Home Banggai Kepulauan

Fungsi Pengawasan DPRD Bangkep ‘Mati Suri’

23
Wakil Ketua DPRD I, Moh. Risal Arwi. (Foto: Ist)

Bangkep, Metrosulawesi.id Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terhadap beragam produk Peraturan Daerah (Perda) sejauh ini, dinilai belum maksimal alias ‘mati suri’.

Wakil Ketua DPRD I, Moh. Risal Arwi, menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD sejatinya adalah pengawasan terhadap perda dan APBD. Atau, fungsi pengawasan keuangan lain yang bersumber dari negara yang ada di Bangkep.

‘’Nah,  kita belum sampai pada pengawasan perda secara universal. Kita baru sebatas mengawasi satu perda penganggaran atau APBD” kata Isal saat ditemui sejumlah wartawan di ruang komisi I DPRD Bangkep, Rabu (15/7/2020).

Dijelaskan ISal—sapaan akrab Rizal Arwi–masih banyak peraturan daerah yang luput dari pengawasan. Contohnya, Perda Perlindungan Mata Air, Perda Adat, Perda Lingkungan Hidup, Perda Mangrove, Perda RTRW, Perda RDTR. Sehingga spekulasi publik  menyebutkan lembaga legislatif itu lemah dalam sistem pengawasan.

Hal itulah yang kemudian, perlu disikapi oleh lembaganya. Dengan cara apa? Yaitu membangun sistematika atau metode pengawasan yang konstruktif dan berkelanjutan.

“Saya menginginkan DPRD Bangkep perlu ada metode pengawasan konstruktif, sehingga seluruh Perda dapat diawasi secara maksimal,” tandas Isal.

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas