Home Artikel / Opini

Pancasila; Pergeseran Tafsir dari Mitos ke Logos

30
Dr. Mahpuddin, M.Si. (Foto: Ist)

Oleh: Dr. Mahpuddin, M.Si*

BEBERAPA hari lalu, tepatnya 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Tujuannya, agar masyarakat menyadari arti penting dari kandungan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kesadaran kebhinnekaan latar belakang kehidupan sosial budaya di Indonesia. Hanya saja dari segi pemahaman memerlukan reinterpretasi agar memiliki ketepatan aktualitas dalam menjawab problem kebangsaan. Kandungan nilai fundamentalnya tetap dipertahankan sebagai sumber pijakan bersama (the common platform), namun nilai praksisnya mesti berdialektika secara dinamis dan kreatif dengan situasi zaman yang terus berubah.

Pada dasarnya, rumusan sila-sila dalam Pancasila bersifat abstrak-normatif, sehingga karakteristik nilai yang dikandungnya memiliki cakupan yang sangat luas, fleksibel, berciri universal serta adaptif terhadap perubahan ruang dan waktu. Sila-silanya merupakan “empty signifier” atau penanda yang kosong dengan kontigensi makna yang bersifat cair, terbuka, relatif dan inklusif. Hal yang wajar ketika muncul slogan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka dan relevan dengan perkembangan jaman.

Namun, perlu disadari bahwa normativitas dari rumusan Pancasila yang menggantung di langit-langit abstrak akan selalu berjarak dengan realitas empiris. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menangani stuasi-situasi aktual. Artinya, kerumitan dan kompleksitas problem di dunia konkret tidak serta merta bisa diatasi hanya sekadar mengacu secara langsung pada rumusan abstrak dari sila-sila Pancasila. Bahkan sifat abstrak dari sila-sila Pancasila potensial dijadikan sebagai medan pertarungan tafsir kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

Demikianlah kondisi pada era Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila sebagai perisai politik dalam menghadapi kelompok-kelompok kritis dengan stigma anti Pancasila. Akibat dari monopoli tafsir tersebut, justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan iklim demokrasi yang sejatinya terus diperjuangkan. Ancaman terutama tampak nyata pada pembatasan hak-hak warga negara dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di depan umum. Suatu hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara.

Menurut sejarawan muslim—Prof. Kuntowijoyo, era sekitar tahun 1960-an adalah fase historis dimana masyarakat Indonesia hidup dalam wawasan dunia mitis sebagai tipikal kesadaran masyarakat agraris. Kala itu, Pancasila efektif dijadikan sebagai ideologi politik, namun gagal sebagai ideologi ekonomi, hukum dan keadilan sosial. Guna merekatkan simpul-simpul kolektivitas kebangsaan maka Pancasila pun ditafsir secara mitologis. Misalnya, ada hari “Pancasila Sakti” yang dirayakan pada setiap tanggal 1 oktober. Selain itu ada pula hari kelahiran Pancasila, yang dirayakan setiap tgl 1 Juni.

Corak pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan kesan kuat yang menempatkan Pancasila sebagai entitas independen dan memiliki kehidupan sendiri dengan kualitas “sakti-mandraguna” yang dikeramatkan, dipuja dan disakralkan. Suatu bentuk pemahaman yang bertumpu pada nilai kepercayaan. Proses internalisasinya bukan melalui diskursus rasional tetapi dengan indoktrinasi. Tujuannya adalah mewujudkan “kepatuhan” absolut warga negara guna mencapai konsensus nasional.
Ketika fase sejarah bergerak maju memasuki era pembangunan ekonomi dengan tekanan kuat pada jargon industrialisasi, maka modus interpretasinya pun mestinya berubah dari kerangka mitologis, menjadi pemahaman yang bersifat logis-rasional bahkan berbasis ilmiah. Penafsiran atas sila-sila Pancasila harus didialogkan secara metodologis guna menemukan rumusan operasional. Hal ini penting untuk menjawab berbagai kerumitan di berbagai bidang; ekonomi, sosial budaya dan politik.yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.

Ancaman serius seperti bahaya radikalisme, separatisme, sekularisme, dan liberalisasi di bidang ekonomi, budaya dan politik yang tidak bisa lagi diatasi dengan pendekatan mitologis, tetapi melalui pendekatan baru yang bersifat logis-rasional. Misalnya, bagaimana membangun sistem ekonomi Pancasila yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan menjadikan koperasi sebagai soko gurunya ? Melalui pendekatan rasional, prioritas pada penguatan lapisan ekonomi UMKM pun dilakukan guna membendung gelombang ekonomi pasar global yang kapitalistik.

Di bidang politik misalnya, Pancasila dapat dikonfrontasikan dengan sistem demokrasi liberal ala-Barat yang berbasis pada pondasi ideologi dan kultural bercorak sekuler dan individualistik. Di tengah dominasi diskursus intelektual yang mengidealisasi gagasan-gagasan sekularisme dan liberalisme Barat dan menempatkannya sebagai asas universal, maka Pancasila dapat dijadikan sebagai filter. Terbuka terhadap khasanah pemikiran dari luar, namun harus adaptif dengan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang cenderung religius dan berciri komunalistik.
Untuk itu, kiranya perlu dibuka diskursus rasional yang melibatkan publik seluas mungkin agar penafsiran atas Pancasila tidak lagi dimonopoli oleh siapapun, sehingga rumusan-rumusan praksisnya mendapat legitimasi yang kuat setelah melewati prosedur konsensus yang adil dan demokratis. (* Staf Pengajar Fisip Untad))

Ayo tulis komentar cerdas