Home Parigi Moutong

Sayutin Soroti Biaya Surat Keterangan Berbadan Sehat Dibebankan Kepada Masyarakat

84
Sayutin Budianto. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto, menyikapi Dinas Kesehatan Parimo terkait biaya administrasi surat keterangan Berbadan Sehat yanvg dibebabnkan kepada masyarakat.

Ditemui di Rujab DPRD Parimo, Sayutin,   menegaskan, agar Kepala Dinas Kesehatan Parimo, tidak menerapkan landasan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2019 di masa penerapaan New Normal saat ini.

Penegasan Sayutin ini, mengingat kebutuhan masyarakat saat ini terhimpit atas merembaknya pandemic Covid-19 atau virus Corona.

‘’Jangan memmbebankan masyarakat dalam membuat administrasi surat keterangan berbadan sehat yang akan digunakan untuk bepergian ke Kota Palu. Kalau dibebankan lagi, sama artinya kita menyiksa rakayt kita khususnya warga Parimo,’’ tegas Sayutin, Rabu (3/6/2020).

Dikatakan Sayutin, penerapan Perbup tahun 2019 berlaku saat kondisi masih normal. Berbeda dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat dibatasi dalam beraktifitas khususnya dalam mememuhi kehidupan ekonomi rumah tangganya.

Olehnya itu, Sayutin yang juga Ketua DPD NasDem Parimo, meminta kepada Dinas Kesehatan Parimo, untuk menghentikan dan menghapus biaya pengurusan untuk memeperoleh surat kerterangan berbadan sehat tersebut.

Diungkapkan Sayutin, Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Parimo, Kamis (4/6/2020) melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan untuk membahas pembayaran administrasi surat keterangan berbadan sehat.

“Kembali saya tegaskan soal pembayaran administrasi pembuatan surat keterangan dengan membebani pembnayaran kepada masyatakat  tidak dibenarkan. Sebab,  kita sudah mempunyai anggaran untuk penanganan Covid-19 di Parimo sebesar 26 Miliar,’’ ungkap Sayutin. (*)

Reporter: Zulfikar

Ayo tulis komentar cerdas