Home Artikel / Opini

Mengapa Kabupaten Touna Tertinggal di Sulteng?

66
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu

C’EST LE PARADIS DANS LE MONDE ENTIER. Inilah surga dunia fana. Seorang turis Prancis keturunan Aljazair, rela menghabiskan delapan hari di Pangempa, Kepulauan Togian, hanya untuk menikmati keindahan alam bawah laut, mengajarkan kedua bocahnya nager, berenang. Lalu seorang penulis Prancis, mengungkapkan “chaque annee Je voyage en Indonesie, Je fais l’aller retour au rivier de Sumatra, finallement, le paradis se trouve la dan le monde entier”, tiap tahun saya berkeliling Indonesia, saya berputar keliling pesisir pulau Sumatra, di sinilah saya dapatkan surga terindah di dunia”. Para pelancong ini, bekerja sebelas bulan, sebulan digunakan cuti keliling dunia dengan tabungan yang dikumpulkannya. Lebih ekstrim lagi, seorang perempuan usia senja asal Australia, berkata, if your local government allow me to stay here until my final age, I would like to fullfil my new nationality”, penulis, hanya berkata, really, nenek dari Australia ingin bermohon WNI hanya ingin wafat di Togian. Sepenggal kisah di atas, adalah kisah yang penulis temui pada para turis di Togian pada September 2016. Dari 10 orang yang penulis temui, delapan orang adalah wisman. Mereka ini adalah para penulis yang secara langsung, ketika tiba di negaranya, catatan perjalanannya termasuk foto, menjadi buku dan promosi tidak langsung pada keindahan gugusan surga Togian. Lalu mengapa gugusan kepulauan Togian nan eksotik ini masih termasuk wilayah tertinggal di Sulteng?

Pada periode kedua Presiden Jokowi, indikator penetapan daerah tertinggal belum berubah. Kinerja penetapan dan pengentasan DT diukur dari perekonomian masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah. Enam indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator ekonomi, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah.

Pekan lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pepres tersebut menyebutkan bahwa satu-satunya Provinsi di daratan Sulawesi yang masih memiliki Daerah Tertinggal (DT) adalah Sulawesi Tengah. Bila di Maluku (Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan), Sumut (Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan), Sumbar (Kepulauan Mentawai) dan Maluku Utara (Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu)yang kabupaten tertinggalnya berada di kepulauan, maka Sulteng berada di daratan tepat selemparan baru dari ibukota Sulteng, kecuali Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yang enam kecamatannya berada di gugusan Kepulauan Togian. DT Kabupaten Touna terdiri dari 12 kecamatan, terbagi enam kecamatan di daratan dan enam kecamatan di kepulauan. Suatu ketika, dalam perjalanan darat ke Luwuk, saya singgah berdiskusi dengan kawan akrab kuliah, saat itu Kepala Bappeda Touna. Saya katakan padanya, Wat, tanpa mengabaikan wilayah kepulauan, mengatasi masalah di dunia kecamatan yakni Ulubongka dan Ampana Tete, maka sebagian masalah kemiskinan di Touna dapat teratasi. Ulubongka merepresentasikan 30 persen dari luas wilayah kabupaten. Sejauh mata memandang, tujuh gunung jagung di Ulubongka terlihat indah membuat mata produsen gula jagung di Gorontalo bergembira. Apakah Touna hanya sampai menjadi pemasok jagung semata? Kita kehilangan nilai tambah. Di Ampana Tete, tepat di dataran bulan menjadi lumbung pangan Touna, walaupun beras masih dipasok dari luar kabupaten, karena ketidakcukupan beras di Tojo Barat. Suatu ketika, anggota tim Peneliti FEB-Untad melakukan survey dan wawancara di Daratan Bulan. Tepat di desa yang telah masuk wilayah administratif Kabupaten Banggai, tepatnya wilayah Kecamatan Nuhon, anggota tim peneliti ini iseng bertanya, siapa Bupati Kabupaten Banggai? Jawaban anggota masyarakat adalah nama mantan Bupati Kabupaten Touna. Rupanya, mereka dari Kecamatan Nuhon ada yang bersekolah di wilayah Kabupaten Touna.

Kinerja pertama mengukur perekonomian masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Angka kemiskinan di DT Kabupaten Touna. Selama periode 2015-2019, jumlah penduduk miskin di DT Kabupaten Touna menurun dari 27,62 ribu jiwa di Tahun 2015 menjadi 26,36 ribu jiwa di Tahun 2019 atau berkurang 1.260 jiwa selama lima tahun yang berarti 252 jiwa pertahun. Persentase angka kemiskinan menurun dari 18,79 persen di Tahun 2015 menjadi 17,16 persen di Tahun 2019 atau turun 1,4 kali lipat selama 5 tahun. Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019, kecenderungan penurunan angka RTM miskin terjadi pada Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, Tojo di wilayah daratan. Hal ini wajar karena ketiga kecamatan ini berada di pesisir dan dilalui oleh jalan trans Sulawesi wilayah timur. Sedangkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan di wilayah kepulauan terjadi Kecamatan Una-Una, Batudaka, Walea Kepulauan, Talatako. Masalah utama di wilayah kepulauan ini adalah mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beruntung saat ini telah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobile bagi kebijakan penyamaan satu harga. Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Touna menyerahkan kewenangan peningkatan jalan dan jembatan di kepulauan pada Pemerintah Provinsi Sulteng sehingga dapat mempercepat transportasi antar kecamatan. Selain itu, sampai kapanpun, fenomena ketergantungan fiskal tinggi Kabupaten Touna pada Dana Bagi Hasil (DBH) menyulitkan Pemerintah Kabupaten Touna membiayai infrastruktur di Kepulauan Togian.

Hal yang menggembirakan bagi Kabupaten Touna adalah angka kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 3,26 poin di Tahun 2015 menjadi 1,76 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti bahkan baik RTM maupun individu miskin semakin ke atas mendekati garis kemiskinan, bahkan adayang berada tepat pada garis kemiskinan maupun di atas garis kemiskinan. Program bantalan sosial patut dipertahankan dari Pemerintah Pusat, bila perlu Pemerintah Kabupaten Touna meluncurkan sendiri program anti kemiskinannya bagi kecamatan yang ekstrim kemiskinannya seperti di Kecamatan Ulubongka, Ampana Tete, Togian, Tojo Barat dan Walea Besar. Demikian pula angka kedalaman kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,86 poin pada 2015 menjadi 0,22 poin pada Tahun 2019. Hal ini berarti ketimpangan antar sesama RTM dan invidu miskin di Kabupaten Touna semakin menyempit. Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Touna menurun dari 3,62 persen di Tahun 2015 menjadi 2,97 persen di Tahun 2019. Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Touna meluncurkan juga kegiatan pendampingan Padat Karya perkotaan dan perdesaan sebagai kegiatan pendampingan Program Dana Desa dengan tujuan menurunkan angka pengangguran terbuka sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat perdesaan agar tidak lagi terjerembab di bawah garis kemiskinan. Angka ketimpangan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini di Kabupaten Touna menurun dari 0,34 poin pada Tahun 2015 menjadi 0,31 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti distribusi pendapatan di Kabupaten Touna berada pada kategori moderat. Angka tersebut bermakna di Tahun 2015, ada 1 persen penduduk Touna menguasai 34 persen kekayaan Touna. Demikian pula di Tahun 2019, ada 1 persen penduduk Touna menguasai 31 persen kekayaan Tojo Una-Una. Temuan ini agak berbeda dari riset yang sama yang dilakukan oleh Tim Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untad yang meneliti 900 rumah tangga di 12 kecamatan. Hasilnya di Tahun 2014, Koefisien Gini mencapai 0,52poin yang berarti distribusi pendapatan di Kabupaten Touna sangat timpang.

Indikator kedua kinerja pembangunan sumberdaya manusia. Sebagai satu dari tiga kabupaten tertinggal di Sulteng, dari sisi pendidikan, rata-rata jarakke SD/MI di DT Kabupaten Touna mencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalantara SD/MI dengan tempat tinggal anak usia sekolahhanya 8,73 km. Ini berarti dari sisi jarak rumah penduduk dan SD/MI, Kabupaten Touna patut memperpendek jarak tersebut terutama berkaitan sekolah satu atap yang berbasis pada potensi rombongan belajar dan ketersediaan guru kelas khusus di daerah terpencil. Jarak rumah penduduk ke SMP/MTs di DT Kabupaten Touna mencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalke SMP/MTs hanya 7,97 km. Hal ini berarti baik SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Touna berjarak hampir dua kali lipat yang tentunya faktor topograsi bergunung dan lereng mempersulit anak ke sekolah. Dari sisi kesehatan, rata-rata jarak Praktik dokter di DT Kabupaten Touna mencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasional jarak Praktik dokter ke rumah penduduk hanya berjarak 18,51 km. Rata-rata jarak Praktik bidan di DT Kabupaten Touna mencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional Praktik bidan, hanya 16,69 km. Hal ini mengindikasikan bahwa jarak pelayanan publik masih menjadi kendala utama di DT Kabupaten Touna yang hampir dua kali lipat jarak nasional. Rata-rata ketersediaan dokter per kecamatan di DT Kabupaten Touna mencapai 8,77 orang atau 9 orang. Sedangkan rata-rata ketersediaan dokter nasional mencapai 11,2 atau 11 dokter. Rata-rata jarak rumah penduduk ke puskesmas di DT Kabupaten Touna mencapai 14,22 km. Sedangkan rata-rata jarak rumah penduduk ke Puskesmas nasional hanya 8,91 km. Rata-rata jarak Pustu di DT Kabupaten Touna mencapai 12,96 km. Sedangkan, rata-rata jarak ke Pustu nasional hanya 7,6 km. Secara umum, ukuran jarak rumah penduduk ke pusat pelayanan publik, Kabupaten Touna sebagai kabupaten tertinggal dua kali di bawah jarak nasional. Kinerja pembangunan manusia di DT Kabupaten Touna tertinggal 1,09 kali lipat di belakang Provinsi Sulteng pada 2015. Di Tahun 2019, kinerja pembangunan manusia ini tertinggal 1,08 kali lipat di belakang IPM Sulteng atau DT Kabupaten Touna berada pada kategori “sedang”. Hal ini terlihat dari IPM Touna berada di bawah IPM Sulteng masing-masing 61,33 poin bagi Donggala dan 66,76 poin bagi Sulteng, serta di Tahun 2019, IPM Touna dan Sulteng masing-masing 64,52 poin dan 69,50 poin. Hal ini terjadi karena komponen pembentuk IPM pendidikan maupun kesehatan DT Kabupaten Touna berada jauh di bawah Sulteng sehingga IPM Touna berada pada posisi terakhir di Sulteng. Pada sisi kesehatan, di Tahun 2019, angka stunting menempati urutan kelima di Sulteng berada di DT Kabupaten Touna. Angka Stunting tersebut mencapai 1.719 balita stunting dari 6.626 balita terintry setiap bulan. Hal ini berarti proporsinya mencapai 25,9 persen, merupakan persentase terbesar kedua di Sulteng. Pada sisi SDM, angka rata-rata lama sekolah (RLS) DT Touna berada di bawah RLS Sulteng masing-masing mencapai 7,65 tahun dan 7,97 tahun pada 2015 dan 8,38 tahun dan 8,75 tahun pada 2019. Data BPS Sulteng (April, 2020) menunjukkan angka harapan rata-rata lama sekolah (RLS) terpilah menunjukkan DT Kabupaten Touna berada di posisi kedua belas dari tiga belas kabupaten/kota di Sulteng. RLS laki-laki dan perempuan di DT Touna dan Sulteng di Tahun 2015 berturut-turut masing-masing 11,05 tahun bagi laki-laki dan 12,15 tahun bagi perempuan di DT Tojo Una-Una, dan 12,39 tahun bagi laki-laki dan 13,12 tahun bagi perempuan di Sulteng. Di Tahun 2019, HLS tersebut berturut-turut masing-masing mencapai 12,25 tahun bagi laki-laki dan 12,69 bagi perempuan di DT Touna dan 12,95 tahun laki-laki dan 13,50 tahun bagi perempuan di Sulteng. Sedangkan data terpilah Umur Harapan Hidup (UHH) di DT Touna dan berturut-turut masing-masing 62,07 tahun bagi laki-laki dan 65,73 tahun, dan di Sulteng 65,34 tahun bagi laki-laki dan69,26 tahun di Tahun 2015. Sedangkan di Tahun 2019, UHH tersebut berturut-turut masing-masing mencapai 63,16 tahun bagi laki-laki dan 67 tahun bagi perempuan di DT Touna, dan 66,32 tahun bagi laki-laki dan 70,26 tahun di Sulteng. Hal ini menunjukkan bahwa usia perempuan di DT Touna lebih panjang ketimbang laki-laki.

Ketiga, indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa kondisi jalan di DT Kabupaten Touna dalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di DT Kabupaten Touna lebih baik dari nasional. Selanjutnya, rasio elektrifikasi di DT Kabupaten Touna mencapai 76,9 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Hal ini berarti Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Touna berada di bawah nasional. Pengguna Air Bersih di DT Kabupaten Touna mencapai 55,58 persen. Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata nasional mencapai 66,55 persen. Hal ini berarti bahwa DT Kabupaten Touna tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional. Jangkauan Signal Telpon Seluler di DT Kabupaten Touna mencapai 47,97 persen. Sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Hal ini lagi-lagi DT Kabupaten Touna tertinggal akses komunikasi.

Keempat, pada sisi keuangan daerah, DT Kabupaten Touna mempunyai ketergantungan fiskal sangat pada Pemerintah Pusat yakni mencapai 95,45 persen paling tinggi di Sulteng. Hal ini berarti 4,55 persen saja dana pembangunan di DT Touna berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada titik inilah kegagalan daerah ini mengoptimalkan sumber-sumber PAD sehingga ilusi fiskal terjadi di DT Kabupaten Touna. Hal yang patut disyukuri, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Tahun 2019, sangat rendah yang berarti manajemen tata kelola keuangan DT Kabupaten Touna cukup baik. Sayangnya, perbandingan antara Belanja Konsumtif dan Belanja Produktif cukup timpang yang masing-masing 29,38 persen Belanja Produktif berhadapan dengan 70,62 persen Belanja Produktif. Ruang Fiskal DT Touna hanya 39,33 persen dengan Kapasitas Fiskal berada kategori “sedang”, sedangkan kesehatan fiskal berada pada kategori “kurang sehat”.
Pada sisi indikator kelima dan keenam yakni aksesibilitas dan karakteristik wilayah, DT Kabupaten Touna menghadapi kendala klasik ini. Indeks Ketahan Pangan (IKP) berada pada posisi tiga berbawah bersama Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Di Tahun 2018, IKP DT Touna mencapai 63,77 poin berada pada peringkat 316 dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) DT Touna berada pada peringkat kesembilan di Sulteng dengan IPD mencapai 57,69 poin. Selain enam kecamatannya berada di wilayah terpencil kepulauan, desa-desa khususnya di Kecamatan Ulubongka berada sangat jauh dari pusat pemerintahan. Di Kecamatan Ulubongka, Desa Uematopa berada 137 km, Kasiala berada 70 km, serta Desa Takibangke berada 36 km dari pusat pemerintahan yang jaraknya bukan dataran yang rata, tetapi bergunung-gunung, lereng tanpa akses telpon seluler. Demikian pula desa-desa di Kecamatan Ampana Tete seperti Desa Girimulyo berjarak 97,5 km di pegunungan, Desa Mpoa berjarak 96,5 km dari pusat pemerintahan, dan Desa Wana Sari berjarak 94,5 km di wilayah dataran bulan nan terpencil.
Secara umum, kita tidak dapat membiarkan Kabupaten Touna bekerja sendiri mengatasi ketertinggalan tersebut. Namun, Touna perlu juga perubahan pola pikir atau development within. Di Kabupaten Touna, terjadi disorientasi dan disharmoni perencanaan pembangunan karena Perangkat Daerah utamanya belum adanya kesamaan persepsi antara lembaga yang merencanakan, lembaga yang mencari PAD dan lembaga yang membelanjakan. Hampir seluruh perangkat daerah belum memahami Money Follow Program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi Tahun 2017 untuk menggantikan Money Follow Function. Mereka masih berpikir Money Follow Function. Solusi yang sebaiknya ditempuh adalah Pembenahan sumberdaya manusia, Reformasi Birokrasi, Penyusunan bersama dan terpadu Rencana Pembangunan dan Implementasi Money Folow Program (MFP).

(Staf Pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis Untad)

Ayo tulis komentar cerdas