Home Donggala

Pengurusan Dana Stimulan di Labean Diwarnai Pungli

57
Ilustrasi. (Foto: Ist)

Donggala, Metrosulawesi.id – Masih dalam tahap melengkapi administrasi, proses penyaluran dana stimulan Tahap II untuk korban bencana alam tahun 2018 silam, di desa Labean, kecamatan Balaesang Tanjung, kabupaten Donggala sudah di warnai adanya praktek pungutan liar (Pungli). Dugaan pungli dengan memanfaatkan penyaluran dana stimulan tahap II itu, diduga dilakukan oknum kepala dusun.

Dugaan adanya pungli tersebut, telah memantik pertanyaan dan keluhan masyarakat. Kepada wartawan Metrosulawesi Rabu, 10 Juni 2020, sejumlah masyarakat di dusun II dan I desa Labean, mengaku bahwa mereka dalam pengurusan pencairan bantuan dana stimulan tahap II, harus dimintai biaya oleh kepala Dusun.

“Biayanya berfariasi sesuai kerusakan rumah warga,” kata salah satu warga yang enggan namanya dikorankan, kepada wartawan Metrosulawesi saat berkunjung ke desa Labean, Rabu, 10 Juni 2020.

Lebih rincinya dari penjelasan warga bahwa, yang dipungut oleh masing-masing kepala dusun dari warga, besarnya mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu. Biaya sebesar Rp 50 ribu itu tarif yang dipatok oleh kepala dusun bagi warga yang terdata sebagai penerima bantuan stimulan kategori rusak sedang dan rusak ringan. “Sementara untuk yang rusak berat diminati biaya sebesar Rp 70 ribu,”  sebut warga lagi.

Saat memungut kata warga, penyampain kadus tidak konsisten seperti di dusun II. Ada warga yang saat dimintai, alasan kadus untuk pengajuan proposal. Itu penyampaian bagi warga yang punya pengetahuan. Tetapi kepada mereka yang awam baru kadus terus terang kalau itu ternyata untuk biaya pengisian formulir pencairan dana stimulan.

“Di warga ini alasannya untuk proposal yang diajukan. Ditempat lain, dia mengaku kalau pungutan itu untuk biaya pengisian formulir. Dan semua itu sudah menjadi terang kalau ternyata Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu itu  adalah untuk biaya pengisian formulir,” kata warga.

Pungutan yang dilakukan kepala dusun itu, kata warga bahkan telah terjadi. Karena itu, warga seperti di dusun II dan dusun I desa Labea, sangat mengharapkan kejelasan terkait hal itu.

“Ini tidak jelas. Sama saja namanya pungutan liar. Saya harap ini bisa menjadi perhatian aparat penegak hukum, kenapa harus seperti ini prosesnya apa demikian. Ada biaya pengisian formulir,” tanya warga sembari mengeluh kepada Metrosulawesi.

Parahnya lagi tim pendamping yang ada di desa, terkesan membiarkan terjadinya pungutan liar itu.  Bahkan untuk data penerima stimulan pun di rahasiakan.

“Disini memang sangat banyak bermasalah, data penerima saja juga banyak yang tidak tepat sasaran, orang tidak ada rumahnya juga terdata,” tutup warga.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas