Home Artikel / Opini

Masa Pandemi Covid 19: Pembayaran Tunai dan Non Tunai, Manakah Menjadi Pilihan?

44
Yohan. (Foto: Ist)

Oleh: Yohan*

KONDISI semenjak ditetapkannya “Pandemi Covid 19” yang telah menerpa lebih dari 200 negara di Dunia, telah menyebabkan merosotnya aktivitas perekonomian, entah itu negara dengan predikat maju, berkembangan, maupun sedang berkembang. Setiap negara yang mengalami persoalan ekonomi yang berbeda-beda pada aspek kesehatan, fiskal, maupun moneter. Secara khusus bagi negara berkembang seperti Indonesia, di tengah terpaan Corona Virus diperhadapkan pada kondisi yang tidak mudah untuk diputuskan secara gegabah. Berbagai negara diperhadapkan pada pilihan: memacu aktivitas ekonomi atau memulihkan kesehatan masyarakat. Berangkat dari kondisi pilihan antara ekonomi atau kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan ajakan dalam bentuk edukasi dari aspek moneter dalam rangka mengurangi penularan Corona Virus dengan menguraikan peranan pembayaran tunai dan non tunai dalam mendukung transaksi antar pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia.

Kondisi Positif Covid 19 Indonesia sesuai data bersumber sebaran Covid-19-covid19.go.id masih menunjukkan peningkatan: terkonfirmasi 25.216; dirawat 17.204; meninggal 1.520; dan sembuh 6.492. Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan posisi ke 27 dengan jumlah Kasus Positif Covid 19 sebanyak 126 orang, walaupun pada tanggal 29 Mei 2020, tidak ada penambahan kasus baru. Namun perlu diwaspadai adanya penduduk yang masuk dalam kategori (Orang Tanpa Gejala -OTG) yang belum terindetifikasi. Untuk mendukung posisi capaian ini, sangat penting dilakukan imbauan bagi masyarakat untuk memahami bahwa dalam melakukan transkasi pembayaran secara tunai lebih masih lebih dominan dilakukan. Padahal, dari aspek moneter (Lembaga Keuangan Bank – LKB) telah memberikan berbagai fasilitas bagi nasabah aktif untuk memanfaatkan pembayaran secara non tunai. Memang pada prinsipnya pembayaran tunai masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak ada kata terlambat untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan layanan pembayaran non tunai. Menyinggung masalah Pembayaran Tunai dan Non Tunai, secara ringkas penulis ulas bahwa “Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

Dengan kondisi di masa pendemi Covid 19, maka perlu sosialisasi pemanfaatan uang elektronik sebagai alternatif dalam pembayaran atas transaksi pertukaran yang diukur dengan nilai uang. Peranan LKB menjadi penting sebagai lembaga yang sah untuk memberikan edukasi kepada nasabah dalam memanfaatkan fasilitas pembayaran non tunai dan menyampaikan sisi kelebihan dan keamanan serta jaminan dalam bertransaksi. Keberadaan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota yang memiliki jarak secara geografis relatif panjang, juga akan semakin mudah jika pembayaran dilakukan secara non tunai, terutama untuk transaksi jual-beli berbasis media sosial (facebook-market Place-dan Berbagai Group Jual-Beli) yang telah dibentuk. Menurut hemat penulis, walaupun dalam satu lokasi dimana transaksi jual beli terjadi, sudah semestinya pembayaran dilakukan berdasarkan Pembayaran Non Tunai, sehingga dapat menjamin bahwa penggunaan Uang Kertas-Logam (yang disinyalir terdapat Corona Virus dalam peredarannya dari tangan ketangan – walaupun masih butuh pembuktian akademik lebih lanjut) dapat diantisipasi, tanpa harus “Mencuci Uang Kertas-Logam”, karena di masa pandemi Covid 19, tidak jarang masyarakat “Mencuci Uang dengan Detergen atau sejenisnya”, sehingga menyebabkan kerusakan bentuk dan warna dari uang (khususnya Uang Kertas). Sementara pencetakan uang kertas dalam praktiknya membutuhkan waktu dan biaya.

Sebagai solusi, optimalisasi penggunaan fasilitas Pembayaran Non Tunai, khususnya fasilitas E-Banking atau Perbankan Elektronik, di masa Pandemi Covid 19 menjadi pilihan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta dapat dihubungkan dengan berbagai aplikasi yang juga menyediakan berbagai fitur pembayaran non tunai seperti Gojek, Grab, Ovo, dan fitur lainnya) yang telah mendapat legalitas dari Pemerintah Republik Indonesia. Memang penggunan pembayaran non tunai tentunya menyisihkan masalah, di antaranya adalah “bagaimana jika penjual tidak memiliki akun pada LKB? Penguasaan Teknologi oleh Pelaku Usaha, dan jaringan, serta keterbatasan lainnya” – Kesemuanya inilah yang menjadi peluang bagi industri perbankan (LKB) dan pihak lain, demi membangkitkan geliat aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di era New Normal. Dukungan dan contoh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah –Kabupaten dan Kota harus nyata. Sebagai contoh: Kabupaten Sigi telah berjalan dan terus melakukan penyempurnaan dalam menerapkan pembayaran non tunai dalam pembayaran atas sejumlah aktivitas yang dilaksanakan.

Mewujudkan pembayaran secara Non Tunai, sudah tentu LKB masih membutuhkan dukungan dari unsur Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Pembayaran Non Tunai khususnya bagi Pelaku UKM, dan Masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga geliat aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah perlahan-lahan mengalami pemulihan, baik dari efek Bencana Alam 28-S-2018 dan Pendemi C-19.
(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Tadulako)

1 COMMENT

  1. Terima kasih kepada Pimpinan Redaksi dan seluruh Tim Metro Sulawesi,,,, yang telah bersedia menyajikan tulisan sederhana “Pembayaran Tunai – Non Tunai”

Ayo tulis komentar cerdas