Home Parigi Moutong

Tiga Pendamping PKH Parimo Diberhentikan

120
Kadis Dinsos Parimo, Sudirman Tombolotutu, saat memberikan keterangan pers di Aula Kantor Dinsos Parimo, Jumat (5/6/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

  • Terbukti Melanggar Kode Etik, Menggunakan Dana Penerima Manfaat PKH

Parimo, Metrosulawesi.id – Ini peringatan bagi pendamping program Keluarga Harapan (PKH) yang melanggar kode etik . Sanksi-nya bisa dikenakan pemecatan dan dibawa ke ranah hukum. Lantaran terbukti melanggar kode etik, Kementerian Sosial RI mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada tiga pendamping PKH di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.  

Pemberhentian ketiga pendamping PKH tersebut, disampaikan Kepala Dinas Sosial Parimo,  Muhammad Sudarmin Tombolotutu, saat konferensi pers di Parigi, Jumat (05/06/2020). Ketiga pendamping PKH yang diberhentikan itu berinisial SD, SH serta FY.

Selain pemecatan ketiga oknum pendamping tersebut, Kemensos RI juga menerbitkan surat peringtatan satu kepada empat pendamping PKH, atau dilakukan pembinaan secara internal.

Kepada Dinsos Parimo, Sudarmin Tombolotutu, dalam keterangan pernya, mengatakan, sebelum dikeluarkannya surat keputusan yang dikeluarkan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos tentang pemberhentian petugas pelaksana  program PKH tahun 2020, yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai pendamping social PKH, pihak Dinsos Parimo telah melakukan penelusuran terhadap pelanggaran kode etik yang bersangkutan.

‘’Sebelum surat dari Kemensos RI diterbitkan, kami dari Dinsos Parimo telah melakukan penelusuran. Dan hasilnya benar telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan ketiga oknum pendamping  yakni sengaja menggunakan uang keluarga penerima manfaat PKH,’’ jelas Sudarmin.

Diungkapkan Sudarmin, ketiga oknum yang diberhentikan merupakan pendamping PKH yang bertugas di Kecamatan Tinombo Selatan. Dalam aksinya, mereka memagang kartu dan buku tabungan penerima manfaat, dan memotong uang milik penerima manfaat PKH.

‘’Total dana yang diambil ketiga oknum itu berjumlah Rp. 8 juta lebih. Masing-masing nilainya berbeda yang dipotong oleh oknum pendamping tersebut,’’ ungkap Sudarmin, sembari merinci SD memakai dana sebanyak Rp 4 juta, H dan FY, masing-masing Rp. 2 juta.

Ditambahkan Sudarmin, ketiga oknum yang menggunakan dana penerima manfaat PKH, membuat surat pernyataan dan mengembalikan dana yang telah digunakan.

‘’Mereka membuat surat pernyataan telah menggunakan dana tersebut, dan mereka juga telah mengembalikan dananya sesuai yang digunakan,’’ papar Sudarmin.

Dalam kesempatan itu, Sudarmin menjelaskan  berdasarkan aturan kependampingan PKH, pendamping tidak dibenarkan memegang dan menyimpan kartu serta buku tabungan penerima manfaat.

Dinas Sosial, lanjut Sudarmin,  bertindak tegas  menangani kasus seperti ini, jika pendamping ditemukan menyalahgunakan fungsi dan tugas, maka konsekuensi yang diterima adalah pemberian sanksi baik itu pembinaan hingga pemberhentian sebagai petugas sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

‘’Program ini,  selain kami instansi teknis, masyarakat juga bisa mengawasi kegiatan PKH. Jika dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran, laporkan kepada kami secara tertulis sebagai dasar penelusuran lebih lanjut,” pinta Sudarmin.

Sekadar diketahui untuk tahun 2020, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Parimo sekitar 26.000 yang tersebar di 32 kecamatan. Sedangkan jumlah pendamping sebanyak 100 lebih petugas pendamping PKH. (*)

Reporter: Zulfikar

Ayo tulis komentar cerdas