Home Politik

Pembayaran Dana Stimulan Terhambat Bank

21
Pansus Padagimo DPRD Sulteng melaksanakan RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, Rabu 1 Juli 2020. (Foto: IT Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Padagimo DPRD Sulteng, 1 Juli 2020 mengungkap sejumlah fakta dilapangan terkait penanganan pasca gempa bumi, tsunami dan liquifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Parigi Mourong 28 September 2020 silam.

Dalam RDP itu, Pansus Padagimo menghadirkan seluruh pihak terkait termasuk DPRD Kabupaten Sigi. Dihadapan peserta RDP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Rahmat Saleh membeberkan sejumlah permasalahan yang dialami warga, utamanya berkaitan dengan dana stimulan.

Menurut Rahmat, sesuai temuan DPRD Sigi pencairan dana stimulan bagi korban bencana terhambat bank. Pasalnya, sekitar 16 ribu warga Sigi sudah terdata sebagai penerima stimulan bahkan sudah memegang buku rekening, tetapi proses pencairannya barlarut-larut karena pelayanan di bank sangat terbatas.

“Dari 16 ribu lebih penerima stimulan, setiap harinya bank hanya mampu melayani 80 orang saja perunit bank. Ini menjadi masalah, karena warga yang seharusnya sudah bisa memperbaiki rumahnya menjadi tertunda karena lamanya antrian di bank,” tegas Rahmat.

Karena itu, Rahmat dihadapan pimpinan Pansus Padagimo meminta dukungan agar daftar bank penyalur dana stimulan ditambah. Tidak cukup hanya dengan bank yang ada di Kabupaten Sigi.

Rahmat tidak menyalahkan bank, apalagi di tengah covid-19 pihak bank juga menerapkan protokoler kesehatan. Tetapi jika hanya mengharapkan bank yang ada di Sigi, maka proses pembayaran dana stimulan kepada 16 ribu lebih penerima akan memakan waktu berbulan-bulan.

“Saya harap banka daerah juga bisa difungsikan sebagai penyalur stimulan. Kami berharap dukungan dari DPRD Sulteng khususnya Pansus Padagimo,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi menegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa melepaskan daerah yang mengalami bencana mengurus dirinya sendiri. Pemda Sulteng mesti ambil bagian dalam meringankan beban pemeritah kabupaten/kota.

“Pemerintah kabupaten kota tidak bisa dibiarkan jalan sendiri-sendiri, Pemda Sulteng harus turun tangan membantu masalah dilapangan. Penangan pasca bencana tidak akan selesai jika kabupaten/kota dibiarkan mengurus diri sendiri,” tegasnya.

Dalam RDP itu, terungkap sesuai jadwal dari pemerintah pusat, tahun 2020 merupakan batas akhir pemulihan infrastruktur, karena tahun 2021 masuk pada tahap pemulihan ekonomi.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas