Home Sulteng

Berbayar, Rapid Test Memberatkan

50
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas terkait dengan pelaksanaan rapid test yang berbayar, Kamis 4 Juni 2020. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Masyarakat mengeluhkan biaya rapid test yang dikenakan saat mengambil keterangan bebas Covid-19. Biaya Rp550 ribu sekali rapid test, terasa memberatkan. Apalagi hanya dikenakan terhadap masyarakat umum. Sedangkan ASN, Polri/TNI tidak dipungut biaya alias gratis.

Pihak DPRD Sulteng berpendapat hal itu memberatkan masyarakat. Apalagi ada perlaku berbeda antara masyarakat umum dengan ASN, TNI. Polri dan pegawai BUMN, di mana mereka digratiskan.

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, Kamis 4 Juni 2020, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas terkait dengan pelaksanaan rapid test yang berbayar tersebut. Rapat yang dihadiri beberapa instansi, ada juga yang mengikutinya secara virtual.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Antara lain, DPRD Sulteng meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengatur biaya rapid test kepada masyarakat.

Muharram menegaskan, semestinya rapid test bagi masyarakat tidak dipungut biaya (gratis). Biaya rapid test sangat memberatkan, apalagi masa berlakunya hanya tiga hari. Pemerintah perlu mencari cara agar masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Kalaupun anggaran terbatas, setidaknya harganya masih bisa dijangkau.

“Kasihan masyarakat jika dibebankan Rp350 ribu sampai Rp550 ribu sekali rapid test, itu sangat memberatkan. Seharusnya yang berbayar itu ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN, karena mereka saat melakukan perjalanan pasti mempunyai biaya perjalanan dinas. Jadi yang harus gratis itu masyarakat, bukan anggota dewan atau ASN,” tegas Muharram.

Penegasan serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Ronald Gulla. Menurut dia, biaya rapid test perlu diseragamkan, tidak seperti saat ini harganya bervariasi tergantung daerahnya. Kalau perlu masyarakat jangan dipungut biaya.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, carikan cara bagaimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya saat melakukan rapid test,” tegas Ronal.

Dukungan serupa juga disampaikan Kapolda Sulteng Irje Pol Drs. Syafril Nursal, SH.,MH, dimana masyarakat perlu difasilitasi oleh daerah untuk melakukan rapid test, kalau bisa gratis itu lebih baik.

“Polda Sulteng menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah, tapi kalau bisa masyarakat diberikan fasilitas melakukan rapid test Covid-19, jika bisa gratis itu lebih baik, tapi kalau terpaksa harus bayar, biayanya jangan memberatkan,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng, dr Renny Lamadjido, di hadapan RDP mengatakan, kebijakan rapid test berada di tangan pemerintah daerah masing-masing. Untuk tingkat provinsi sendiri, membuka tiga posko rapid test yakni di RS Undata Palu, RS Madani dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

“Bagi anggota dewan, ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN semuanya gratis untuk rapid test, selain dari itu dikenakan biaya,” ujar Renny.

Dalam RDP itu, DPRD Sulteng tetap mendesak pemerintah daerah mengambil kebijakan agar rapid tes tidak memberatkan masyarakat. Pemda Sulteng perlu mengkoordinir pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan kebijakan terkait penangan virus corona.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas