bahkan menurutnya lagi sebelum proses mutasi pihaknya mengecek langsung ke sekolah terkait kondisi tenaga pengajar.

“Tidak ada kepentingan politik di proses mutasi ini, memang secara aturan Bupati adalah pengambil kebijakan terakhir, saya siap diberhentikan oleh bupati Kasman Lassa sekarang juga, ingat sumpah ASN siap ditempatkan dimana saja,” sebutnya.

Mendengar keterangan dua kadis tersebut beragam pertanyaan muncul disampaikan oleh anggota DPRD. Ketua Fraksi PKS, Abd Rasyid mempertanyakan data yang tidak valid dimilki Dikjar atau BKPSDM yang dari awal selalu menggunakan kalimat mungkin dalam memberi keterangan.

“Dari tadi bapak berdua selalu gunakan kata mungkin. Kami minta kata mungkin dibuktikan dengan data, bahwa mutasi berdasarkan kebutuhan dan memang untuk kepentingan sekolah di daerah. Pak Kadis Dikjar saya tanya komiu apakah mutasi ini perintah atasan atau perintah aturan?,” tegas politisi berkacamata ini.

Mendengar pertanyaan dari politi PKS ini, kedua kadis tidak bisa memberikan jawaban, keduanya justru memberikan penjelasan teknis. 

“Izin pak beri waktu mengambil data di kantor,” usul Kepala BKPSDM Najamudin Laganing.

Amatan Metrosulawesi, proses RDP tertunda karena di waktu bersaaman DPRD harus menerima massa aksi dari Desa Marana terkait kisruh pelantikan delapan kepala desa.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas