Home Artikel / Opini

Menakar Badai Krisis Ekonomi

24
Suparman. (Foto: Ist)

Oleh Suparman *)

PANDEMI  Covid-19 telah menimbulkan ‘guncangan besar dan cepat’. Wabah virus ini sudah menyebabkan keruntuhan terbesar ekonomi global. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terjadinya badai krisis ekonomi ‘the Great Lockdown’. Sekelebat krisis ekonomi terpicu pandemi virus Corona. Sekejap mata darurat kesehatan menjelma menjadi darurat ekonomi. Ketika krisis ekonomi, kemungkinan besar terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, mengeringnya likuiditas, atau naiknya inflasi secara tajam.

Menakar dampak dari badai krisis ekonomi, karena hantaman pandemi Covid-19 ini, memiliki urgensi bagi ketahanan struktur ekonomi. Asa nalarnya, jika dampak pandemi ini dapat diketahui dengan tepat, maka lebih ‘gampang’ mengobatinya. Jika dampak pandemi ini dipahami secara cermat, tentu dapat menemu kenali solusinya. Alas pikirnya, semakin baik pengetahuan terhadap penyakit ekonomi yang diakibatkan pandemi ini, maka semakin cermat meramu kebijakan meredamnya.

Terjadinya krisis, entah itu krisis ekonomi maupun krisis lainnya selalu jadi ‘ancaman’ yang mengerikan bagi setiap negara. Dampak krisis akan merusak struktur bangunan ekonomi atau tatanan lainnya. Krisis ekonomi tidak hanya memberikan lampu merah bagi Pemerintah, tapi juga investasi swasta dan mengerogoti rumah tangga. Bahaya lain dari krisis ekonomi ini, aktivitas ekonomi terseok-seok hingga tersungkur. Sektor Pemerintah mengalami tekanan luar biasa, sector swasta ikut gulung tikar, sektor konsumsi lemah, serta sektor luar negeri ikut mati suri.

Secara historis, berbagai negara sudah terkena wabah virus berkali-kali. Wabah virus SARS, Mers, Ebola dan Zika. Menariknya, pandemi Covid-19, jauh lebih besar dampaknya. Pandemi ini sudah melanda hampir seluruh dunia, menjadi wabah yang berdurasi lama. Apalagi hingga kini belum dapat dipastikan kapan pandemi ini berakhir. Seluruh elemen negara di mana pun, termasuk negara maju, tak berkutit melawan pandemi ini. Virus Corona sudah membuat ‘paranoid’ warga masyarakat di mana pun.

Pandemi Covid-19 menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan meningkat di seantero dunia. Biaya dikuncurkan melindungi kehidupan, dan membuat sistem kesehatan publik. Anggaran dibutuhkan untuk isolasi, membiayai lockdown, dan pembatasan skala besar. Wabah ini sudah membuat krisis kesehatan, sekaligus memacetkan aktivitas ekonomi suatu negara.

Profesor dari Harvard Kennedy School, Carmen Reinhart (2020), menyatakan pandemic Covid-19 ini, meningkatkan risiko terjadinya lonjakan harga pangan di dunia. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi gangguan pada rantai pasokan makanan dan pangan, saat dan pasca pandemi. Penguatan rantai pasok ini untuk memastikan tersedianya produksi makana dna pangan sehat bagi masyarakat. Ketersediaan produksi ini juga harus disertai dengan lancarnya distribusinya. Minimnya produksi dan buruknya distribusi, membuat harga makanan dan pangan melangit.

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi dapat berbentuk resesi atau depresi. Analis dari Barclays Capital (2020), menyatakan pandemi Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan meluas yang mendorong terjadinya krisis ekonomi. Pemulihan akibat virus ini, mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan siapa pun. Oleh karenanya disinyalir badai pandemi ini belum akan berakhir. Bahkan, jika pandemi ini  tidak mampu dikendalikan dalam waktu singkat, justru menjadi gulma dalam ekonomi. Apalagi sampai gagal mendiagnosis secara cermat. Daya rusaknya justru semakin kuat dan mengganas, meruntuhkan pergerakan ekonomi dunia, termasuk  Indonesia. Setidaknya saat ini, pandemi ini sudah menjalar dan menginfeksi 215 negara. Hampir seluruh negara yang terkena  virus ini, masuk dalam fase kontraksi (ekonomi turun). 

Diskursus dampak badai krisis ekonomi ini muncul berbasis dengan data dan temuan lembaga-lembaga ekonomi dunia, sekelas Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Dunia, tak terkecuali lembaga Morgan Stenly.

Menelusuri outlook terbitan IMF disebutkan ekonomi dunia bakal mengalami kontraksi yang dalam. Realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diprediksi lebih buruk dari proyeksi sebelumnya. Negara maju maupun berkembang akan mengalami resesi tahun 2020 ini. Tanda-tanda darurat ekonomi ini sudah mulai terasa, sedikitnya terdapat 100 negara sudah mengajukan bantuan dana talangan.  Membaca secara cepat laporan OECD menyatakan pertumbuhan ekonomi global 2020 ini akan terkontraksi (minus 6 hingga minus 7,6 persen). Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini, jauh lebih rendah dibanding proyeksi Bank Dunia (minus 5,2 persen).

Bagaimana menakar badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Mengulik World Economic Outlook  (2020), pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi hanya berada 0,5 persen. Kondisi ekonomi ini sedikit lebih baik dibanding skenario ‘sangat berat’ yang disampaikan pemerintah, ekonomi menurun minus 0,4 persen.

Sejurus dengan itu, laporan Bank Dunia dalam Public Expenditure Review, mengambarkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena pandemi Covid-19 ini. Pertumbuhan ekonomi tahun ini terendah sejak krisis 1997/1998. Morgan Stanley juga memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh negatif. Sepanjang tahun 2020 ini bakal terus mengalami kontraksi. Dalam Asia Economic Mid-Year Outlook, diperkirakan aktivitas ekonomi mengalami tekanan besar, sehingga sepanjang tahun ekonomi Indonesia hanya tumbuh negatif (minus 1 persen).

Tak ketinggalan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memprediksi krisis ekonomi Indonesia terus berlangsung hingga 2022.  Akibat pandemi ini, jauh lebih parah dari krisis keuangan 2008. Kita tahu bersama, saat krisis keuangan 2008 hanya memukul Sektor Keuangan saja. Sektor-sektor ekonomi yang lainnya terbilang aman dari krisis. Namun, saat ini hampir semua sektor ekonomi terdampak virus Corona, termasuk sektor yang paling kuat bertahan, ketika krisis 1997/1998 yakni Sektor UMKM. Ketika krisis ekonomi waktu itu, tampil menjadi penyelamat. Sektor UMKM tidak pernah goyah, ketika sektor lainnya sudah terjungkal. Saat ini pandemic Covid-19 melanda, justru UMKM kena pukulan telak.  

Perlunya memahami kemana arah kebijakan pemerintah. Kebijakan antisipatif (counter cyclical) yang ditempuh untuk memulihkan ekonomi, sekaligus menahan gelombang virus Covid 19. Oleh karena itu, tidak mengherankan, apabila pemerintah kini gencar-gencarnya meramu kebijakan dan insentif fiskal. Kebijakan dan insentif  ini bermuara pada publik maupun korporasi yang terdampak. Stimulus fiskal ini dapat berupa pembebasan pajak, pelaksanaan bantuan sosial, hingga diskon tagihan listrik. Untuk memperkuat kebijakan ini, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pelebaran defisit anggaran. Tujuannya, ada ruang fiskal yang longgar bagi pembiayaan melawan pandemi. Tidak tanggung-tanggung, sudah digelontorkan tambahan anggaran Covid-19 sebesar Rp905,1 triliun. Ruang fiskal yang terbuka ini, dimanfaatkan untuk penyehatan masyarakat berbarengan perbaikan ekonomi.

Kebijakan Efektif

Nasehat bijak ekonom dari World Economic Forum, agar pemerintah mengeluarkan  artileri besar’, untuk memerangi dampak ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 ini. Seharusnya, dibuat opsi kebijakan yang tidak konvensional. Langkah-langkah taktis dan strategis, mampu menahan kebangkrutan individu dan kerugian perusahaan. Formula yang memastikan orang tetap memiliki uang belanja, meski mereka tidak bekerja (dirumahkan).Untuk meningkatkan investasi publik dan pengeluaran bagi kesehatan masyarakat.

Semestinya, pemerintah sebagai pemilik otoritas dapat mengeluarkan kebijakan yang efektif, untuk mencegah dampak krisis yang jauh lebih buruk. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi penularan dan melindungi nyawa, suka atau tidak suka akan mengorbankan ekonomi dalam jangka pendek. Namun,  sebaiknya dipandang sebagai investasi penting bagi kesehatan manusia, dalam ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, muara dari kebijakan ini dapat mengatasi dampak wabah ini, terutama membiayai pengeluaran perawatan kesehatan. Pembiayaan ini untuk memperkuat kapasitas, sumber daya kesehatan, dan mengadopsi cara terbaik menghentikan penularan virus ini.

Kebijakan ekonomi ini juga perlu untuk melindungi dampak penurunan aktivitas orang, perusahaan, dan sistem keuangan, perlambatan parah yang tak terhindarkan, dan memastikan pemulihan ekonomi dapat dimulai dengan cepat begitu pandemi memudar.

Kejatuhan ekonomi mencerminkan guncangan akut, khususnya di sektor-sektor tertentu. Pembuat kebijakan perlu menerapkan langkah-langkah fiskal, moneter, dan keuangan yang ditargetkan, untuk mendukung rumah tangga dan bisnis terdampak. Tindakan tersebut akan membantu menjaga hubungan ekonomi selama penutupan wilayah.  Selain itu, secara bertahap kegiatan ekonomi menjadi normal, setelah pandemi Covid-19 mereda.

Respons kebijakan fiskal di negara-negara yang terkena dampak telah cepat dan cukup besar di banyak negara maju antara lain Amerika, Inggris, Jerman, Australia dan Jepang.  Selain itu, ada negara emerging market seperti Indonesia, dan Afrika Selatan membuat kebijakan. Stimulus fiskal ini, untuk mendorong dan membangkitkan kembali sektor-sektor ekonomi dan pekerja terkena virus Corona. Perlunya, kebijakan fiskal terus didongkrak apabila aktivitas ekonomi belum bangkit secara cepat, apalagi kalau turun. Oleh karena itu, keniscayaan adanya protokol kesehatan saat pandemi dan masuk new normal.  Stimulus juga bermanfaat menaikkan kepercayaan investor, mendorong permintaan masyarakat, serta mencegah terjadinya penurunan ekonomi secara tajam. Tentu saja, kemungkinan stimulus ini lebih efektif, setelah pandemi Covid 19 menurun. Mobilitas pekerja sudah kembali dapat beraktivitas secara sosial dan ekonomi. Usaha ini dapat menghindarkan terjadinya down-turn.

Tak hanya berdiam diri, kebijakan moneter dari otoritas bank sentral sudah pula dikeluarkan dalam bentuk stimulus moneter. Tersedianya fasilitas likuiditas untuk mengurangi tekanan sistemik di sektor keuangan dan perbankan. Cara-cara seperti ini untuk memulihkan kepercayaan pasar, dan mengurangi guncangan. Memastikan ekonomi berada pada jalur yang tepat atau ‘on the track’.

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini sebagai barometer kebijakan efektif. Kebijakan efektif, apabila rumusan fiskal ekspansif serirama moneter ekspansif, atau moneter kontraktif harus selaras fiskal kontraktif. Bauran fiskal dan moneter yang tepat, memperkuat efektif atua tidak efektif tersebut. Kebijakan efektif dapat mendorong dan memulihkan aktivitas ekonomi secara cepat.

Sinkronisasi kedua kebijakan dapat memperbesar pengaruhnya, atau manfaatnya bagi akselerasi roda ekonomi berputar. Kebijakan efektif antara fiskal dan moneter juga membantu menghasilkan ruang pasar dan ekonomi membaik.  Terlepas dari semua kebijakan itu, tentu saja kerjasama bilateral dan multilateral yang kuat, begitu penting mengatasi pandemi Covid-19 ini. Negara-negara saling membantu bagi yang mengalami kendala finansial ketika terjadi ‘guncangan kembar’. Guncangan kesehatan berbarengan dengan masalah anggaran. Kerjasama dapat berupa bantuan ke negara-bangsa dengan sistem kesehatan publik yang buruk. Solidaritas bersama ini sangat diperlukan guna menghambat penyebaran virus. Partisipasi yang kuat juga penting untuk  mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Intervensi kebijakan kesehatan yang tersedia tidak memadai, membuat warga masyarakat tidak aman dari ancaman wabah ini.  Saling keterikatan dan ketergantungan antar negara-bangsa dapat menjadi solusi terbaik untuk menghentikan dan mengakhiri penularan pandemi Covid-19 ini secara masif.

*) Dosen IESP-FEB Universitas Tadulako

Ayo tulis komentar cerdas