Home Parigi Moutong

Kisruh Pemecatan Empat Dokter di Parimo

34
CURHAT KE DPRD - Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr. Rustam Sumanga saat curhat di hadapan anggota DPRD Parigi Moutong, Jumat 5 Juni 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)
  • Direktur RS Tombolotutu Sebut Bupati Hanya Sekadar Janji

Parimo, Metrosulawesi.id – Pemberhentian atau pemutusan kontrak terhadap empat dokter di RS Raja Tombolotutu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menuai sorotan dari DPRD setempat. Lembaga wakil rakyat itu kemudian mengundang sejumlah terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP) membahas persoalan tersebut.

Di hadapan anggota DPRD Parimo pada saat dengar pendapat, Jumat 5 Juni 2020, Direktur RS Tombolotutu, dr. Rustam Sumanga membeber alasan, mengapa pihaknya memberhentikan kontrak keempat dokter tersebut.

dr. Rustam Sumanga mengatakan, pemutusan kontrak terpaksa dilakukan karena minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah Parimo. 

“Untuk diketahui, bahwa empat dokter yang kami putuskan kontrak tersebut adalah dokter umum di RS Tombolotutu. Penyebabnya, minimnya anggaran di RSUD Raja Tombolotutu sejak 2018 hingga saat ini,” kata Rustam.

dr Rustam mengaku, pihaknya selalu dijanji oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Parimo untuk ditambahkan anggaran. “Ternyata hal itu hanya janji doang,” katanya.
Sekadar diketahui katanya, pihak RS Tombolotutu harus membayar Rp25 juta untuk satu dokter spesialis. Selain gaji sebesar itu, pihaknya juga harus menyiapkan mobil dinas dan rumah dinas lengkap dengan isinya.

Memasuki tahun 2020 kata Rustam, pihaknya sudah ditagih oleh para dokter kontrak, mengenai hak mereka. Yaitu berupa jasa medis, dan ketersediaan obat-obatan.

“Akan tetapi, dengan dijanjikan penambahan anggaran ke kami dari pagu anggaran Rp51 miliar dan ditambah lagi Rp2,5 miliar. Ternyata kami hanya dijanji dan selalu dijanji. Tidak ada terealisasi hingga saat ini,” jelasnya.

“Bahkan saya selaku Direktur RSUD Raja Tombolotutu sudah beberapa kali bertemu dengan Bupati, tetapi tidak ada juga hasilnya agar Anggaran kami di tambahkan,” tambahnya.

Karena anggaran minim, pihaknya melakukan pertemuan dengan keempat dokter tersebut. Pihaknya mengakui tidak mampu membayar gaji keempat dokter itu.

Sebelumnya katanya, pihaknya berharap dana alokasi umum (DAU). Namun, ternyata DAU hanya mampu memenuhi kebutuhan selama empat bulan, karena adanya pemotongan anggaran.

“Bisa saja, jika begini keadaan keuangan di RS Tombolotutu, bisa-bisa RS Tombolotutu yang saya pimpin itu bisa tutup, disebabkan minimnya Anggaran. Karena hal itu sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Bupati, Sekda Parimo. Namun, apa yang saya terima hanya omong kosong dan tidak pernah terealisasi,” katanya.

Saat ini katanya, pihaknya merasa bersalah terhadap dokter dan perawat yang ada di RS Tombolotutu.

“Saya saat ini siap menerima Resiko dan siap untuk dipecat. Karena jika saya mengundurkan diri, sama halnya saya tidak bertanggung jawab dengan RS yang saya pimpin,” ujarnya.

“Saya sangat bertanggung jawab dengan RS yang saya pimpin saat ini. Namun apalah daya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa sedih dengan dokter dan perawat yang ada di RS Tombolotutu ini, dengan minimnya anggaran yang kami kelola,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto menyesalkan pemberhentian keempat dokter tersebut.

“Apalagi kita ketahui bersama, bahwa empat dokter yang diputuskan kontrak tersebut merupakan anak daerah Parigi Moutong.

Lanjut dia, dengan pemberhentian empat dokter tersebut mengakibatkan pelayanan di RS Tombolotutu sangat memprihatikan. Bukan hanya dokter ahli yang dipecat melainkan dokter umum juga.

“Sehingga RS Tombolotutu saat ini mati segan hidup pun tak mau. untuk itu, besok kita menggelar Rapat dengan Sekda Parimo bersama Kadis kesehatan untuk mencari solusi terhadap apa penyebabnya sehingga empat dokter tersebut di-PHK,” terang Sayutin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Sukiman Tahir dengan geram mengatakan, bahwa apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Parimo dalam meminalisir apa yang terjadi di RS Tombolotutu saat ini.

“Apa gunanya kita membangun Rumah Sakit sebesar itu, Kalau memecat dokter atau memberhentikannya. kira – kira apa artinya semua itu. Harusnya, pihak Pemerintah daerah melalui Direktur RS Tombolotutu mencari Solusi atau langkah apa yang harus dilakukan, bukan yang serta merta langsung memecat empat dokter tersebut,” tegas Sukiman.

Lanjut Sukiman, Untuk itu, Pihaknya meminta agar Kadis kesehatan Coba Cari dimana Dokter di Indonesia ini di berhentikan Tampa ada solusi. Apakah Jangan – jangan hanya di Parigi Moutong yang begini.

“dan ini merupakan aspirasi yang di sampaikan oleh Fraksi PKB di dalam Forum yang terhormat ini. Untuk itu, saya meminta agar Kadis Kesehatan mencatat hal ini, apalagi dokter yang dipecat itu semua asli anak Daerah Parimo, harusnya kita bangga memiliki dokter yang berasal dari daerah kita sendiri,” terang Sukiman.

Sukiman menegaskan, oleh karena itu, apa yang Fraksi PKB sampaikan ini bisa didengarkan langsung Bupati Parimo. Atau jangan-jangan OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak pernah melaporkan kepada Bupati bahwa pihak RS Tombolotutu sudah tidak mampu membayar dokter tersebut.

“Apalagi RS Tombolotutu itu besar, apa gunanya bangun RS begitu besar jika pihak RS tidak mampu membayar gaji dokter. untuk itu, besok Jumat 5 Juni 2020 kita bisa mendapatkan solusi apa yang sebenarnya terjadi di RS Tombolotutu hingga memberhentikan empat dokter tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Parimo dr. Revi Tilaar dengan singkat mengatakan, bahwa selama ini Direktur RS Tombolotutu tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihaknya dalam hal ini Dinas Kesehatan.

“Padahal, jika Direktur RS Tombolotutu melakukan koordinasi dengan kami, mungkin ada jalan keluarnya untuk empat dokter tersebut,” singkatnya.

Reporter: Zulfikar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas