Home Banggai Kepulauan

Warga Desa Kombutokan-Lopito Demo Protes Penghentian Pembangunan Tower

35
Warga dari Desa Kombutokan dan Desa Lopito, Kecamatan Totikum melakukan aksi di gedung DPRD Bangkep, Selasa (14/07/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Rifan Touk)

Bangkep, Metrosulawesi.id Ratusan  warga dari dua desa di Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, mendatangi Gedung DPRD Bangkep,  Selasa (14/07/2020). Warga Desa Kombutokan dan Desa Lopito, protes penghentian pembangunan tower oleh Pemerintah Bangkep.

Dalam aksi itu, demonstran mengajukan dua tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah setempat.  Pertama, pemerintah harus segera mencabut larangan pemberhentian pembangunan tower. Tuntutan kedua, tower tersebut tidak bisa lagi dipindahkan ke tempat lain.

“Kita jauh-jauh dari Kombutokan dan Lopito hanya dua tuntutan kita, yang pertama pemerintahan daerah mencabut pututsannya. Tower harus berdiri di tempat yang sama,’’ teriak Suparjo dalam orasinya.

Suparjo, mempertanyakan kejelasan pemda mengeluarkan surat pemberhentian pembangunan tower tersebut. Padahal  masyarakat warga dari kedua desa tetangga itu, sudah puluhan tahun tidak menikmati jaringan telekomunikasi.

“Kalau hanya karena alasan  pembangunan tower itu melanggar perda karena dibangun dalam area pemukiman, kenapa di desa lain, seperti Tinangkung dan Ambelang tidak mendapat larangan padahal towernya berada di sekitar area pemukiman,” ungkap  Suparjo di hadapan Ketua DPRD Bangkep

Menjawab tuntutan masa aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkep, Rusly Moidady mengatakan, berdasarkan perda, pembangunan jaringan BTS itu harus paling kurang 25 meter dari perumahan.

“Kenapa? Karena radiasi jaringan ini sangat membahayakan keselamatan penduduk. Di samping itu banyak kasus di beberapa daerah tower yang sudah di bangun di area pemukiman roboh dan memakan korban jiwa” jelas Sekda.

Itulah kemudian, imbuh Sekda, alasan perda diadakan untuk mengatur itu semua. Perlu diinformasikan, pihak perusahaan juga sebelumnya tidak berkomunikasi dengan pemerintah soal pembangunan tower itu.

“Kalau pihak perusahaan melaporkan ke pemerintah maka kita akan beritahu agar pembangunan tower itu tidak dibangun di area pemukiman” terang Sekda

Sekda juga mengatakan, pemerintah daerah mengeluarkan larangan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang akan ditimbulkan dari pembangunan tower dekat rumah warga.

“Kami hanya meminta waktu agar pembangunan tower ini didiskusikan dengan berbagai pihak terkait untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari” tambah sekda.(*)

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas