Home Artikel / Opini

Mengapa Kabupaten Donggala Tetap Tertinggal di Sulteng?

412
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

PADA periode pertama Presiden Jokowi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Ada 122 daerah tertinggal (DT) di Indonesia. Provinsi Papua menyumbang terbanyak yakni 25 DT. Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 18 DT, serta ketiga adalah Sulawesi Tengah meliputi 9 DT yakni Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Donggala. Di daratan Sulawesi, Sulteng memiliki DT terbanyak.

Di Tahun 2019, Kementrian Pembangunan Desa dan Transmigrasi mengeluarkan Kepmendes Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Tertinggal Yang Terentaskan. Kepmendes tersebut menetapkan 62 kabupaten di Indonesia. Di Sulteng, enam kabupaten yang terentaskan dari DT yakni Banggai Laut, Bangkep, Morut, Buol, Tolitoli, dan Parigi Moutong. Sedangkan Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong gagal terentaskan. Di daratan Sulawesi, Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki DT, hampir setara dengan Provinsi Maluku dan Sumatra Utara.

Pekan lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pepres tersebut menyebutkan bahwa Provinsi Papua memiliki DT terbanyak yakni 22 kabupaten, Provinsi NTT memiliki 13 kabupaten tertinggal, Provinsi Papua Barat mempunyai 8 kabupaten tertinggal, Provinsi Maluku memiliki 6 kabupaten tertinggal, Sumatra Utara memiliki 4 kabupaten tertinggal, 2 DT di Provinsi Maluku Utara, serta masing-masing 1 DT di tiga provinsi Sumatra Barat, NTB dan Lampung. Bila di Maluku, Sumut, Sumbar dan Maluku Utarakabupaten tertinggalnya berada di kepulauan, maka Sulteng berada di daratan kecuali Kabupaten Tojo Una-Una yang enam kecamatannya berada di gugusan Kepulauan Togian.

Pada periode kedua Presiden Jokowi, indikator penetapan daerah tertinggal belum berubah. Kinerja penetapan dan pengentasan DT diukur dari perekonomian masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah. Enam indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator ekonomi, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, keuangan daerah dan geografi.

Di Kabupaten Donggala, indikator pertama, yakni kinerja perekonomian masyarakat yang diukur dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019, angka kemiskinan di Kabupaten Donggala meningkat dari 54,17 ribu jiwa di Tahun 2015 menjadi 55,83 ribu jiwa di Tahun 2019. Sedangkan persentase kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 18,11 persen di Tahun 2015 menjadi 18,40 persen di Tahun 2019. Hal ini berarti Kabupaten Donggala menggeser kendudukan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai kabupaten yang persentase tingkat kemiskinannya tertinggi di Sulteng. Sebaliknya, terlepas dari kinerja kurang memuaskan, baik jumlah dan persentase kemiskinan tersebut, angka kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Donggala mengalami penurunan sedikit dari 3,01 poin pada 2015 menjadi 2,86 poin pada 2019. Selanjutnya, angka keparahan kemiskinan mengalami penurunan juga dari 0,86 poin pada 2015 menjadi 0,76 poin pada 2019. Hal ini berarti bahwa ketimpangan antar sesama RTM menyempit selama periode tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa baik rumah tangga miskin (RTM) maupun jumlah penduduk miskin menuju ke atas garis kemiskinan semakin banyak. Mereka ini justru terbanyak adalah kategori miskin desile 3 yakni RTM yang mampu membiayai hidupnya 30 persen dari pengeluarannya dan desil 4 yakni RTM yang miskin karena minim akses infrastruktur publik. RTM ini terkonsentrasi di empat belas kecamatan : Tanantovea, Labuan, Banawa Tengah, Banawa, Banawa Selatan, Labuan, 3 Kecamatan di Sindue Raya,Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampsol, Sojol, dan Pinembani. Sedangkan Kecamatan Sojol Utara mengalami kenaikan RTM pada desil 2 , 3 dan desil 4 (infatruktur). Sedangkan RTM di Kecamatan Rio Pakava mengalami kenaikan pada desil 1, desil 3 dan desil 4.

Sesuai data di atas, sepatutnya strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala diletakkan pada program anti kemiskinan penguatan kelembagaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), pendampingan UMKM,Ultra Mikro (Umi), asuransi petani dan nelayan, peningkatan infrastruktur publik dan akses pasar pada empat belas kecamatan tadi ke wilayah timur Kalimantan.Sedangkan pada dua kecamatan yakni Sojol Utara dan Rio Pakava diletakkan pada penguatan jaring pengaman sosial, kelembagaan ekonomi dan akses pasar.

Angka pengangguran di Kabupaten Donggala menurun dari 3,13 persen pada 2015 menjadi 2,81 persen pada 2019. Indikator ini menjadi prestasi positif bagi Donggala, namun semu karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari 5,99 persen pada 2015 menjadi 5,55 persen pada 2019 seharus menaikkan angka pengangguran terbuka. Hal ini berarti terjadi paradoks Okun di Kabupaten Donggala. Hukum Okun menyatakan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat, maka angka pengangguran akan menurun, dan sebaliknya. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Donggala yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini meningkat 0,31 poin pada 2015 menjadi 0,33 poin pada 2019. Hal ini berarti bahwa ada 1 persen penduduk Donggala yang tadinya menguasai 31 persen kekayaan Donggala meningkat menjadi 1 persen penduduk Donggala menguasai 33 persen kekayaan Donggala.

Indikator kedua kinerja pembangunan sumberdaya manusia. Sebagai kabupaten tertinggal, dari sisi pendidikan, rata-rata jarakke SD/MI di DTKabupaten Donggalamencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalantara SD/MI dengantempattinggal anak usia sekolahhanya 8,73 km. Ini berarti dari sisi jarak rumah penduduk dan SD/MI, Kabupaten Donggala patut memperpendek jarak tersebut terutama berkaitan sekolah satu atap yang berbasis pada potensi rombongan belajar dan ketersediaan guru kelas. Jarakrumahpendudukke SMP/MTs di DT Kabupaten Donggala mencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalke SMP/MTs hanya 7,97 km. Hal ini berarti baik SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Donggala berjarak hampir dua kali lipat yang tentunya faktor topograsi bergunung dan lerang mempersulit anak ke sekolah.Dari sisi kesehatan, rata-rata jarakpraktekdokter di di DTKabupaten Donggalamencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasionaljarak praktek dokter ke rumah penduduk hanyaberjarak 18,51 km. Rata-rata jarakpraktekbidan di DTKabupaten Donggalamencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional praktek bidan, hanya 16,69 km. Hal ini mengindikasikan bahwa jarak pelayanan publik masih menjadi kendala utama di DTKabupaten Donggala yang hampir dua kali lipat jarak nasional. Rata-rata ketersediaandokter per kecamatan di DTKabupaten Donggalamencapai 8,77 orang atau 9 orang. Sedangkan rata-rata Ketersediaan dokter nasional mencapai 11,2 atau 11 dokter. Rata-rata jarak rumah penduduk ke puskesmas di DT Kabupaten Donggala mencapai 14,22 km. Sedangkan Rata-rata jarakrumah penduduk ke Puskesmas nasionalhanya 8,91 km. Rata-rata jarak Pustu di DTKabupaten Donggala mencapai 12,96 km.Sedangkan, rata-rata Jarak ke Pustu nasionalhanya 7,6 km. Secara umum, ukuran jarak rumah penduduk ke pusat pelayanan publik, Kabupaten Donggala sebagai kabupaten tertinggal dua kali di bawah jarak nasional. Kinerja pembangunan manusia di DT Kabupaten Donggala tertinggal 1,05 kali lipat di belakang Provinsi Sulteng pada 2015. Di Tahun 2019, kinerja pembangunan manusia ini tertinggal 1,06 kali lipat di belakang IPM Sulteng. Hal ini terlihat dari IPM Donggala berada di bawah IPM Sulteng masing-masing 63,82 poin bagi Donggala dan 66,76 poin bagi Sulteng, serta di Tahun 2019, IPM Donggala dan Sulteng masing-masing 65,49 poin dan 69,50 poin.Hal ini terjadi karena komponen pembentuk IPM pendidikan maupun kesehatan DT Kabupaten Donggala berada jauh di bawah Sulteng. Pada sisi kesehatan, di Tahun 2019, angka stunting tertinggi di Sulteng berada di DT Kabupaten Donggala. Angka Stunting tersebut mencapai 6.977 balita stunting dari 19.983 balita terintry setiap bulan. Hal ini berarti proporsinya mencapai 34,9 persen, merupakan persentase tertinggi di Sulteng.

Ketiga, indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa kondisi jalan di DTKabupaten Donggala dalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di DT Kabupaten Donggala lebih baik dari nasional. Selanjutnya,Rasio Elektrifikasi di DTKabupaten Donggala mencapai 76,9 persen. Sedangkan Rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Hal ini berarti Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Donggala berada di bawah nasional. Pengguna Air Bersih di DTKabupaten Donggala mencapai 55,58 persen. Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata Nasional mencapai 66,55 persen. Hal ini berarti bahwa DT Kabupaten Donggala tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional.Jangkauan Signal Telpon Seluler di DTKabupaten Donggala mencapai 47,97 persen. Sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Hal ini lagi-lagi DT Kabupaten Donggala tertinggal akses komunikasi.

Indikator keempat menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal Kabupaten Donggala berada pada kategori “Sedang”, sedangkan Kesehatan Fiskalnya berada pada kategori “cukup sehat”. Namun, indikator lain menunjukkan bahwa di Tahun 2019, rasio PAD terhadap pendapatan hanya mencapai 3,62 persen sedangkan rasio Dana Transfer mencapai 66,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa DT Donggala sangat bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat dan gagal menjadi daerah otonom mandiri selama berlakunya tiga undang-undang Pemerintahan Daerah. Belanja APBD didominasi oleh Belanja Konsumtif mencapai 77,35 persen, sebaliknya, Belanja Produktif hanya mencapai 22,67 persen berada di bawah rata-rata Belanja Produktif Sulteng yang mencapai 24,59 persen. Bahkan, di Tahun 2019, jumlah Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Donggala hampir sama dengan jumlah DAU dan DBH. Hal ini berarti ada masalah tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Donggala.

Indikator kelima yaitu aksesibilitas. Pada sisi keterjangkauan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala dapat dijangkau oleh kenderaan roda dua dan empat. Namun, Kecamatan Pinembani dan Rio Pakava memang yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan karena berada di daerah terpencil dan pegunungan. Pada Tahun 2018, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala berada pada posisi 282 di Indonesia mencapai 68,36 poin. Sedangkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) berada pada posisi ketiga di Sulteng setelah Kabupaten Parigi Moutong dan Tolitoli. IPD Kabupaten Donggala mencapai 61,1 poin.

Indikator keenam karakteristik wilayah. Empat belas kecamatan di Kabupaten Donggala berada pada wilayah pesisir barat menghadap ke Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa petani maupun nelayan menjadi mata pencaharian dominan di kabupaten ini. Sektor pertanian dalam arti luar mempunyai kontribusi sekitar 35 persen dalam perekonomian Kabupaten Donggala, walaupun selama periode 2015-2019, laju pertumbuhannya menurun dari 3,61 persen pada 2015 menjadi tinggal 0,25 persen pada 2019. Pemerintah Kabupaten Donggala dapat mengambil inisiatif melakukan kerjasama antar daerah. Sayang inisiatif ini menjadi gayung tak bersambut.

Secara umum, kita tidak dapat membiarkan Kabupaten Donggala bekerja sendiri mengatasi ketertinggalan tersebut. Namun, Donggala perlu juga perubahan pola pikir atau development within. Di Kabupaten Donggala, terjadi disorientasi dan disharmoni perencanaan pembangunan karena Perangkat Daerah utamanya belum adanya kesamaan persepsi antara lembaga yang merencanakan, lembaga yang mencari PAD dan lembaga yang membelanjakan. Hampir seluruh perangkat daerah belum memahami Money Follow Program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi Tahun 2017 untuk menggantikan Money Follow Function. Solusi yang sebaiknya ditempuh adalah Pembenahan sumberdaya manusia, Reformasi Birokrasi. Penyusunan bersama dan terpadu Rencana danImplementasi Money Folow Program (MFP).

(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas