Home Sulteng

Gubernur Longki Siapkan Rencana Aksi

50
Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • Tiga Daerah Diizinkan Terapkan New Normal

Palu, Metrosulawesi.id – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak termasuk provinsi percontohan pelaksanaan new normal di masa pendemi Covid-19. Meski demikian Provinsi Sulteng akan menuju ke arah pelaksanaan new normal, sehingga akan menyiapkan rencana aksi penerapan new normal.

Hal ini disampaikan Gubernur H Longki Djanggola saat memimpin rapat bersama Forkopimda Sulteng serta unsur terkait pada 29 Mei 2020 lalu. Gubernur mengatakan, tanggal 10 Juni 2020 mendatang akan digelar video conference dengan pemerintah pusat terkait kesiapan daerah dalam penerapan new normal atau tatanan kenormalan baru.

Lanjut Gubernur, pemerintah provinsi akan menyiapkan rencana aksi new normal yang akan disampaikan dalam rapat tersebut.

‘’Karena itu saya meminta masukan dari Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) tentang recana aksi new tersebut. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 atau tanggal 8 (Juni) sudah ada masukan-masukan,’’ kata Gubernur.

Sementara itu dilansir dari detik.com edisi Ahad 31 Mei 2020, ada 102 daerah di Indonesia yang diizinkan menerapkan new normal. Khusus di Sulteng, tiga kabupaten yang dibolehkan menerapkan new normal, masing-masing Kabupaten Donggala, Tojo Una-Una (Touna), dan Banggai Laut (Balut).

“Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,’’ demikian keterangan BNPB melalui Twiter @BNPB_Indonesia yang dilansir detik.com.

Ketiga daerah ini sejak kasus positif Covid-19 di Sulteng merebak, merupakan daerah zero kasus positif Covid-19. Dalam rilis Pusdatina Covid-19 Provinsi Sulteng, hingga tanggal 31 Mei 2020 terdapat 128 orang terkonfirmasi positif Covid-19, tersebar di 9 kabupaten/kota.

Berbeda dengan Kabupaten Buol yang ditetapkan menerapkan new normal, malah meminta penundaan penerapannya. Menurut Bupati Buol Amirudin Rauf ada beberapa pertimbangan untuk dilakukan penangguhan pelaksanaan New Normal di Kabupaten Buol. Diantaranya, berdasarkan kajian epidemiologi Pemda melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, ditemukan Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 59 orang. Masih tingginya angka Orang Tanpa Gejala (OTG) 92,5%, masih ditemukan penularan melalui transmisi lokal dan ditemukannya bukti penyebaran kasus di semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Buol.

Selain itu, pelaksanaan New Normal, membutuhkan persyaratan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, di antaranya pengendalian penularan Covid-19, penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pertimbangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol akan melakukan kajian berdasarkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Karena itu Pemerintah Kabupaten Buol, memohon kepada Gubernur Sulteng untuk dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan new normal di Wilayah Kabupaten Buol, sampai dengan tidak ditemukan lagi penularan Covid-19 maupun penyebarannya di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Buol.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas